Desak Tuntaskan Korupsi, GMAK KSB Gedor Kejaksaan

oleh -10 views

SUMBAWA BESAR, SR (23/12/2015)

Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Sumbawa Barat menggedor Kejaksaan Negeri Sumbawa, Rabu (23/12) siang tadi. Gerakan yang dipimpin Sahril Amin—Pembina Forum Pemuda Taliwang (FPT) sekaligus mengaku sebagai Raja Muda Taliwang, mendesak jajaran Adhiyaksa untuk menuntaskan sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di KSB. Seperti kasus dugaan suap dan manipulasi ijin PT Wiratha Karya, kasus rumah adat, DAK, Kasus Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano, Rumah Sakit Asy Syifa, Kasus Dermaga Labuan Lalar dan Kasus Escavator Amfibi. Massa menagih komitmen kejaksaan sebab ada kasus dugaan korupsi yang tersangkanya masih berkeliaran. Selain itu mereka menuding penanganan yang terkesan tidak transparan.

Menanggapi hal itu Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel, Erwin Indrapraja SH MH mengaku belum menerima laporan kasus dugaan suap dan manipulasi izin PT Wiratha Karya dan menurut informasi dalam penyelidikan Kejati NTB. “Jika ada data kami siap menangani perkara ini,” katanya. Kemudian kasus dugaan penyimpangan pembangunan rumah adat sudah dalam proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka. Namun pihaknya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu Ia berharap dukungan masyarakat KSB. Selanjutnya untuk DAK sudah dalam proses penyelidikan. Untuk menetapkan tersangka, pihaknya harus menemukan dua alat bukti sebagaimana pasal 183 KUHAP. “Kami juga tengah mencari kerugian negara. Dan terhadap adanya informasi adanya kelebihan pembayaran senilai Rp 1,2 miliar menjadi petunjuk dan data baru bagi kami untuk menindaklanjutinya,” kata Erwin—akrab Kasi Intel yang belum lama ini menjabat.

Baca Juga  Bedah Visi Misi Paslon, Panitia dan Mahasiswa Nyaris Bentrok

Di bagian lain Erwin memberikan klarifikasi soal tudingan tidak transparannya penanganan kasus dugaan penyimpangan BLK Poto Tano. Menurutnya, perkara ini sudah proses penyelidikan di Kejati NTB. Tapi pihaknya siap berkoordinasi dengan pimpinan di kejaksaan tinggi yang hasilnya nantihya akan disampaikan kepada masyarakat.

Untuk kasus Bendahara Dikpora KSB, juga sedang diproses penyelidikan dan pihaknya berjanji akan segera meningkatklan status penanganan ke penyidikan. Sedangkan kasus  Rumah Sakit Asy Syifa, masih proses puldata dengan terus mencari dokumen yang mendukung untuk ditingkatkan ke proses penyelidikan. Sementara Kasus Dermaga Labuan Lalar dan kasus Escavator Amfibi hingga kini kejaksaan belum menerima laporan secara tertulis. “Silakan lapor yang tentunya disertai data-data, akan kami tindaklanjuti,” tandasnya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD