Kondisi Fisik DAS Moyo Dibedah untuk Rencana Tindak

oleh -68 views

SUMBAWA BESAR, SR (22/12/2015)

Balai pengelolaan DAS Dodokan Moyosari bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar kegiatan penyusunan rencana tindak pengelolaan DAS Moyo. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Tambora Senin (21/12) dihadiri Prof. Dr. Kukuh Murtilaksono MS dari IPB bersama rombongan, Kepala Bappeda Sumbawa, Kepala Balai DAS Moy0, camat dan instansi terkait.

Kepala Balai DAS Moyo melaporkan kegiatan penyusunan rencana tindak pengelolaan DAS Moyo menggunakan aplikasi Modeling Hidrologi Soil and Water Assesment Tool (SWAT). Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan program yang tertuang dalam rencana tindak DAS Moyo dengan program tahunan dan program jangka menengah masing–masing stakeholder yang secara bertahap harus dilaksanakan. Hal ini untuk dilakukan kajian bagaimana membedah kondisi fisik Das Moyo agar dapat diketahui apa yang akan dikerjakan disana terkait dengan penutupan lahan, tingkat erosi di DAS Moyo, dan tingkat sosial ekonomi. Rencana tindak ini bisa dirumuskan dan harus realistis serta implementatif. Harapannya, semua rencana tindak ini bisa didorong dan dijadikan payung hukum kedepan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana RPJMD Kabupaten Sumbawa.

Rapat DAS Moyo 1Kepala Bappeda Ir. H. Iskandar, Mec.,Dev dalam sambutannya menyampaikan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan pembagian wilayah yang didasarkan atas pendekatan ekosistem sungai/hidrologis yang diintegrasikan berdasarkan karakteristik cekungan geologis (daerah tangkapan air). Kondisi dan karakteristik DAS terkait erat dengan karakteristik komponen di dalamnya baik aspek biofisik maupun non biofisik. Kondisi ini menunjukan bahwa DAS memiliki wilayah hulu dan hilir dimana aktivitas di wilayah hulu DAS akan berdampak pada wilayah hilir, seperti banjir dan sedimentasi.

Baca Juga  Doktor Syafruddin Resmi Menjabat Rektor UNSA

Isu pokok dalam pengelolaan DAS Moyo adalah ketergantungan penduduk terhadap lahan yang cukup tinggi di DAS Moyo dengan nilai Indeks Ketergantungan Penduduk Terhadap Lahan (IKL) sebesar 0.56, berdampak pada tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Isu lainnya adalah luasnya degradasi lahan, yang ditunjukan dengan luasnya sebaran lahan kritis di DAS Moyo yang mencapai 15.28 % dari total luas DAS, sedangkan nilai indeks erosinya mencapai 6.58.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyusunan dokumen rencana tindak pengelolaan DAS Moyo sangat perlu untuk dilakukan yang mengacu pada dokumen rencana pengelolaan DAS Moyo terpadu Tahun 2012, dokumen RTK-RHL DAS Dodokan Moyosari Tahun 2014 serta rencana strategis masing-masing stakeholder yang terlibat dalam upaya pengelolaan DAS. Pencemaran air sungai, kerusakan daerah tangkapan air dan perambahan lahan serta ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan juga merupakan isu atau permasalahan yang mengemuka untuk segera dicarikan solusi melalui suatu rencana program atau rencana aksi baik jangka pendek maupun jangka panjang. (HUMAS)

bankntb DPRD DPRD