Fud Nilai Penjabat Bupati Tidak Berkapasitas Sebagai Pelapor

oleh -11 views

Tuntutan JPU Tidak Relevan dengan Dakwaan

SUMBAWA BESAR, SR (21/12/2015)

Terdakwa Kasus Tipilu, Fud Syaifuddin ST pada sidang tindak pidana pemilu di PN Sumbawa, Senin (21/12), menyampaikan pembelaannya. Di hadapan majelis hakim dan tim jaksa penuntut umum (JPU), Fud—sapaan akrab terdakwa yang juga Wakil Bupati KSB terpilih, menilai laporan yang dilayangkan Dr Ir H Abdul Hakim selaku Penjabat Bupati Sumbawa Barat (KSB) tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 134 UU No. 8 tahun 2015. Pasalnya, Abdul Hakim tidak berkapasitas untuk melapor adanya dugaan tipilu, karena bukan sebagai peserta Pilkada maupun pengawas. Apalagi Abdul Hakim bukan berdomisili di KSB serta tidak memiliki hak pilih di daerah setempat karena dari data di KTP berdomisili di Kabupaten Lombok Barat.

Selain mempersoalkan kapasitas pelapor, dalam pembelaannya, Fud mempersoalkan tuntutan JPU yang dianggap tidak relevan atas dakwaan terhadapnya. Karena perasaan sakit hati, terhina dan terancam yang dirasakan Abdul Hakim merupakan interpretasi pribadi. Hal ini terbangun akibat bias informasi dari peserta pemilihan dalam pemilukada KSB sehingga tidak layak dijadikan bukti yang obyektif mengenai pokok perkara yang disidangkan. “Tidak ada bukti kata-kata menghina, mengumpat, memaki dan menyerang kehormatan Abdul Hakim apalagi bukti kalimat memaki, menghina dan menistakan etnis Cina. Apa yang terungkap dalam persidangan adalah interpretasi penghinaan etnis itu,” beber Fud.

Baca Juga  Kecelakaan Naas di Kokar Kuntung, 4 Orang Terkapar

Tak hanya itu, JPU juga dianggap keliru menghadirkan saksi Mustakim Patawari dan Abdul Hakim karena keterangan mereka tidak relevan dan merupakan hasil dari menonton video rekaman. Keduanya tidak hadir secara langsung dalam kegiatan kampanye itu. “Jadi keterangan mereka tidak relevan untuk dijadikan bukti dalam persidangan ini,” tukasnya.

Di bagian lain pledoinya, Fud mengemukakan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU KSB, pasangan F3 (Musyafirin—Fud Syaifuddin) dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak. Untuk membangun dan memimpin KSB, pihaknya akan melibatkan partisipasi semua pihak dari berbagai agama, suku dan etnis yang ada di KSB. Menjadi sebuah keniscayaan tipilu yang dituduhkan kepadanya dikonklusikan secara prematur, berdasarkan persepsi liar dan tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya di KSB.  Salah satu program visi-misinya adalah membuka peluang investasi berbagai bangsa. Termasuk dengan investor keturunan Cina untuk berusaha dan membangun KSB. Kemudian memberikan jaminan rasa aman. “Karena itu apapun putusan majelis hakim dalam persidangan akan ikut menentukan eksistensi dan masa depan KSB,” serunya.

Karenanya ia meminta majelis hakim untuk memberikan putusan bebas kepadanya tentunya berdasarkan penilaian dan pemeriksaan seadil-adilnya serta keyakinan dan independensi majelis hakim. Fud juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak jika ada ketersinggungan akibat dari apa yang dilakukan dan diucapkannya. Sebab tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan.

Baca Juga  Empat Kader Terbaik Bertarung di Musyda Pemuda Muhammadiyah Sumbawa

Menanggapi pledoi terdakwa, JPU Erwin Indrapraja, SH MH dan Dita Rahmawati SH menegaskan bahwa saksi Abdul Hakim bukanlah sebagai pelapor dalam perkara ini. Yang menjadi pelapor adalah Mustakim Patawari yang memiliki hak pilih dalam Pilkada di KSB. Berdasarkan keterangan saksi bahwa orasi yang dilakukan terdakwa adalah penghinaan. “Kami tetap pada tuntutan dan kami minta majelis hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan tuntutan yang sudah kami bacakan,” pinta Dita Rahmawati. Setelah mendengar pledoi dan tanggapan JPU atas pledoi, majelis hakim menutup sidang dan akan melanjutkannya Selasa (22/12) besok. Menurut rencana sidang terakhir ini akan digelar mulai pukul 10.00 Wita. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.