Ketua KNPI Sumbawa Sambut Positif Penundaan Musda

oleh -10 views

SUMBAWA BESAR, SR (04/12/2015)

Ketua DPD KNPI Kabupaten Sumbawa, Andi Rusni SE menyambut positif penundaan pelaksanaan Musda KNPI ke-13 hingga usai Pilkada 9 Desember mendatang. Penundaan ini sesuai dengan harapannya mengingat dasar pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan konstitusi atau AD/ART KNPI.

Dijelaskan Andis—sapaan akrabnya saat jumpa pers di Polres Sumbawa, Jumat (4/12), dalam AD/ART KNPI termaktub salah satu pasal bahwa Musda dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya masa jabatan. Jika bertolak dari SK yang ada yaitu 29 Juni 2012 semestinya 29 Desember 2015 adalah batas akhir masa jabatan pengurus yang kemudian dilanjutkan dengan Musda.

Awalnya ungkap Andis didampingi Ketua Panitia Musda, Ridwan Amor dan Ketua PK Moyo Utara, Bambang Wahyudi S.Pd, Musda KNPI ini rencanakan dilaksanakan sekitar minggu ke-4 Desember 2015 atau setelah Pilkada. Namun karena desakan DPD Provinsi, akhirnya pelaksanaan Musda dipercepat atau paling lambat akhir November 2015. Pertimbangan DPD Provinsi karena Musyawarah Provinsi (Musprov) akan dilaksanakan akhir Desember dan ini dilakukan agar tidak terjadi benturan kegiatan.  “Secara jujur kita akui sebetulnya kami tidak siap melaksanakan Musda ini sebelum Pilkada. Ini karena pertimbangan waktu yang mepet setelah kegiatan Student Drumband Competition 4, di samping anggaran untuk Musda dituangkan di dalam APBD Perubahan Tahun 2015, dan butuh waktu untuk proses pencairan serta LPJ anggaran sebelumnya,” beber Andis.

Baca Juga  “Seumur Hidup Pertamakali Saya Menjadi Pembina Upacara”

Dengan pertimbangan ini, pihaknya belum bisa melaksanakan Musda pada 27—29 November karena persoalan ketersediaan dana dan meminta waktu satu minggu ke depan yaitu 5—7 Desember. DPD Provinsi menyetujuinya dengan catatan jika tidak dilaksanakan dari waktu yang diminta ini, maka KNPI Kabupaten akan dicarteker. “Ini dilema bagi kami. Di satu sisi saya sebagai Ketua DPD menerima amanat dan mandat Tahun 2012 yang lalu dengan baik dan konstitusional, di sisi lain saya juga ingin menyerahkan mandat itu secara konstitusional pula. Karena proses Carteker menurut saya sebetulnya itu juga tidak sesuai konstitusi sebab belum genap enam bulan setelah berakhir masa jabatan saya,” ulas Andis.

Demi menjaga harmonisasi dan bergeraknya roda organisasi, Andis mengaku mengambil resiko, bagaimanapun caranya Musda harus dilaksanakan sebelum Pilkada. Tapi Ia sudah menyampaikan kepada DPD Provinsi terkait pertimbangan situasi politik kedaerahan. Ketika Musda dilaksanakan sebelum pilkada, kemungkinan akan ada penolakan dari pihak kepolisian. “Ternyata benar, begitu kami sudah mempersiapkan Musda dan undangan sudah beredar, Pak Kapolres meminta pelaksanaan Musda setelah Pilkada karena pertimbangan keamanan,” ujar Andis.

Untuk itu Ia atas nama DPD KNPI Sumbawa dan segenap panitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak termasuk OKP dan PK, serta berharap dapat memahami kondisi ini. “Kondusifitas daerah menjadi harga mati yang harus kita jalankan bersama-sama tidak hanya KNPI, tetapi semua pihak. Kita mungkin berfikir Musda akan berjalan dengan kondusif tetapi kita tidak berani memberikan jaminan akan terjadi dinamika-dinamika yang berlebihan nanti pada saat pelaksanaan Musda itu sendiri,” ucapnya.

Baca Juga  Diduga Beda Pilihan, Kades Pecat Kadus

Persoalan ini sudah dikomunikasikan dengan DPD KNPI NTB bahwa pelaksanaan Musda diundur dan dilaksanakan pada 11—13 Desember atau usai Pilkada. Namun demikian kegiatan Pagelaran Seni Budaya Lintas Etnis tetap akan dilaksanakan, Sabtu (5/12) malam. Hal tersebut mengingat semangat dari kegiatan ini adalah mempersatukan simpul-simpul perbedaan yang ada antar etnis di Kabupaten Sumbawa, dengan tema perbedaan untuk semangat yang sama. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.