Terima Kasih, DPRD Sumbawa Setujui RAPBD 2016

oleh -4 views

SUMBAWA BESAR, SR (30/11/2015)

Bupati Sumbawa melalui Wakil Bupati, Drs H Arasy Muhkan menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada DPRD sebagai lembaga yang terhormat ini atas disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ini melalui pembahasan yang berjalan alot, menyita waktu dan pikiran. Dengan adanya persetujuan disertai harapan agar dapat ditetapkan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2015 ini, secara tidak langsung pemerintah daerah telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada semua komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa, atas dukungan dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama ini. Hal tersebut diungkapkan Wabup dalam Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendengar laporan komisi-komisi DPRD serta persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang APBD Tahun Anggaran 2016 di gedung DPRD, Senin (30/11).

Dijelaskan Haji An—sapaan Wabup, dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2016 ini Pemerintah Daerah dan DPRD dihadapkan pada situasi yang sulit dalam mengakomodir beberapa aspirasi masyarakat sebagai akibat dari diterbitkannya beberapa regulasi baru oleh pemerintah. Salah satunya adalah Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 298 ayat (5) yang mengatur kriteria penerima hibah mengamanatkan bahwa penerima hibah tidak lagi bisa diberikan kepada masyarakat sebagaimana kriteria penerima hibah yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, namun hanya dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN atau BUMD, dan/atau badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sangat disadari bahwa lahirnya regulasi ini justru “membatasi” pemerintah daerah dalam pemberian hibah kepada kelompok-kelompok masyarakat walaupun sesungguhnya hibah tersebut ditujukan dalam rangka menunjang tercapainya prioritas pembangunan daerah. Namun di sisi lain, sebagai penyelenggara negara wajib tunduk dengan peraturan perundang-undangan, dan apa yang baru saja diselesaikan ini merupakan wujud kemitraan dua lembaga pemerintahan daerah dalam merencanakan pembangunan daerah tanpa mengabaikan peraturan. “Untuk itu, atas pemahaman kita semua terhadap permasalahan yang kita hadapi bersama, melalui kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati bersama ini akan dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa,” katanya.

Baca Juga  Prospek Penerapan Teknologi Nano Dalam Pertanian dan Pengolahan Pangan di Indonesia

Mencermati dinamika yang terjadi dalam pembahasan kali ini, ungkap Haji An, ternyata memberikan gambaran bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki di masa mendatang terkait mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Salah satunya bagaimana mengakomodir hasil perpaduan antara aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui mekanisme Musrenbang dengan aspirasi masyarakat yang diserap melalui hasil reses anggota DPRD dengan tetap mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan di semua wilayah. Bila mengacu kepada peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa hasil perpaduan aspirasi masyarakat melalui kedua mekanisme penyerapan aspirasi tersebut menjadi bahan dalam penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara. “Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sesungguhnya kita sudah memiliki semangat yang sama, berusaha seoptimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan,” ucapnya.

Untuk itu, dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), ia mengajak sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan daerah mampu secara bersama memperbaiki mekanisme perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal ini mampu diperbaiki, maka rencana kerja pemerintah daerah yang sudah mengakomodir aspirasi dari kedua mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, akan memudahkannya dalam penyusunan RAPBD, dan tidak lagi menjadi perdebatan yang panjang dalam setiap pembahasan RAPBD di masa mendatang.

Baca Juga  Pasien Covid di NTB Jauh Menyusut, dari 113 Sampel Hanya 2 Positif

Di akhir pidatonya, Wabup mengajak untuk tetap menjaga kondusifitas daerah menjelang Pilkada. Ia berharap peseta demokrasi ini berjalan dengan baik. Sebagai sebuah pesta demokrasi akan dapat memberikan keceriaan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Siapapun nantinya yang terpilih itulah keputusan terbaik dari seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.