PENJELASAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP RANPERDA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2016

oleh -10 views

Target Belanja Daerah dalam RAPBD 2016 Direncanakan 1,489 Trilyun

SUMBAWA BESAR, SR (18/11/2015)

Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Sumbawa digelar, Rabu, 18 November 2015. Sidang yang dilaksanakan di ruang sidang Utama DPRD setempat ini dihadiri Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, dan pimpinan SKPD beserta camat se-Kabupaten Sumbawa. Dalam sidang tersebut yang juga dihadiri pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda dan organisasi wanita, para pemuka agama, tokoh masyarakat, kalangan cendekiawan, LSM dan insan pers tersebut, beragendakan Penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Dalam kesempatan itu Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Badan Musyawarah DPRD, atas telah ditetapkannya jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ini, dengan harapan dapat berjalan lancar sehingga APBD Tahun Anggaran 2016 dapat ditetapkan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati menyampaikan secara garis besar kondisi makro perekonomian nasional yang dipandang cukup berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses serta akselerasi pembangunan di daerah ini. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian nasional menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2015 ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ketidakpastian perekonomian nasional ini merupakan dampak dari melambatnya perekonomian dunia secara keseluruhan, yang dipicu oleh perlambatan ekonomi global serta melemahnya harga komoditas di pasar internasional. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri, seperti melambatnya pertumbuhan ekspor dan investasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya perang mata uang dunia (currency wars) yang berimplikasi pada terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang sejumlah negara di dunia, terutama negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Meskipun Indonesia dinilai tidak termasuk dalam negara-negara di Asia yang terkena dampak dari perang mata uang dunia tersebut, namun nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp 14.120 per Dolar Amerika. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah ekspansif namun strategis untuk mengatasi lesunya perekonomian nasional. Berbagai kebijakan yang bersifat strategis dalam bentuk paket kebijakan ekonomi telah diambil pemerintah. Hingga saat ini pemerintah telah meluncurkan enam paket kebijakan ekonomi. Meskipun belum begitu berdampak, namun secara berangsur-angsur perekonomian nasional sudah mulai menunjukkan geliat yang lebih baik. Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika terus mengalami penguatan. Data terakhir pada akhir pekan kemarin menunjukkan nilai tukar rupiah ditutup pada level RP 13.685 per Dolar Amerika, namun masih lebih tinggi dari asumsi yang disepakati dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 12.500 per Dolar Amerika.

Tahun 2016, pemerintah telah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika sebesar Rp 13.900 dengan keyakinan akan dapat terealisasi karena fundamental ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren membaik kendati ekonomi domestik tengah melambat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN Tahun 2016 ditargetkan sebesar 5,3 persen atau turun 0,4 persen dari target pertumbuhan ekonomi nasional pada APBN-P Tahun 2015. Asumsi ini memberikan gambaran bahwa Tahun 2016 perekonomian nasional masih sangat dipengaruhi oleh perekonomian global yang cenderung melambat. Meskipun nilai tukar rupiah saat ini sudah menunjukkan tren meningkat, bahkan sudah lebih tinggi dari asumsi APBN 2016, namun mengingat perekonomian global yang masih menunjukkan ketidakpastian, kisaran Rp 13.700 – Rp 13.900 per Dolar Amerika merupakan angka yang realistis untuk mampu dicapai di Tahun 2016. Tentu Bupati berharap paket-paket kebijakan ekonomi yang akan diluncurkan pemerintah kedepan akan dapat meningkatkan geliat perekonomian nasional, sehingga keseluruhan target asumsi makro perekonomian nasional di Tahun 2016 dapat tercapai, dan tentunya akan berdampak pula terhadap perekonomian di daerah termasuk di Kabupaten Sumbawa.

Di tingkat daerah, lanjut Bupati, perlu mewaspadai ketidakpastian perekonomian global tersebut Melalui antisipasi berbagai kebijakan dan merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan daerah secara cepat, tepat dan terukur. Salah satu komponen yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini, selain tingkat konsumsi masyarakat, nilai investasi, dan netto ekspor-impor, adalah semakin besarnya belanja pemerintah (Government Expenditure) dari tahun ke tahun. Dengan demikian, salah satu kebijakan fiskal yang harus dilakukan dalam rangka mengimbangi kebijakan moneter dunia saat ini, adalah dengan mempercepat penyerapan anggaran pembangunan melalui percepatan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Kebijakan ini harus dilakukan sebagai salah satu langkah agar uang yang berada di lembaga-lembaga keuangan (perbankan) tidak mengendap terlalu lama (idle money), namun dapat lebih cepat beredar di masyarakat sehingga aktivitas perekonomian masyarakat bisa berjalan, yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dan nasional secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu yang perlu dilakukan adalah segera melakukan perubahan terhadap regulasi-regulasi yang terkait dengan prosedur administrasi birokrasi yang cenderung memperlambat pelaksanaan proses pembangunan dan investasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kaitan itu pula, kunci keberhasilan kebijakan fiskal akan sangat terletak pada pemahaman bersama akan pentingnya perencanaan yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal yang akuntabel dari seluruh aparat yang terkait dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan fiskal.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014) yang lalu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa tumbuh rata-rata sebesar 6,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa geliat perekonomian daerah jauh meningkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya (Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011) yang hanya tumbuh rata-rata 6,12 persen.

Pada perubahan APBD Tahun 2015, belanja pemerintah daerah bertambah sebesar Rp 123 milyar lebih, dari total APBD Induk 2015. Melalui optimalisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini, JM—sapaan Bupati, optimis pertumbuhan ekonomi Sumbawa Tahun 2015 ini akan mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam asumsi dasar penyusunan perubahan APBD Tahun 2015 yang lalu, yaitu sebesar 6,82 persen.

Sementara itu, target belanja daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2016 yang akan datang direncanakan sebesar Rp 1,489 trilyun, dimana hampir sama dengan total belanja daerah pada Perubahan APBD 2015 ini. Melalui upaya optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa di Tahun 2016 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,82 – 6,89 persen, dengan tingkat inflasi PDRB pada kisaran 5,85 – 6,30 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, salah satu esensi strategi belanja daerah pada Tahun 2016 tetap diarahkan pada upaya mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (progrowth) melalui percepatan penyerapan anggaran belanja daerah yang diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat serta peningkatan ekspor dan investasi.

Momentum pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat itu tentunya diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta percepatan dan perluasan penurunan tingkat kemiskinan di daerah. Berdasarkan data sementara dari BPS, tingkat pengangguran terbuka sampai dengan Tahun 2014 di Kabupaten Sumbawa sebesar 4,27 persen, dan Tahun 2016 ditargetkan menurun pada kisaran 4,00 – 4,20 persen. Demikian pula tingkat kemiskinan dimana pada Tahun 2013 sebesar 17,04 persen ditargetkan turun pada Tahun 2016 pada kisaran 13,73 – 14,50 persen.

Mencermati kondisi makro tersebut serta ikhtiar yang akan dilakukan bersama, dikaitkan dengan substansi materi yang disampaikannya pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini, sambung JM, maka ada beberapa hal penting untuk disampaikan yakni sebagai berikut.

PERTAMA, bahwa Tahun 2016 merupakan tahun transisi dan sekaligus tahun pertama pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahap ketiga dari empat tahapan pembangunan jangka menengah dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Pembangunan tahap ketiga di Tahun 2016-2020 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh dengan penekanan pada pengembangan proses produksi di sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh basis-basis sektor primer daerah agribisnis yang semakin kokoh. Pada tahap ini mulai berkembangnya kawasan industri dan sektor jasa yang meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pengembangan potensi agribisnis daerah telah memasuki fase kematangan yang ditandai semakin berkembangnya proses produksi di sektor sekunder dan tersier yang didukung oleh basis-basis sektor primer yang semakin kokoh. Kawasan industri telah berkembang pesat dan semakin berkembang pada penciptaan nilai tambah melalui sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya. Produk-produk agribisnis Kabupaten Sumbawa telah memasuki pasar ekspor regional Asia Tenggara dan Timur Tengah. Pesatnya perkembangan kegiatan agribisnis telah ditunjang oleh ketersediaan infarstruktur pendukung terutama dalam hal komunikasi, informasi, perdagangan dan kelistrikan. Berdasarkan arahan tersebut, maka pembangunan tahun pertama dari tahapan ketiga pembangunan jangka menengah ini diarahkan pada pemantapan basis-basis ketahanan pangan dan pengembangan sektor unggulan daerah.

Baca Juga  Masa Pandemi, Berbagai Karya Putra Putri NTB Tercipta

KEDUA. Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pemerintah daerah memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014, penetapan APBD tepat waktu, kinerja pendidikan, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan sebesar Rp 39,66 milyar setelah sebelumnya pada Tahun 2015 ini Sumbawa mendapat DID sebesar Rp 23,54 milyar. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2016, alokasi DID Tahun 2016 tidak lagi dikhususkan untuk pelayanan fungsi pendidikan. Sehingga keberadaan dana tersebut memberikan pengaruh cukup besar dalam menutupi defisit anggaran.

KETIGA. Tahun 2016 merupakan tahun penyelesaian administrasi dan kelembagaan terkait pengalihan tiga urusan pemerintahan ke pemerintah pusat berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya pada Tahun 2017 tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota. Untuk itu, beberapa kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan tersebut juga dialokasikan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT. Tahun 2016 merupakan tahun pertama daerah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur. Kabupaten Sumbawa memperoleh DAK infrastruktur publik daerah (IPD) sebesar Rp 40,48 milyar. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2016, dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara, termasuk bandara perintis untuk konektivitas. Keberadaan dana ini juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam menutupi defisit anggaran, dimana program/kegiatan prioritas yang sebelumnya direncanakan dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dapat disubstitusikan melalui DAK IPD.

Di bagian lain, Bupati Sumbawa menyampaikan secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 triliun 495 milyar 17 juta 111 ribu 462 rupiah 43 sen, bertambah sebesar 241 milyar 723 juta 404 ribu 465 rupiah 50 sen atau meningkat sebesar 19,29 persen dari target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2015.

Rencana Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas;

Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD direncanakan sebesar 140 milyar 392 juta 165 ribu 151 rupiah 50 sen, bertambah sebesar 15 milyar 889 juta 326 ribu 465 rupiah 50 sen atau meningkat sebesar 12,76 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015.

Rincian masing-masing komponen PAD tersebut sebagai berikut;

  1. PAJAK DAERAH; direncanakan sebesar 22 milyar 785 juta 751 ribu 500 rupiah, bertambah 1 milyar 402 juta 501 ribu 500 rupiah atau meningkat sebesar 6,56 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015. Peningkatan tersebut terjadi pada obyek pajak hotel sebesar Rp 299 juta 347 ribu, pajak penerangan jalan Rp 1 milyar 416 juta, dan pajak parkir Rp 150 ribu. Sedangkan penurunan terjadi pada obyek pajak sarang burung walet sebesar Tp 61 juta, pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 416 juta 995 ribu 500 serta pajak hiburan Rp 15 juta.
  2. RETRIBUSI DAERAH, direncanakan sebesar Rp 18 milyar 531 juta 213 ribu 861, berkurang sebesar 461 juta 260 ribu 744 atau turun sebesar 2,43 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015. Beberapa komponen retribusi yang mengalami penurunan yang cukup signifikan antara lain Retribusi Pasar sebesar Rp 389 juta 333 ribu dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp 638 juta, sedangkan beberapa komponen retribusi daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Rp 400 juta, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp 125 juta dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rp 150 juta.

3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG       DIPISAHKAN; Direncanakan sebesar Rp 20 milyar 800 juta, bertambah sebesar 4 milyar 167 juta 805 ribu 59 rupiah atau meningkat sebesar 25,06 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015. Peningkatan terjadi pada bagian laba atas penyertaan modal kepada PT. Bank NTB.

4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH; direncanakan sebesar 78 milyar 275 juta 199 ribu 790 rupiah 50 sen, bertambah sebesar 10 milyar 780 juta 280 ribu 650 rupiah 50 sen atau meningkat sebesar 15,97 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015. Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa komponen antara lain Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar 575 juta rupiah, pendapatan bunga deposito 5 milyar 350 juta rupiah, pendapatan Badan Layanan Umum RSUD Sumbawa 4 milyar 406 juta 68 ribu 200 rupiah dan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar 477 juta 551 ribu 705 rupiah.

Kelompok kedua pendapatan daerah adalah DANA PERIMBANGAN. Berdasarkan informasi transfer Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan dana perimbangan ditargetkan sebesar1 trilyun 29 milyar 370 juta 852 ribu rupiah, bertambah sebesar 139 milyar 560 juta 43 ribu rupiah atau meningkat sebesar 15,68 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015. Dana Perimbangan terdiri atas tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk DAK, pada Tahun 2016 terbagi menjadi tiga komponen yaitu DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) dan DAK Afirmasi.

RINCIAN MASING-MASING KOMPONEN DANA PERIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT;

  1. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK; ditargetkan sebesar 48 milyar 428 juta 350 ribu rupiah, bertambah sebesar 2 milyar 273 juta 791 ribu rupiah atau meningkat sebesar 4,93 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015. Peningkatan tersebut terjadi pada komponen Bagi Hasil Pajak Pph pasal 21 dan 25 sebesar 1 milyar 62 juta 266 ribu rupiah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar 1 milyar 97 juta 333 ribu rupiah, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi sebesar 18 juta 716 ribu rupiah, Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar 749 juta 113 ribu rupiah, serta Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan sebesar 519 juta 836 ribu rupiah.
  1. DANA ALOKASI UMUM; ditargetkan sebesar 830 milyar 267 juta 942 ribu rupiah, bertambah sebesar 72 milyar 737 juta 522 ribu rupiah atau meningkat sebesar 9,60 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015.
  2. DANA ALOKASI KHUSUS; ditargetkan sebesar 150 milyar 674 juta 560 ribu rupiah, bertambah sebesar 64 milyar 548 juta 730 ribu rupiah atau meningkat sebesar 74,95 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015. Rincian DAK perkomponen sebagai berikut : DAK Reguler sebesar 96 milyar 472 juta 940 ribu rupiah, DAK IPD sebesar 40 milyar 481 juta 470 ribu rupiah dan DAK Afirmasi sebesar 13 milyar 720 juta 150 ribu rupiah.

Dengan demikian, dari kelompok dana perimbangan, kontribusi dana alokasi umum masih tetap sebagai penyumbang terbesar dengan memberikan kontribusi 55,54 persen dari total pendapatan daerah yang diterima Kabupaten Sumbawa, sedangkan Dana Alokasi Khusus sekitar 10,08 persen, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sekitar 3,24 persen.

Kelompok ketiga pendapatan daerah adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar 325 milyar 254 juta 94 ribu 310 rupiah 93 sen, bertambah sebesar 86 milyar 274 juta 35 ribu rupiah atau meningkat 36,10 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015.

RINCIAN MASING-MASING KOMPONEN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH sebagai berikut.

  1. PENDAPATAN HIBAH; ditargetkan sebesar 1 milyar 924 juta 33 ribu rupiah, berkurang sebesar 1 milyar 633 juta 518 ribu rupiah atau turun sebesar 45,92 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2015. Terdiri atas dua komponen yaitu; 1) Hibah Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas) sebesar 1 milyar 250 juta rupiah, sama dengan Tahun 2015. 2) Hibah Water Resource and Irrigation Sector Management Program (WISMP-II) sebesar 674 juta 33 ribu rupiah, berkurang sebesar 1 milyar 633 juta 518 ribu rupiah atau turun sebesar 70,79 persen dari Tahun 2015. Penurunan tersebut disesuaikan dengan hasil Annual Work Program Tahun 2016.
  2. BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI; ditargetkan sebesar 38 milyar 637 juta 105 ribu 310 rupiah 93 sen, sama dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2015.
  3. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS; ditargetkan sebesar 284 milyar 692 juta 956 ribu rupiah, bertambah sebesar 87 milyar 907 juta 553 ribu rupiah atau meningkat sebesar 44,67 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa komponen yaitu.
  4. DANA INSENTIF DAERAH sebesar 39 milyar 666 juta 323 ribu rupiah, bertambah sebesar 16 milyar 122 juta 331 ribu rupiah atau meningkat 68,48 persen dari target Tahun Anggaran 2015.
  5. DANA DESA sebesar 101 milyar 242 juta 549 ribu rupiah, bertambah sebesar 72 milyar 454 juta 22 ribu rupiah atau meningkat sebesar 160,55 persen dari target pada APBD Tahun Anggaran 2015.
Baca Juga  ULP Siapkan Tender Jadup Trans Brang Lamar

Selanjutnya disampaikan uraian Belanja Daerah.

Mengawali proses penyusunan belanja untuk RAPBD Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumbawa nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. RKPD tersebut merupakan penjabaran tahun transisi dalam RPJMD 2011-2015 khususnya pada BAB IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Dalam RKPD tersebut, telah disepakati Tema Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2016 yakni “Memantapkan basis-basis ketahanan pangan dan pengembangan sektor unggulan daerah”. Tema ini diusung mengingat Tahun 2016 merupakan tahun transisi sekaligus tahun pertama periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahap ketiga dari empat tahapan Pembangunan Jangka Menengah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa. Untuk itu, tema tersebut diusung dalam rangka memastikan bahwa produksi pangan daerah di samping dapat memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat yang diharapkan berimplikasi pada terciptanya stabilitas kehidupan sosial di tengah masyarakat, juga dipastikan dapat menjamin ketersediaan bahan baku bagi upaya peningkatan nilai tambah.

BERIKUT AKAN DISAMPAIKAN SECARA SINGKAT MENGENAI RENCANA BELANJA DAERAH DALAM RAPBD TAHUN ANGGARAN 2016.

Secara keseluruhan kebutuhan belanja daerah direncanakan sebesar 1 trilyun 489 milyar 717 juta 111 ribu 462 rupiah 43 sen, bertambah sebesar 159 milyar 717 juta 899 ribu 574 rupiah 50 sen atau naik sebesar 12,01 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015.

Secara garis besar, Rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut.

  1. BELANJA TIDAK LANGSUNG, direncanakan sebesar 963 milyar 953 juta 395 ribu 878 rupiah 58 sen, bertambah sebesar 143 milyar 252 juta 18 ribu 107 rupiah 65 sen atau meningkat 17,45 persen dari APBD Tahun Anggaran 2015. Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa komponen belanja antara lain belanja gaji dan tunjangan (termasuk gaji dan tunjangan bulan ketigabelas) dengan memperhitungkan acress 2 persen, kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, gaji dan tunjangan CPNS K2 dan CPNS Formasi Umum Tahun 2016, iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tambahan penghasilan PNSD, hibah Pemilihan Kepala Daerah kepada KPUD Sumbawa dan Panwas Pilkada, BOMM/BOSDA untuk sekolah swasta, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Belanja Tidak Terduga.
  2. BELANJA LANGSUNG, direncanakan sebesar 525 milyar 763 juta 715 ribu 583 rupiah 85 sen, bertambah sebesar 16 milyar 465 juta 881 ribu 466 rupiah 85 sen atau naik sebesar 3,23 persen dari APBD Tahun Anggaran 2015.

ADAPUN URAIAN JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG sebagai berikut.

  1. BELANJA PEGAWAI, sebesar 749 milyar 558 juta 59 ribu 42 rupiah 14 sen, bertambah sebesar 73 milyar 990 juta 771 ribu 240 rupiah 11 sen atau naik 10,95 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015. Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa komponen belanja yaitu belanja gaji dan tunjangan (termasuk gaji dan tunjangan bulan ketigabelas) dengan memperhitungkan acress 2 persen, kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, gaji dan tunjangan CPNS K2 dan CPNS Formasi Umum Tahun 2016, iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan tambahan penghasilan PNSD.
  2. BELANJA HIBAH, sebesar 8 milyar 600 juta 935 ribu 435 rupiah, berkurang sebesar 3 milyar 287 juta 612 ribu rupiah atau turun sebesar 27,65 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015.
  1. BELANJA BANTUAN SOSIAL, sebesar 6 milyar 782 juta 373 ribu rupiah, berkurang sebesar 8 milyar 355 juta rupiah atau turun sebesar 55,19 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015. Penurunan terjadi karena pengalihan belanja bantuan sosial bagi pasien kurang mampu (Jamkesda Sumbawa) ke Belanja Langsung Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.
  2. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, sebesar 4 milyar 131 juta 696 ribu 536 rupiah 10 sen, bertambah sebesar 94 juta 124 ribu 75 rupiah 60 sen atau naik 2,33 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015.
  3. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK; direncanakan sebesar 191 milyar 789 juta 449 ribu 956 rupiah 40 sen, bertambah sebesar 79 milyar 955 juta 153 ribu 300 rupiah atau naik sebesar 71,49 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015.
  4. BELANJA TIDAK TERDUGA, direncanakan 3 milyar 90 juta 881 ribu 908 rupiah 94 sen, bertambah sebesar 854 juta 581 ribu 491 rupiah 94 sen atau naik sebesar 38,21persen dibandingkan apbd tahun anggaran 2015.

ADAPUN RINCIAN JENIS BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016 sebagai berikut:

  1. BELANJA PEGAWAI, direncanakan sebesar 32 milyar 844 juta915 ribu 510 rupiah, berkurang sebesar 15 milyar 566 juta 778 ribu 62 rupiah atau turun sebesar 32,15 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015.
  2. BELANJA BARANG DAN JASA, direncanakan sebesar 241 milyar 162 juta 75 ribu 420 rupiah, bertambah sebesar 52 milyar 170 juta 410 ribu 898 rupiah atau naik sebesar 27,60 persen dari APBD Tahun Anggaran 2015.
  3. BELANJA MODAL, direncanakan sebesar 251 milyar 756 juta 724 ribu 653 rupiah 85 sen, berkurang sebesar 20 milyar 137 juta 751 ribu 369 rupiah 15 sen atau turun sebesar 7,41 persen dari APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja tersebut, maka tercatat surplus anggaran sebesar 5 milyar 300 juta rupiah.

Lebih jauh dijelaskan Bupati Sumbawa, pada komponen pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebagai berikut;

  1. Penerimaan pembiayaan tidak direncanakan di tahun anggaran 2016.
  2. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 5 milyar 300 juta rupiah yang diperuntukkan bagi penyertaan modal pada PT. Bank NTB dan perusahaan daerah “Sabalong Samawa”.

Dengan demikian pembiayaan netto sebesar minus 5 milyar 300 juta rupiah. Pembiayaan netto ini ditutupi dari surplus pendapatan, sehingga posisi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nol rupiah. Dari penjelasan tersebut, tergambar bahwa struktur belanja dalam RAPBD Tahun Anggaran 2016 adalah 64,71 persen teralokasikan untuk Belanja Tidak Langsung dan 35,29 persen untuk Belanja Langsung. Masih rendahnya proporsi belanja langsung dibandingkan dengan belanja tidak langsung tersebut lebih disebabkan karena kebijakan penganggaran pemerintah pusat yang mempengaruhi postur RAPBD 2016 seperti kebijakan penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang cukup besar kontribusinya terhadap peningkatan proporsi belanja tidak langsung. Adapun ringkasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 disertakan sebagai lampiran penjelasan ini.

Bupati Sumbawa dan para pimpinan DPRD Sumbawa
Bupati Sumbawa dan para pimpinan DPRD Sumbawa

Mengakhiri sambutan ini Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pimpinan daerah dan seluruh komponen masyarakat yang telah bersama-sama menciptakan dan mempertahankan suasana kondusif di daerah sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar. Penghargaan dan terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota DPRD beserta alat-alat kelengkapan DPRD. “Semoga upaya yang telah dan akan kita laksanakan ke depan dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Sumbawa yang kita cintai ini, serta tercatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah SWT,” ucapnya seraya berharap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016 ini, dapat dibahas bersama pada forum-forum selanjutnya hingga mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (ADV)

RAPBD SUMBAWA 2016 222

bankntb DPRD DPRD