Home / Ekonomi / BPMPD Kembangkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

BPMPD Kembangkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

SUMBAWA BESAR, SR (17/11/2015)

Aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdayaguna dan berhasilguna. Karenanya BPM-PD Provinsi NTB bekerjasama dengan BPM-PD Kabupaten Sumbawa menggelar Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Bagi Aparat Desa Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Parahyangan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumbawa, Senin (16/11) kemarin.

Ketua Panitia Pelaksana, Arifin, SH MH dalam laporannya mengatakan kegiatan yang dilatarbelakangi dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, semestinya mutlak dipahami dan dipedomani oleh pemerintah desa. Namun pada kenyataannya aparatur pemerintah desa yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di desa belum sepenuhnya memahami substansi, apalagi siap dengan sistem dan ketentuan berlaku dalam regulasi tersebut. Karena itu diperlukan adanya suatu pelatihan bagi aparatur pemerintah desa guna menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan merubah sikap yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, peserta diharapkan memiliki kemampuan memahami manajemen pemerintahan desa, terampil dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, terampil dalam pengelolaan keuangan desa, terampil dalam penyusunan produk hukum desa, serta terampil menyusun rencana kerja tindak lanjut (RKTL) suatu kegiatan.

Pelatihan aparatur 1Disebutkannya, kegiatan itu diikuti 471 orang berasal dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa. pelatihan juga menggunakan pendekatan andragogi partisipatori atau partidipatif bagi orang dewasa yaitu pelatihan yang lebih menekankan pada keaktifan peserta pelatihan dan memposisikan pelatih sebagai fasilitator. Pelatihan akan digelar selama lima hari yaitu tanggal 16 hingga 20 November 2015.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan yang membuka kegiatan pelatihan menyampaikan, bahwa lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disusul dengan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksananya memberikan harapan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Undang–undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu konsekwensi terhadap lahirnya undang–undang nomor 6 Tahun 2014 adalah bertambahnya sumber pendapatan desa yaitu dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Harapan–harapan yang ditiupkan oleh undang–undang tentang desa tersebut tentunya tidak serta merta dapat diwujudkan dengan mudah. Butuh dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk masyarakat desa itu sendiri. Namun yang menjadi sorotan berbagai pihak adalah kinerja dari pemerintah desa yang dianggap belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengimplementasikan undang–undang tentang desa ini. Hal itu cukup beralasan karena banyak hal–hal baru yang diatur dalam undang–undang tersebut, membutuhkan pemahaman dan penyamaan persepsi agar lebih mudah untuk memahami dan melaksanakannya. Di samping itu juga masih banyak aparat pemerintah desa yang telah lama tidak pernah menerima penyegaran dan pelatihan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat desa. Pemerintah desa merupakan institusi sentral di desa yang memiliki legitimasi dari masyarakat desa untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan desa. Tentunya keberhasilan untuk mewujudkan harapan masyarakat berada pada pundak pemerintah desa.

Pelatihan aparatur 2Wabup menambahkan, perubahan paradigma pelayanan yang menjadikan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tujuan utama harus dibangun. Pemerintah desa bukan lagi sebagai penguasa dan pejabat yang ingin dilayani, namun harus memposisikan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga pemerintah desa benar–benar memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Pemerintah desa kedepan harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua unsur di dalam pemerintahan desa harus sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta terbebas dari kegiatan yang dapat menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintah juga diharapkan mampu produktif dan memperlihatkan hasil kerjanya yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan beberapa capaian indikator yaitu rasa aman, produktivitas, daya beli, serta kesejahteraan spiritual. Untuk itu kerja keras adalah kata kunci yang harus tetap dipegang oleh pemerintah desa. Pemerintah desa tidak bisa terus larut di dalam eforia kekuasaan karena pada hakekatnya kewenangan yang diberikan undang–undang dan masyarakat, merupakan beban yang harus dipertanggung-jawabkan di hadapan masyarakat maupun Tuhan. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, aparat pemerintah desa meningkat pengetahuan dan kemampuannya dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah desa. Penyelenggaraan kewenangan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan lebih berkualitas. Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus lebih baik dan berkualitas. Penataan desa pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD, musyawarah desa, penyusunan dokumen perencanaan (RKP desa dan RPJM desa), penyelenggaraan manajemen dan administrasi keuangan desa, pertanggung-jawaban keuangan desa, pertanggung-jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagainya adalah beberapa hal yang harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa secara lebih berkualitas. (JEN/SR)

Lihat Juga

Gubernur Jadi Pembicara Webinar Nasional Tentang Transformasi Digital UMKM

MATARAM, samawarea.com (8/7/2020) Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr.H Zulkieflimansyah menjadi salah satu pembicara dalam Webinar ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *