Kepala Kesbangpoldagri KSB Ditahan Polisi

oleh -11 views

SUMBAWA BESAR, SR (16/11/2015)

Kepala Kantor Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), JH resmi ditahan penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa, Senin (16/11). Penahanan ini dilakukan setelah oknum pejabat tersebut diperiksa sejak pagi hingga sore hari. Saat pemeriksaan berlangsung, JH didampingi pengacaranya, I Gede Karya SE SH MH. Sebelumnya JH ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mengantongi dua alat bukti terkait dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Saat pemanggilan pertama, JH tidak hadir melainkan mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Sumbawa sebagai bentuk protes atas keputusan polisi menetapkannya sebagai tersangka. Namun gugatan itu termentahkan setelah hakim menolak gugatan dimaksud dan menilai penetapan tersangka telah sah secara hukum. Polisi pun melayangkan surat panggilan kedua yang kemudian dihadiri JH hingga akhirnya dilakukan penahanan.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo, membenarkan telah melakukan penahanan terhadap JH. Penahanan ini dilakukan karena menilai JH tidak proktif, dan memberikan keterangan berbelit-belit. Ada beberapa pertanyaan yang tidak diakui meski penyidik telah mengantongi alat bukti. Ia mempersilahkan tersangka mengajukan permohonan penangguhan penahanan karena merupakan haknya. Namun polisi memiliki kewenangan dan pertimbangan bisa dan tidaknya permohonan itu dikabulkan.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Tri Prasetiyo
Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Tri Prasetiyo

Sebelumnya Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo membeberkan mengapa JH ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sudah melalui penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang. Dari proses ini, penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa telah memeriksa sejumlah saksi, bahkan melibatkan ahli hukum pidana untuk mengurai kasus tersebut. Dari keterangan saksi dan bukti dokumen yang ada, polisi akhirnya menetapkan JH sebagai tersangka dan dijerat pasal 268 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dugaan tindak pidana yang menjerat tersangka (JH) ini berawal dari kasus jual beli tanah antara JH dan Adhe Santya Halim—seorang pengusaha Sumbawa. JH menjual tanahnya seluas 1,9 hektar yang berada di wilayah Benete, KSB. Karena lahan itu belum bersertifikat, JH bersedia mengurus sertifikat lahan dimaksud atas nama Adhe. Namun setelah sertifikat terbit, luas lahan yang tercantum hanya 31,85 are. Artinya terdapat kekurangan 1,6 Ha dari luas lahan yang telah dibeli. Tentu saja Adhe protes dan secara persuasif meminta kekurangan tanah yang telah dibayar itu kepada JH. Sebagai bentuk itikad baik, JH pun menyerahkan tiga buah sertifikat yang lahannya berlokasi di Kabupaten Sumbawa sebagai jaminan pada Tahun 2003 lalu. Karena melihat niat baik JH, Ade menerima sertifikat tersebut sebagai jaminan hingga akta tanah di Benete sesuai dengan luas lahan yang dibeli. Setelah lama ditunggu, JH tidak terdengar khabarnya. Akhirnya Adhe menggugat JH secara perdata di PN Sumbawa. Dari proses gugatan ini terungkap jika JH sudah menggandakan sertifikat lahan yang dijaminkan kepada Adhe. Duplikat sertifikat itu diterbitkan sebelum tiga akta asli tersebut dijaminkan. Tragisnya lagi, lahan di sertifikat itu sudah dijual kepada orang lain. Ulah JH ini membuat Adhe merasa dirugikan. Usut punya usut melalui warkah dari BPN, terungkap jika sertifikat yang dijaminkan itu dilaporkan hilang oleh JH yang kemudian memperoleh surat keterangan hilang dari Polres Sumbawa. JH melaporkan sertifikat itu hilang di rumahnya. Surat keterangan inilah yang dijadikan salah satu persyaratan untuk menerbitkan duplikat sertifikat dimaksud. Padahal secara nyata sertifikat ini dijaminkan kepada Adhe Rajawali—sapaan akrab Boss SPBU Kebayan dan Utan ini. Dapat disimpulkan dalam warkah itu JH menempatkan keterangan palsu. ‘’Atas dasar ini kami melakukan penyitaan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli,” ungkap IPTU Tri.

Baca Juga  Antisipasi Gesekan Pilkada, Kapolda Minta Anggota Bersabar

Berdasarkan keterangan saksi ahli, bahwa rangkaian warkah sehingga timbulnya sertifikat merupakan akta autentik, dimana perbuatan JH ini diduga melanggar pasal 266 KUHP yakni menyuruh orang menempatkan keterangan tidak benar atau palsu dalam akta autentik. JH pun dipanggil sebagai tersangka setelah sebelumnya sempat hadir sebagai saksi. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.