Kepala Kesbangpoldagri KSB Ajukan Penangguhan Penahanan

oleh -2 views

SUMBAWA BESAR, SR (16/11/2015)

I Gede Karya SE SH MH–Kuasa Hukum JH, menyatakan akan segera mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya yang resmi ditahan penyidik Reserse dan Kriminal Polres Sumbawa, Senin (16/11) sore. JH yang kini menjabat sebagai Kepala Kebangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. “Kami baru melihat Sprint Han (surat perintah penahanan) dan hari ini juga kami akan membuat surat permohonan penangguhan penahanan,” kata Gede karya—akrab pengacara ini disapa.

Dalam surat penangguhan penahanan itu ungkap Gede Karya, selain alasan normatif yakni tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya, juga karena tersangka memiliki jabatan strategis di KSB yakni sebagai Kepala Kesbangpoldagri. Karena itu Ia berharap dengan alasan ini, Kapolres dapat memberikan kebijakan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut. “Supaya sama-sama jalan. Kasusnya tetap berlanjut dan berproses di sini, dan klien kami tetap melaksanakan tugas dinasnya di sana (KSB),” ujarnya, seraya menambahkan masalah benar dan salahnya nanti akan diuji di pengadilan.

Gede Karya mengaku tidak mengetahui alasan polisi melakukan penahanan terhadap JH. Kemungkinan penahanan itu dilakukan karena untuk kemudahan proses penyidikan dan ada kekhawatiran kliennya menghilangkan barang bukti. Namun yang jelas, penahanan itu adalah kewenangan penyidik kepolisian ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Baca Juga  Polisi Tetapkan Calon Tersangka Pasar Taliwang

Untuk diketahui, Kepala Kantor Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), JH resmi ditahan penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa, Senin (16/11). Penahanan ini dilakukan setelah oknum pejabat tersebut diperiksa sejak pagi hingga sore hari. Saat pemeriksaan berlangsung, JH didampingi pengacaranya, I Gede Karya SE SH MH. Sebelumnya JH ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi mengantongi dua alat bukti terkait dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Saat pemanggilan pertama, JH tidak hadir melainkan mengajukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Sumbawa sebagai bentuk protes atas keputusan polisi menetapkannya sebagai tersangka. Namun gugatan itu termentahkan setelah hakim menolak gugatan dimaksud dan menilai penetapan tersangka telah sah secara hukum. Polisi pun melayangkan surat panggilan kedua yang kemudian dihadiri JH hingga akhirnya dilakukan penahanan. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD