Pengesahan Sertifikat Alot, Pemilik Labrak Kepala BPN Sumbawa

oleh -18 views

SUMBAWA BESAR, SR (13/11/2015)

Pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa dikeluhkan masyarakat. Pasalnya sudah empat bulan ini proses pengesahan balik nama sertifikat lahan belum juga tuntas. Padahal segala persyaratan yang ditetapkan semua sudah dipenuhi. Alotnya penanganan sertifikat tersebut memunculkan aroma yang tidak beres. Karenanya Nurhasanah warga Kelurahan Brang Bara bersama pengacaranya, Ridwan SH serta Notaris I Gede Sarwada SH, melabrak Kepala BPN setempat, Jumat (13/11).

Kepada SAMAWAREA, Nurhasanah menyebutkan lahan yang sertifikatnya hendak dibalik nama itu terletak di kawasan Tanjung Menangis. Awalnya, dia beserta dua orang rekannya memiliki lahan seluas 20 hektar. Delapan hektar di antaranya hendak dijual. Karena itu salah satu proses yang harus dilakukan adalah mengajukan balik nama sertifikat melalui notaris. I Gede Sarwada SH adalah notaris yang dipilih untuk mengurus prosesi tersebut. Menindaklanjuti hal ini, notaris mengajukan balik nama ke BPN sejak Juli lalu, namun hingga kini sertifikat tersebut belum selesai. Salah seorang pejabat yang menangani persoalan itu memberikan alasan yang tidak dapat diterima. Untuk itu, Nunun—akrab Ia disapa yang didampingi pengacara dan notaris mengadukan masalah itu kepada Kepala BPN, Ramli SH MH.

Nurhasanah didampingi Ridwan SH (pengacara) dan I Gede Sarwada SH (Notaris)
Nurhasanah didampingi Ridwan SH (pengacara) dan I Gede Sarwada SH (Notaris)

Hal ini diakui Notaris I Gede Sarwada yang dihubungi terpisah. Pengajuan pengesahan sertifikat ke BPN itu sudah dilakukan Juli lalu dan sebulan kemudian dicek ternyata belum juga diproses. Menurut pihak BPN, ada surat pencegatan dari salah satu LBH (Lembaga Bantuan Hukum) 14 Agustus 2015. Namun demikian BPN tetap akan memproses pengajuan pengesahan sertifikat tersebut. Beberapa minggu kemudian, dia kembali menanyakan prihal yang sama. Ternyata BPN mengaku belum memprosesnya. “Akhirnya pemilik lahan meminta kuasa hukumnya, Ridwan  SH ke BPN. Tujuannya untuk  menanyakan lagi sejauhmana proses balik nama itu,” kata Gede.

Baca Juga  Istri Sirih yang Bunuh Suami, Ternyata Bisu dan Tuli

Waktupun berjalan dan hingga beberapa bulan proses balik nama itu tidak kunjung tuntas.  Karena itu dia coba mengecek mengenai surat pencegatan dari salah satu LBH itu. Namun dia hanya mendapatkan fotocopy suratnya saja. Sementara surat aslinya tidak diperoleh. Seharusnya surat asli pencegatan itu juga harus diterima olehnya selaku notaris.  Menurut Gede, jika ada surat pencegatan mekanismenya diberikan waktu selama sebulan untuk menggugat ke pengadilan. Jika tidak, berarti pencegatan itu dinyatakan gugur. Tapi setelah satu bulan tidak ada gugatan dari pihak manapun, harusnya permohonan balik nama atas sertifikat lahan tersebut sudah bisa diproses. “Kami datang ke BPN bersama pemilik lahan dan pengacaranya untuk menepis adanya kecurigaan pemilik lahan kepada saya. Sebab dikhawatirkan saya dianggap tidak bekerja. Padahal kami sudah bekerja sesuai aturan,” ujarnya.

Penjelasan Gede diiyakan Ridwan SH selaku pengacara Nunun. Ditegaskannya, tidak ada alasan BPN untuk tidak memproses pengesahan balik nama sertifikat itu sebab semua persyaratan sudah dilengkapi. Bahkan Kepala BPN sudah mendisposisikan kepada bawahannya untuk segera memproses, namun hingga disposisi berupa perintah itu belum dilaksanakan. “Kami datang ingin tahu apa kendalanya, sehingga BPN sangat berat untuk memprosesnya,” tukas pengacara kondang ini. Mengenai adanya surat pencegatan yang dilayangkan LBH, ungkap Ridwan, harusnya ada surat kuasa yang menyatakan LBH tersebut mewakili siapa. Meskipun ada, lanjut Ridwan, pastinya ada waktu sebulan untuk memberikan kesempatan pada pihak yang mencegat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana prosedurnya. Namun hingga waktu yang ditentukan tidak ada gugatan, tapi BPN tidak pernah memproses pengesahan sertifikat tersebut. Karena itu, Ridwan mendesak BPN segera menuntaskannya agar persoalan tidak berlarut-larut. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD