Pelayanan Dikeluhkan, Kepala BPN Sumbawa Minta Maaf

oleh -71 Dilihat

SUMBAWA BESAR, SR (13/11/2015)

Kepala BPN Sumbawa, Ramli SH MH menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam menindaklanjuti permohonan pengesahan balik nama sertifikat yang diajukan Nurhasanah. Tidak ada niat sedikitpun untuk menghalangi apalagi menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun sumberdaya yang ada di BPN Sumbawa masih sangat terbatas dan tidak mungkin semua pekerjaan dilakukan sendiri. “Kami mohon maaf, dan berterima kasih adanya pengaduan ini sehingga saya selaku kepala BPN mengetahui permasalahan yang terjadi untuk diselesaikan secepatnya,” kata Ramli—sapaan akrabnya kepada SAMAWAREA, Jumat (13/11).

Mengenai pengesahan sertifikat Nurhasanah, lanjut Ramli, Ia berharap dalam waktu dekat permohonan Nurhasanah dapat dituntaskan. Sebelumnya dia mengaku sudah memberikan disposisi terkait pengajuan balik nama sertifikat ini kepada bagiannya untuk diproses sesuai aturan. Terlebih lagi lahan yang diajukan ini sudah memiliki alas hak berupa sertifikat. Berbeda dengan lahan yang belum bersertifikat, maka akan dilakukan mediasi sebanyak tiga kali. Apabila tidak ada kesepakatan disarankan untuk diajukan ke pengadilan. Setelah tiga bulan maka permohonan ini tetap dilanjutkan atau diproses. Mengenai adanya surat pencegatan, harusnya didukung dengan alat bukti yang ada. Ini penting agar surat pencegatan itu tidak mengada-ada yang justru menghambat pelayanan BPN. Jika memang surat pencegatan didukung alat bukti, lanjut Ramli, BPN memberikan waktu selama sebulan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketika tidak ada gugatan, maka proses permohonan Nurhasanah akan terus ditindaklanjuti.

Baca Juga  IN: Saya Sudah Pasrah

Ramli tidak menampik alotnya pelayanan menimbulkan imej negatif dari masyarakat. Ia megnaku kerap menerima pengaduan mengenai pelayanan dan setiap ada laporan langsung ditindaklanjuti tanpa menunda waktu mengingat volume pekerjaan yang menumpuk. Selain itu mengulur waktu membuat Ia lupa untuk menyelesaikannya. Untuk meminimalisir adanya mafia di BPN, pihaknya memasang stiker mengenai biaya pengurusan sertifikat, termasuk alur dan mekanisme pelayanan. Ketika ada staf BPN yang bermain ‘curang’ akan ditegur dan jika berulang-ulang akan diajukan untuk diberikan sanksi tegas. “Kami terbuka untuk menerima kritikan. Karena kritikan yang bersifat konstruktif dan berkaitan dengan pelayanan akan membantu tugas-tugas BPN dalam mengidentifikasi dan mengatasi persoalan yang ada,” pungkasnya. (JEN/SR)

pilkada mahkota mahkota rokok NU
Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *