Dipanggil Jaksa, Mantan Bendahara Disporabudpar Mangkir 

oleh -6 views
Kajari Sugeng Hariadi SH MH diwawancarai wartawan

Tiga Pejabat Diperiksa Soal Dana UP

SUMBAWA BESAR, SR (03/11/2015)

Sejak penanganannya ditingkatkan ke tahap penyelidikan, Tim Kejaksaan Negeri Sumbawa gencar melakukan pemanggilan sejumlah saksi kasus dugaan penyimpangan Uang Persediaan (UP) di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Sebelumnya Kadis Muhlis dan Sekretaris dinas setempat, Yahya Soud yang telah dimintai keterangan. Kini giliran sejumlah pejabat lainnya diperiksa, Selasa (3/11). Mereka adalah DR (Kasubag Keuangan), MF (Mantan PPK) dan DK selaku Bendahara Pembantu. Sebenarnya pejabat yang dipanggil ada 4 orang, namun mantan Bendahara berinisial E mangkir. Rencananya E akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan pada Kamis (5/11) lusa. Untuk diketahui, dana UP di dinas setempat mencapai Rp 800 juta. UP yang bersumber dari anggaran Tahun 2014 lalu ini diduga raib ditilep oknum pejabat di dinas tersebut.

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH yang dikonfirmasi SAMAWAREA di ruang kerjanya, Selasa (3/11), mengatakan, materi pemeriksaan sejumlah pejabat Dikbudpora KSB ini seputar mekanisme dana UP mulai dari pencairan dan penggunaannya. Sejauh ini sudah ada lima orang saksi yang telah dimintai keterangan. Ada juga yang dipanggil namun tidak datang tanpa keterangan, dan akan dijadwalkan pemanggilan kembali di samping saksi-saksi lainnya.

Mengenai adanya statement dari beberapa pihak yang menilai proses hukum kasus UP itu terlalu dini karena belum ada pemeriksaan dari BPK, Kajari menyatakan tidak terpengaruh. Pendapat itu dinilai sah-sah saja, tapi sebagai penegak pihaknya tidak tinggal diam ketika melihat adanya indikasi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan daerah atau negara. “Ini bukan delik aduan, kita tidak bisa melihat dan diam saja ketika adanya indikasi perbuatan melawan hukum,” tegas Kajari yang didampingi Kasi Pidsus, Iwan Kurniawan SH.

Baca Juga  Toko Ditinggal Semenit, 20 Juta Lenyap

Terlepas oknum yang terlibat sudah mengembalikan atau tidak uang yang diduga diselewengkan, pemeriksaan kejaksaan terus berjalan. Banyak contoh kasus bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana (penuntutan) sebagaimana diatur pada pasal 4 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Kami tetap menghormati pendapat orang tapi marilah kita tegakkan hukum ini dengan benar karena ini menyangkut kerugian negara dan uang rakyat yang diduga diselewengkan oknum pejabat,” pungkasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.