Reses, Kamaluddin Serap Aspirasi Warga Brang Bara  

SUMBAWA BESAR, SR (17/10/2015)

Sejumlah aspirasi terserap dalam kegiatan Reses yang dilakukan Kamaluddin ST M.Si—Wakil Ketua DPRD Sumbawa di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Sabtu (16/10) malam. Sebagian besar aspirasi yang dikemukakan warga setempat adalah persoalan sungai, dana bansos, UMKM, tenaga kerja, hingga penataan Pasar Brang Bara sebagai upaya mengatasi kesemrawutan Pasar Seketeng. Misalnya sungai, agar pemasangan talut dituntaskan dan ditinggikan untuk pengamanan pemukiman dari banjir yang kerap terjadi setiap tahun. Kemudian UMKM agar ada suntikan dana di samping pelatihan dan pembinaan. Selanjutnya tenaga kerja, masih tingginya pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan.

Menjawab hal itu, Kamaluddin ST M.Si mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut harus dibangun konsep yang tidak hanya mengatasi masalah banjir tapi juga berdampak positif pada persoalan lainnya. Misalnya tanggul yang ada di bantaran sungai akan diupayakan untuk dijadikan jalan alternative dilengkapi lampu jalan dan ditata sehingga menjadi salah satu tempat yang representative bagi pusat kuliner dan sebagainya. Upaya ini dapat mengatasi beberapa persoalan sekaligus, di antaranya banjir, terbukanya lapangan pekerjaan, dan bergeliatnya UMKM. “Konsep yang terbangun ini mampu mengatasi beberapa persoalan dan ini yang kami rencanakan dalam rangka mempercantik dan menata Brang Bara,” kata Kamal yang cara dan isi pembicaraannya hampir mirip dengan Ridwan Kamil—Walikota Bandung. Tak hanya itu, akan diupayakan system saluran kota di wilayah Brang Bara dan sekitarnya, bagaimana limbah rumah tangga tidak langsung terbuang ke sungai. Dengan system ini, sungai menjadi bersih dan dapat dimanfaatkan untuk usaha keramba. Namun yang perlu dibangun adalah mental masyarakat. Pasalnya banyak bantuan yang diberikan tidak terarah dan berkembang. Misalnya bantuan peralatan perbengkelan yang hanya bisa bertahan satu bulan setelah itu dijual. Ada juga sekelompok orang yang ingin usaha keramba datang mengajukan proposal untuk meminta dana. Setelah difasilitasi, dinas terkait bersedia memberikan bantuan keramba, bibit ikan sekaligus pakannya. Jika diuangkan bantuan itu mencapai Rp 25 juta. Rupanya sekelompok orang ini tidak ingin dalam bentuk barang melainkan uang. “Inilah mental yang harus diperbaiki, agar bantuan dari pemerintah tidak sia-sia. Dan jika bantuan itu ditekuni dengan kerja keras, tidak menutup kemungkinan penerima bantuan dapat menjadi pengusaha sukses, minimal bisa mandiri,” kata Kamal—akrab disapa politisi PPP ini.

Kemudian soal Pasar Seketeng dan Pasar Brang Bara. Informasi yang diterima dari Diskoperindag telah dibuat site plan Pasar Brang Bara sebagai alternative mengatasi kesemrawutan Pasar Seketeng. Kondisi Pasar Seketeng diakuinya tidak representative karena kian membludaknya pedagang dan tidak sesuai dengan kapasitas yang ada. Kondisi ini menyebabkan pedagang meluber ke jalan sehingga mengganggu arus lalulintas. Penataan Pasar Brang Bara dapat menjadi solusi dengan merelokasi sebagian pedagang di Pasar Seketeng. Rencananya anggaran yang akan digunakan berasal dari dana DAK (dana pusat) sebesar Rp 5 Milyar. “Kami bersama dinas terkait akan berusaha memperjuangkannya sehingga dapat terealisasi secepatnya,” janji Kamal.

Di bagian lain resesnya, Kamal menginformasikan mengenai dana hibah atau bantuan sosial (Bansos). Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kelompok penerima dana hibah atau bansos ini harus memiliki lembaga yang berbadan hukum salah satunya memiliki akta notaries dan NPWP. Jadi tidak seperti sebelumnya yang hanya mengajukan proposal mengetahui lurah dan camat, dana bisa dicairkan. Keharusan berbadan hukum ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyelewengan, di samping bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai peruntukkannya.

Lebih jauh dikatakan Kamal, reses yang dilakukan ini selain bertujuan untuk silaturrahim dan komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyatnya, juga tukar menukar informasi tentang pembangunan. Tidak benar jika reses dianggap bagi-bagi uang. Menurut Kamal, APBD Kabupaten Sumbawa mencapai Rp 1,37 Triliun yang ketika dibagikan ke desa dan kecamatan terbilang sangat kecil. Apalagi postur APBD Sumbawa masih lebih besar belanja tak langsung (belanja aparatur) daripada belanja langsung (belanja publik) atau 54 berbanding 44 persen. Dan pihaknya terus berusaha minimal perbandingan itu setara 50:50 agar pembangunan yang mengarah pada hajat hidup orang banyak dapat dioptimalkan. Karena itu Ia berharap momen reses ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memperjuangkan aspirasinya atau menagih janji wakilnya di parlemen. “Jangan dianggop kami datang reses untuk mencari suara, karena reses ini kewajiban kami dalam menyerap aspirasi sekaligus memperjuangkan untuk direalisasikan,” ucap pejabat ramah ini.

Seperti resesnya di Desa Kuken kemarin, aspirasi yang disuarakan masyarakat pada reses tahun lalu sudah terealisasi. Dan reses ini bukan satu-satunya cara untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Sebagai wakil rakyat, Ia menyediakan waktu selama 1×24 jam untuk kepentingan masyarakat. “Silakan datang ke kami untuk berdiskusi dan mencari solusi bagaimana mengatasi segala hal yang berkaitan dengan pembangunan,” pungkasnya. (JEN/SR)