SUMBAWA BESAR, SR (31/10/2015)
Pemandangan tampak berbeda di Kantor Imigrasi Sumbawa. Selain petugas security, tampak aparat berpakaian loreng berdiri tegap. Keberadaan anggota TNI ini untuk membantu pengamanan di kantor tersebut yang selama ini kerap ‘diganggu’ oknum yang dinilai memaksakan kehendak. Selain TNI, ada juga aparat kepolisian yang secara bergiliran ikut membantu pengamanan. Keberadaan aparat ini cukup membuat nyaman petugas setempat dalam memberikan pelayanan. Demikian dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Tidak ada lagi orang yang tidak berkepentingan hilir mudik masuk secara bebas di kantor tersebut. Apalagi ingin mencari ribut. Keberadaan aparat ini juga berhasil mengungkap dugaan kasus pemalsuan dokumen, di samping mampu menekan adanya praktek percaloan yang selama ini terjadi.
Kepala Kantor Imigrasi Klas II Sumbawa, Drs Syarifullah yang dikonfirmasi SAMAWAREA kemarin, mengatakan, keberadaan anggota TNI dan kepolisian di kantornya karena memang dimintai bantuan untuk penjagaan atau pengamanan. Ini dilakukan karena beberapa oknum masyarakat kerap membuat ribut meski ada beberapa di antaranya yang tidak memiliki kepentingan. Kondisi ini membuat kinerja pegawainya terganggu sehingga tidak nyaman dalam memberikan pelayanan. Selain itu memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang mengurus keperluannya di Imigrasi. Biasanya masyarakat selaku pemohon kerap dipengaruhi oknum tertentu yang menyampaikan informasi jika mengurus passport sangat sulit dan berbelit-belit jika tidak melalui mereka. Padahal jika pemohon mengurus sendiri, prosesnya sangat cepat, mudah dan murah. “Inilah yang diantisipasi, salah satunya dengan meminta bantuan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI,” ucapnya.
Sementara itu Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK mengakui adanya koordinasi dari Kepala Imigrasi terkait permintaan pengamanan. Hal ini direspon positif karena pelayanan di kantor Imigrasi adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, di samping untuk mencegah adanya keributan dari pemohon atau pihak lain yang merasa tidak puas dengan kinerja Imigrasi. Apalagi selama ini ada praktek percaloan yang dilakukan oleh oknum tertentu di kantor imigrasi. Praktek inilah yang kerap membuat masalah karena melakukan pemaksaan kehendak untuk dapat dilayani meski persyaratan yang diajukan belum lengkap atau ada kejanggalan. “Kami ingin suasana kondusif, pegawai Imigrasi aman bekerja, dan masyarakat nyaman menerima pelayanan,” pungkasnya. (JEN/SR)
