OJK Tak Lelah Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

oleh -39 views

SUMBAWA BESAR, SR (26/10/2015)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat luas. Sebab meski sudah berdiri beberapa tahun yang lalu, masyarakat masih awam terhadap tugas dan fungsi OJK. Padahal keberadaan lembaga pemerintah tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat mengingat tugas dan fungsinya sangat luas terutama dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Dalam pertemuan silaturrahim dengan sejumlah wartawan di Seaside Hotel, Minggu malam, Ketua  OJK NTB, Yusri mengakui masih awamnya masyarakat terhadap keberadaan lembaganya. Di berbagai kesempatan pihaknya selalu mensosialisasikan tentang tugas-tugas OJK, di samping melakukan edukasi terhadap masyarakat di NTB. Selain mendatangi langsung masyarakat juga mengenalkan OJK melaui media massa. Hampir setiap minggu selalu ada informasi OJK di media khususnya di Mataram termasuk Sumbawa di setiap beberapa kali kesempatan. “Untuk memastikan seberapa besar masyarakat sudah paham tentang OJK, tentunya perlu dilakukan survey,” katanya.

Untuk diketahui OJK NTB sementara ini berkantor di Bank Indonesia Mataram dan berharap ke depan dapat memiliki kantor sendiri. OJK NTB salah satu dari 35 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan Kantor OJK NTB regionalnya Surabaya yang membawahi Surabaya, Bali, NTB dan NTT. Kantor OJK NTB secara rutin melakukan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat di NTB. Mulai dari Lombok dan Pulau Sumbawa. 70 persen waktu mereka tersita untuk melakukan kegiatan ini, termasuk tugas baru melayani pengaduan konsumen. Sampai saat ini pengaduan konsumen yang masuk ke kantor OJK NTB sekitar 80 pengaduan berbagai industri, baik perbankan, asuransi, dan finance. Sebagian dari pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti dan selesaikan. Artinya, para pihak baik pengadu maupun industri sudah sepakat bahwa permasalahan itu selesai. Memang diakui sumberdaya OJK masih sangat terbatas. Sebagian besar pegawai OJK berasal dari Bank Indonesia merupakan penugasan dari BI, dan hanya sebagian kecil yang merupakan pegawai OJK.

Baca Juga  Sukseskan BBGRM, Tiga Dusun di Desa Usar Plampang Gelar Gotong Royong

MARAK KASUS PENARIKAN KENDARAAN KREDIT

Terkait dengan maraknya kasus penarikan sepeda motor oleh lembaga finance, Yusri selalu mengingatkan masyarakat selaku konsumen untuk memahami secara baik perjanjian perikatan antara nasabah dengan industri keuangan. Sebaliknya perusahaan juga diminta harus meyakinkan kalau nasabahnya sudah mengerti isi perjanjian dan itu dibacakan, dan setiap lembar perjanjian itu diparaf oleh nasabah. Artinya, kalau nasabah sudah memahami secara baik setiap pasal demi pasal dalam perjanjian tersebut maka persoalan ini tidak akan terjadi. “Dari pengaduan kasus ini yang kami tangani hampir 100 persen permasalahan itu ada pada nasabah. Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya. Tidak membayar dan menunggak,” ucapnya. Memang industri keuangan memiliki hak untuk melakukan penarikan kendaraan. Kecuali ketika nasabah melakukan kewajibannya dengan baik tapi finance tetap menarik kendaraannya, maka OJK akan menindak tegas industri tersebut.

Luthfy Zain—Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK
Luthfy Zain—Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK

Namun penjelasan Yusri sedikit berbeda dengan Luthfy Zain—Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK yang juga merangkap sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi. Menurutnya, tidak semua masalah itu ada pada nasabah selaku konsumen dari lembaga finance tersebut. Masalah nasabah biasanya muncul ketika menunggak membayar angsuran, dan pihak dealer mengambil motornya. Memang finance itu memiliki hak untuk mengambil motor, tapi ada hak nasabah yang harus diperhatikan yang tertuang di dalam kontrak. Sebab awal kontrak finance telah mengambil biaya dari nasabah untuk didaftarkan ke Kemenkumham sehingga terbit akta fidusia. Biasanya finance tidak mendaftarkan dari awal ke Kemenkumham dan uang itu disimpan sendiri. Ketika muncul masalah, barulah didaftarkan. Ini tidak benar, dan kesalahan ada pada finance. Karena itu ketika kolektor datang mengambil kendaraan, nasabah harus meminta agar dapat ditunjukkan akta fidusianya dan kapan terbitnya. Ketika diterbitkan di awal kontrak, berarti finance itu memiliki itikad baik dalam hal pembiayaan. Namun ketika akta itu baru saja diterbitkan saat hendak menarik motor itu salah besar. (JEN/SR)

 

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.