Cemarkan Nama Baik Kapolres, Amru Divonis Setahun Penjara

oleh -3 views
Terdakwa Amru dan Pengacaranya, Sobaruddin SH

SUMBAWA BESAR, SR (16/10/2015)

Amru Albar Borhany—tokoh pemuda di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) divonis selama setahun penjara. Pada sidang yang digelar Kamis (15/10) kemarin, majelis hakim yang diketuai Reza Tyrama SH menyatakan Amru terbukti bersalah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencemaran nama baik Kapolres KSB sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir dan masih ada waktu selama 7 hari untuk menerima atau menempuh langkah hukum selanjutnya. “Kami masih pikir-pikir,” kata Henny Yunita SH—JPU yang dikenal ramah ini. Demikian dengan Sobaruddin SH—pengacara terdakwa yang juga bersikap sama dan akan diputuskan dalam tujuh hari ini. Sikap ini tergantung dari kliennya. Jika dianggap putusan tersebut tidak tepat, akan dilakukan upaya hukum. Selain itu jika JPU mengajukan banding, pihaknya juga akan melakukan hal yang sama. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara. JPU menjerat terdakwa dengan pasal 45 ayat 2 juncto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa diduga mendistribusikan informasi yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun dalam pembelaannya Amru melalui kuasa hukumnya, Sobaruddin, meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari dakwaan dan lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebab kliennya tidak bersalah. Selain itu Sobaruddin meminta agar mengembalikan kedudukan, nama baik, harkat dan martabat kliennya seperti sebelumnya.

Baca Juga  Penyelenggara Jaga Netralitas, Masyarakat Jaga Kondusifitas

Sobaruddin mengatakan kliennya tidak memiliki kesengajaandan juga tidak berkeinginan untuk melakukan pelanggaran hukum terutama pelanggaran seperti yang didakwakan JPU. Postingan kliennya hanya untuk mengkritisi pemerintah yang dinilai tidak sanggup mengatasi persoalan yang terjadi di KSB Mei lalu. Di bagian lain Obe juga menilai unsur penghinaan atau pencemaran nama baik yang didakwakan kepada kliennya masih prematur. Hanya karena ketersinggungan, kliennya dituduh menghina atau mencemarkan nama baik. Tentu hal itu sangat melukai perasaan terdakwa. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD