15 Sekolah Terjerat Bansos, Kadis Diknas: Serahkan ke Proses Hukum

oleh -10 views

SUMBAWA BESAR, SR (15/10/2015)

Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadis Diknas) Kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik S.Pd menyatakan sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan upaya polisi menyelidiki 15 sekolah yang diduga melakukan penyimpangan dana bantuan sosial yang dialokasikan Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2014/2015. “Biarlah berproses, harus kita hargai,” katanya saat ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Kamis (15/10)

Kadis Diknas Sumbawa, Sudirman Malik S.Pd
Kadis Diknas Sumbawa, Sudirman Malik S.Pd

Ia mengakui program dari pusat ini tidak melalui Dinas Diknas Sumbawa karena dananya langsung ditransfer ke rekening sekolah. Dari dana senilai total Rp 810 juta ini masing-masing sekolah mendapat Rp 54 juta yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK). “Semuanya dari Kementerian, baik dananya maupun PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) nya dan pelaksananya adalah sekolah. Kami di Dinas Diknas ini hanya mendapat laporan dari sekolah mengenai penambahan aset di sekolah bersangkutan,” aku Dirman Malik—sapaan akrab pejabat low profil ini. Meski demikian penyimpangan program ini masih dalam dugaan, dan Ia berharap masyarakat dapat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Seperti diberitakan sebanyak 15 kepala sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa memenuhi panggilan penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa, belum lama ini. Mereka diperiksa secara marathon selama dua hari. Pemeriksaan ini menyusul adanya laporan dugaan mark-up dana bantuan sosial yang diterima 15 sekolah dasar yang tersebar di berbagai kecamatan termasuk SD yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar. Dana Bansos yang dialokasikan langsung ke rekening sekolah ini berasal dari Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2014. Dari dana senilai total Rp 810 juta ini masing-masing sekolah mendapat Rp 54 juta yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK). Untuk peningkatan mutu ini, sekolah membeli sarana pendukung berupa 4 buah laptop, 2 proyektor lengkap layar, serta seperangkat printer dan lainnya. Namun muncul dugaan jika pembelian barang tersebut cukup mahal dibandingkan dengan harga pasaran, sehingga disinyalir terjadi mark-up mark-up harga. Sekolah yang mendapat dana Bansos ini adalah SDN Pungka, SDN 14 Sumbawa, SDN 7 Sumbawa, SDN 5 Alas, SDN Meno, SDN Perung, SDN Pulau Kaung, SDN 1 Mapin Kebak dan SDN 1 Pulau Bungin. Kemudian Kepala SDN 2 Langam, SDN Songkar, SDN Olat Rawa, SDN Batu Bulan, SDN Boal, dan SDN Jotang. “Dalam penanganan laporan kasus ini, kami akan mengecek produk yang dibeli apakah memenuhi spesifikasi. Dan sejauh ini kami belum dapat menyimpulkan adanya indikasi korupsi mengingat data yang diperoleh polisi masih minim,” ucap Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Tri Prasetiyo. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD
Baca Juga  Gelar Apel Kasatwil, Kapolri Berikan Arahan Tegas