Tetap Menolak, Ganti Rugi Lahan PT Labu Dititip ke Pengadilan

oleh -2 views
Surbini SE M.Si, Bagian Aset Sumbawa

SUMBAWA BESAR, SR (09/10/2015)

PT Ladang Artha Buana (PT Labu) dan PT Dani Tamalen (PT DT), masih bersikukuh untuk tidak menerima ganti rugi atas lahannya yang terkena dampak pembangunan jalan Program SAMOTA sebesar Rp 4,8 Miliyar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Kedua perusahaan dengan satu group tersebut tetap menginginkan agar jalur Samota dialihkan ke lokasi lain. Terhadap sikap perusahaan yang berinvestasi di Desa Peyaring, Kecamatan Moyo Utara tersebut, Pemda melalui Bagian Aset telah mengajukan permohonan penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Sumbawa.

Kasubag Perencanaan Pengadaan dan Distribusi Aset, Bagian Aset Setda Sumbawa, Surbini SE MSi yang juga Anggota Panitia Pengadaan Tanah Samota, kepada SAMAWAREA, Jumat (9/10) mengakui hal tersebut. Sikap dua perusahaan ini menjadi salah satu factor yang memperlambat percepatan penuntasan program Samota tersebut. Beberapa kali pertemuan sudah digelar namun tak membuahkan hasil. Keinginan perusahaan agar pengalihan jalur jalan Samota ungkap Surbini, tak mungkin direspon pemerintah karena tahapan perencanaan sudah selesai dan saat ini tahap pelaksanaan termasuk pembayaran ganti rugi. Karenanya Pemda akan menitipkan dana ganti rugi ke PN Sumbawa dan permohonannya sudah diajukan September lalu. Namun hingga kini PN belum meresponnya. “Kami tidak tahu mengapa sampai sekarang Pengadilan belum merespon permohonan Pemda,” kata Surbini.

Penitipan ganti rugi ini menurutnya, sesuai UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Apabila pihak yang berhak menolak menerima uang ganti rugi dan mengajukan keberatan secara hukum, uangnya dititip di pengadilan. “Setelah uang diterima pengadilan, maka tanah itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan barulah kami meminta ke pengadilan untuk pengosongan lahan itu,” jelas Surbini.

Baca Juga  Merasa Dicemarkan dan Dilecehkan, Wartawan Polisikan Kades Penyaring

Untuk diketahui, PT Labu (Ladang Artha Buana) dan PT Dani Tamalen memiliki luas lahan dengan status hak guna usaha (HGU) mencapai 1.170 hektar. Dari luas tersebut 12,6 hektar terkena dampak pembangunan jalan Samota dengan ganti rugi berdasarkan perhitungan Aprisal sebesar Rp 4,8 miliar. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD