Reformasi Birokrasi Ala JIWA, Saat Jaya dan Husni Mo

oleh -6 views
????????????????????????????????????

Tidak Dendam, The Best Man The Best Job, Rubah Pola Pikir

SUMBAWA BESAR, SR (08/10/2015)

Salah satu pantangan besar dalam melakukan reformasi birokrasi adalah masih dominannya budaya patronase dan feodalisme dalam tubuh birokrasi. Birokrasi saat ini cenderung masih ingin dilayani daripada melayani. Birokrasi juga masih memegang prinsip Asal Bapak Senang (ABS) dan juga terpolitisasi. Kultur budaya berkembang di dalam budaya birokrasi ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada warga negara.

Hal ini menjadi salah satu pertanyaan dalam bentuk ilustrasi yang disampaikan Dr Mada Sukmajati moderator sekaligus panelis dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang merupakan doktor ilmu politik, pada Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Halaman Kantor Bupati setempat, Kamis (8/10).

Pertanyaan sekaligus permasalahan itu dilemparkan kepada tiga pasangan calon yakni Jack Morsa H Abdullah S.Adm—H Irwan Rahadi ST (JIWA), H Asaat Abdullah ST—Chandra Wijaya Rayes ST (Saat-Jaya) dan HM Husni Jibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah (Husni-Mo) agar mengemukakan komitmen dan kebijakan apa yang akan dipilih dalam rangka merubah paradigma dan kultur birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut Pasangan Jack—Iwan (JIWA), yang mereka lakukan jika terpilih yaitu penempatan birokrasi harus sesuai dengan skill dan kompetensinya. Penempatan ini juga tidak terpengaruh dengan kepentingan politik  manapun serta jauh dari nepotisme dan kolusi. JIWA sangat memahami selama 10 tahun ini birokrasi di Kabupaten Sumbawa terkotak-kotak dengan kepentingan kekuasaan. Sebagai aparatur tidak merasa tenang dan nyaman dalam bekerja. Karena itu JIWA ingin mengembalikan kepercayaan diri para aparatur untuk bisa bekerja bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. “Ini yang harus kita rubah. Jika tidak, apapun program pemerintah ke depan tentu tidak akan tepat sasaran dan tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pemimpin,” tandasnya.

Baca Juga  Wagub Minta PPDP Terus Mutakhirkan Data Calon Pemilih

Menurutnya harus kembali kepada UU Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa pada pasal 6 dan pasal 9 ayat 2, menyebutkan, Pegawai  Sipil Aparatur Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi pemimpin,semua golongan dan parpol. “Ini yang harus kita wujudkan  bersama. Kita semua harus patuh kepada aturanyang berlaku di negara kita,” tukasnya.

Untuk itu JIWA menghimbau birokrasi yang tidak mendukung Paket JIWA tidak perlu khawatir karena siapapun yang memiliki ilmu dan sumber daya mumpuni untuk membangun Sumbawa akan ditempatkan sesuai dengan skill dan kompetensinya. “Kami tidak akan melakukan pemerintahan yang bersifat balas dendam terhadap teman aparatur. Kami harus bisa meningkatkan kinerjanya,” tandas Jack Morsa—calon Bupati dari JIWA.

Sementara Pasangan Saat Jaya berpendapat bahwa penempatan aparatur harus tetap berpegang kepada aturan yang ada. Fungsi dan tugas pengawasan terhadap aparatur harus dilakukan secara maksimal dengan memastikan  tingkat keterlayanan  masyarakat itu berjalan cepat. Salah satunya meningkatkan pelayanan pemerintahan berbasis kecamatan dengan dukungan anggaran dan prasarana yang memadai, memberi reward kepada pegawai inovatif dengan promosi atau insentif lainnya. mengupayakan pemerataan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan meningkatkan honor tenaga kontrak sesuai UMK secara bertahap.

Khusus penempatan birokrasi adalah melalui uji kompetensi bukan hanya atas pertimbangan “The Right Man, The Right Job” (orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat) tapi juga The Best Man, The Best Job (orang terbaik untuk pekerjaan yang terbaik pula). “Itulah pegangan kami untuk memimpin birokrasi di Kabupaten Sumbawa ini sehingga pembinaan khususnya pengawasan yang akan kami lakukan secara maksimal agar kinerja birokrasi benar-benar sesuai harapan,” tandasnya.

Sementara Pasangan Husni-Mo menilai reformasi birokrasi adalah merubah pola pikir birokrasi agar berorientasi pada pelayanan masyarakat atau pelayanan umum. “Kami akan melaksanakan diklat bekerjasama dengan perbankan, sebab bagaimanapun kita akui bahwa perbankan inilah yang sangat tepat dalam melaksanakan pelayanan,” katanya.

Baca Juga  Gerindra Sumbawa Beri Sinyal Dukung Nurdin untuk Ahyar

Selain itu memastikan bahwa setiap unit pelayanan sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga aparatur dapat memahami hak dan kewajibannya. Kemudian memastikan sistem pelayanan publik sudah harus menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan konsep pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian. Pemerintahannya nanti juga akan membuka diri untuk menerima keluhan dan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik dan akan merespon permasalahan tersebut secara transparan. “Muara dari semua ini adalah  terciptanya zona   integritas dan zona bebas korupsi. Dan selanjutnya terciptanya   wilayah birokrasi yang bersih di setiap unit pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (JEN/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.