Ekspedisi Bahari, Misi Promosi Wisata Laut Sumbawa

oleh -41 views

SUMBAWA BESAR, SR (04/10/2015)

Sumbawa adalah salah satu kabupaten kepulauan di Indonesia dengan potensi kelautan yang sangat besar. Tercatat terdapat 63 pulau kecil dengan keindahan dan ekosistem bawah laut yang masih terjaga. Keberadaannya dinilai sebagai kekayaan yang diharapkan mampu memberikan konstribusi nyata bagi peningkatan ekonomi daerah dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karenanya, pemerintah daerah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pulau-pulau ini. Untuk melihat dari dekat dan mengidentifikasi potensi gugusan pulau tersebut, salah satu upaya dengan melaksanakan Ekspedisi Bahari. Kegiatan yang telah dimulai Tahun 2014 lalu ini untuk mengetahui secara langsung dan lebih mendalam tentang kondisi kelautan dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan Kabupaten Sumbawa. Sebab selain menggeliatkan wisata alam dan budaya, Sumbawa juga mengembangkan wisata bahari. Setelah mengulang sukses melaksanakan Ekspedisi Bahari I di wilayah bagian timur Sumbawa, Tahun 2015 kembali digelar Ekspedisi Bahari II di wilayah perairan Kabupaten Sumbawa bagian barat. Ekspedisi selama dua hari, 2-3 Oktober 2015 yang langsung dipimpin Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik ini mengunjungi gugusan Pulau Kramat, Bedil, Temudong, Pulau Panjang, Pulau Bungin, Pulau Kaung dan Pulau Kalong.

ZAINUDDIN—Wartawan SAMAWAREA

Ekspedisi bahari hari kedua 1Usai sholat Jumat sekitar pukul 13.00 Wita, rombongan mengawali ekspedisi dengan garis start di Pelabuhan Badas. Dua kapal “INKA MINA” milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa telah disiapkan untuk dua rombongan besar dan masing-masing berkapasitas 20 orang. Peserta ekspedisi terlihat sangat antusias. Sebab sebagian di antaranya mengikuti ekspedisi adalah pengalaman pertama bagi mereka. Spesialnya lagi, ekspedisi kali ini mengajak serta beberapa wartawan termasuk wartawan SAMAWAREA yang berada satu rombongan bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kapolres, Dandim 1607, Kajari, Kasat Intel, Kasat Polair, para asisten dan beberapa kepala SKPD. Sedangkan rombongan lain adalah para Kabag dan dua orang wartawan, Indra Jauhari (Suara NTB) dan Rony (Tribun Sumbawa). Menurut rencana dari titik start Pelabuhan Badas, rombongan langsung menuju Pulau Kramat dan bermalam di sana. Perjalanan terbilang alot, karena ombak pada saat itu cukup besar. Ini terjadi karena dorongan arus yang besar berlawanan arah dengan tiupan angin laut yang kencang. Kapal mulai oleng diterpa ombak, dan beberapa peserta sudah mulai mual-mual. Wakil Bupati Drs H Arasy Muhkan, dan Kepala Inspektorat A Rahim terlihat tak berdaya. Sepanjang perjalanan kedua pejabat tersebut memilih diam seribu bahasa. Demikian dengan Kapolres AKBP Muhammad SIK yang sudah terlihat pusing dan lebih memilih berbaring untuk menstabilkan diri. Berbeda dengan Bupati Drs H Jamaluddin Malik, Kajari Sugeng Hariadi SH MH dan Dandim Letkol Inf Agus Supriyanto yang tetap segar bugar, bahkan sepanjang jalan terus bercanda meledek beberapa pejabat yang tak mampu bertahan. Memasuki perairan Tanjung Batu, wilayah Kecamatan Utan, ombak kian membesar. Hantamannya bahkan nyaris membalikkan kapal. Beberapa ABK terlihat sibuk menyiapkan pelampung. Namun demikian mereka masih bisa menenangkan para peserta ekspedisi yang sudah mulai memucat. “Tenang pak, kapal ini tidak akan terbalik kalau belum masuk air,” kata salah satu ABK yang justru ucapannya diragukan.

Ekspedisi Bahari Sumbawa 6Dua speed boat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan speed boat milik Dislutkan yang sejak awal mengikuti dan mengawal, langsung merapat di sisi kiri dan kanan kapal rombongan. Mereka terlihat siaga jika terjadi sesuatu dalam perjalanan. Tapi nakhoda kapal INKA MINA sudah terbiasa mengarungi samudera, ibarat sudah banyak makan asam garam. Dengan sedikit bermanuver, narkhoda mampu melewati hantaman ombak hingga goncangan semakin minim. Perlahan tapi pasti perjalanan yang memakan waktu selama tiga jam ini sampai juga di Pulau Kramat. Keresahan rombongan seketika hilang saat melihat hamparan pasir putih di salah satu pulau yang diplot menjadi Kawasan Minawisata bersama Pulau Bedil, dan Temudong. Di daratan sudah menunggu rombongan Kabag Umum, Kadis Sosial, termasuk istri Wakil Bupati yang tiba lebih dahulu melalui penyeberangan singkat dari LaPade (Labuan Pade) Kecamatan Utan. Yang menyenangkan lagi, aroma ikan bakar ikut menyambut kedatangan rombongan, serta alunan irama electon yang siap sedia menguji kemampuan dan bakat bernyanyi rombongan ekspedisi. Memasuki Pulau Kramat, penataan sudah terlihat. Mulai dari keberadaan jalan setapak, pembangunan jembatan, pondok wisata, baruga dan dermaga. Belum lagi hamparan ilalang yang dibiarkan tumbuh teratur semakin memamerkan pesona pulau tersebut. Dengan pemandangan yang elok, dinilai sangat cocok bagi calon pengantin untuk melakukan Pra Wedding. Tak sedikit yang berdecak kagum akan keindahan Pulau Kramat yang selama ini menjadi buah bibir. Untuk diketahui, Pulau Kramat memiliki luas sekitar 60 hektar, terdiri dari pantai berpasir putih yang landai tersebar di bagian selatan, barat, dan timur pulau ini. Sedangkan di bagian utaranya merupakan pantai berlumpur dan bermangrove. “Pulau Kramat salah satu pulau yang masuk dalam kawasan konservasi dan wisata perairan. Ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, yaitu kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata dan rekreasi,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Ir H Junaidi M.Si.

Dermaga dan Pondok Wisata Pulau Kramat
Dermaga dan Pondok Wisata Pulau Kramat

Salah satu tujuan ekspedisi yang melibatkan seluruh SKPD untuk melihat dari dekat kondisi yang ada sehingga pengelolaan pulau-pulau kecil dapat dilaksanakan secara terpadu oleh berbagai sektor, sebagaimana tertuang dalam UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pengelolaan pulau-pulau ini diprioritaskan di antaranya untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikananan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan peternakan.

Diakui, keberadaan Pulau Kramat banyak dilirik sejumlah perusahaan asing untuk berinvestasi di bidang pariwisata. Ketertarikan ini karena Pulau Kramat masuk gugusan pulau bersama Bedil dan Temudong yang membentuk formasi segitiga atau disebut Kawasan KBT (Kramat, Bedil dan Temudong). Tidak heran jika berdiri di Pulau Kramat, rombongan dapat melihat dengan jelas Pulau Bedil dan Pulau Temudong. Jarak terdekat antara Pulau Kramat dengan Pulau Bedil hanya 0,7 mil laut, sama seperti Pulau Kramat dan Pulau Temudong atau Pulau Bedil dengan Temudong. Ketiga pulau ini dilingkupi Laut Flores di sebelah utara, Selat Alas di timur dan selatan, serta Selat Temudong (Pulau Seringgit dan Selat Alas) di sebelah barat. Untuk mencapai Pulau Bedil dari daratan, paling dekat dari Dusun Labuan Padi, Desa Pukat, Kecamatan Utan yang hanya berjarak 1,3 mil laut. Sedangkan akses terdekat menuju Pulau Kramat adalah Dusun Karang Anyar, Desa Pukat sekitar 1,5 mil laut.

Perjalanan dimulai

Kedekatan jarak inilah yang menjadi daya tarik para investor untuk mengelola kawasan KBT ini menjadi potensi pariwisata yang luar biasa. Keseriusan investor ini dengan dikantonginya rekomendasi dari pemerintah pusat. Namun yang menjadi persoalan, rencana investasi mereka terbentur UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa kewenangan penataan ruang laut itu yang tadinya sepertiga ranah pusat, 4—12 mil ranah propinsi dan 4 mil wilayah kewenangan kabupaten, kini tidak lagi. Dengan adanya UU tersebut kewenangan kabupaten atas penataan ruang laut telah diamputasi dan hanya ada dua ijin yakni dikeluarkan propinsi dan pusat. “Ijin lokasinya ditentukan propinsi, dan ijin usahanya terkait kelautan dan perikanan masih tetap domain kabupaten/kota. Implementasi dari UU ini yang menjadi masalah sekarang ini. Di satu sisi Kabupaten Sumbawa sudah begitu jauh menyiapkan diri secara regulasi maupun program pelaksanaan kegiatan begitu bagus. Tapi dengan keluarnya UU ini ada semacam kemunduran, karena investasi di bidang kelautan dan perikanan akan menjadi lambat karena harus melalui birokrasi yang cukup panjang,” ujar Haji Jun, seraya berharap Pemprov dapat memberikan dukungannya.

Baca Juga  Lima Organisasi Islam di NTB Minta Ahok Ditangkap

Untuk mendorong hal tersebut, Pemda Sumbawa terus melakukan koordinasi intensif. Hasilnya cukup positif sebab saat ini Pemprov sedang menyusun rencana zonasi dan berharap direalisasikan tahun ini atau awal tahun depan. Dengan telah disusunnya zonasi ini, menjadi peluang bagi Pemda Sumbawa mempercepat dan mendorong bergeliatnya kawasan KBT.

Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik dalam kesempatan yang sama, mengakui pemerintah daerah belum bisa secara mandiri mengelola pulau-pulau ini, melainkan harus ada kerjasama dengan pihak ketiga. Namun Ia berharap ketertarikan pihak ketiga dalam berinvestasi tidak sekedar wacana, menguasai lahan lalu tidak dikelola. Karenanya Pemda akan menfasilitasi investor yang betul-betul serius. “Misalnya di Pulau Kramat, pasirnya putih, airnya bersih dan jaraknya dekat. Sangat cocok dibangun resort dan hotel, beserta fasilitasnya. Kami yakin banyak yang ingin berkunjung ke sini,” ucap JM—sapaan Bupati.

Ekspedisi Bahari yang dilakukan rombongan Pemda ini tidak sekedar jalan-jalan dan rekreasi, namun lebih dari itu dapat mengetahui dengan jelas keamanan dan potensi yang luar biasa dimiliki pulau-pulau tersebut. Kondisi terkini inilah yang nantinya akan disebarkan dalam rangka promosi wisata khususnya wisata bahari guna menarik investasi dan wisatawan.

Di Pulau Kramat ini, Bupati dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta pejabat SKPD, mengisi malam dengan acara hiburan, memancing, bakar ikan dan bakar jagung. Kenikmatan tersebut menjadikan malam di pulau ini terasa singkat karena berganti pagi yang ditandai dengan munculnya sunset dari ufuk timur.

Para Pejabat Sumbawa melihat peta tapal batas Sumbawa--KSB dari atas kapal INKA MINA saat Ekspedisi Bahari.
Para Pejabat Sumbawa melihat peta tapal batas Sumbawa–KSB dari atas kapal INKA MINA saat Ekspedisi Bahari.

Lewati Pulau Panjang, Cek Tapal Batas, Jeda di Pulau Kalong 

Ekspedisi Bahari hari kedua, peserta semakin menyusut. Kapal tampak lengang karena banyak yang memilih pulang lebih awal dan tidak melanjutkan ekspedisi. Ada juga para pejabat yang pulang karena desakan tugas dinas yang menunggu. Sebagaimana Kapolres AKBP Muhammad SIK, Dandim Letkol Inf Agus Supriyanto, dan Kajari Sugeng Hariadi SH MH yang bergegas pulang pada Jumat malam. Tiga serangkai ini serempak pamit karena ada tugas yang harus diselesaikan. Ketiganya tidak jadi bermalam meski sebelumnya sempat mendendangkan suara untuk mengisi semaraknya bermalam di Pulau Kramat. Sedangkan sebagian lainnya termasuk Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan ‘buang handuk’ selain kondisi kesehatan yang menurun, juga karena perjalanan menyambangi pulau-pulau kecil yang menawan harus kembali menantang ombak. Deden—Kasubag Protokol pun ikut menghilang dan pulang melalui Lapade, Desa Pukat, Kecamatan Utan, dengan dalih menderita diare. Tentu saja yang tidak ikut akan rugi selain sensasinya perjalanan, juga pulau-pulau yang dikunjungi tidak kalah menarik dari Pulau Kramat. Tiga wartawan tetap setia bersama rombongan.

Dari Kramat, rombongan yang masih menggunakan dua kapal INKA MINA, berkeliling menyambangi beberapa pulau. Seperti Pulau Bedil yang hanya berjarak sekitar 0,7 mil laut dari Kramat, dan Pulau Temudong yang juga berjarak sama dengan Bedil. Meski hanya melewati dan tidak sempat singgah, tapi eksotisme dua pulau tersebut sangat nampak. Sebagaimana Pulau Kramat, dua pulau tetangganya ini juga berpasir putih. Pulau Bedil yang luasnya hanya 1,9 Ha terlihat imut dan dipenuhi pohon kelapa serta sedikit vegetasi mangrove pada tingkat anakan dari jenis Rhizophora Mucronata dengan kerapatan rendah dan sebatang pohon Sentigi (Pemphis Ocidula). Sedangkan Pulau Temudong yang luasnya 3,87 hektar juga berpasir putih namun sebagian besar dipenuhi mangrove. Beberapa pesisir pantai terutama di bagian timur pulau ini terlihat rawan abrasi. Nilai keindahan dari dua pulau ini ditambah Kramat, terletak pada bentang alam dengan hamparan pantai berpasir putih, mangrove yang luas, perairan pantai yang bersih dan jernih, pemandangan alam bawah laut berupa hamparan terumbu karang dengan kondisi sangat baik serta panorama perbukitan Pulau Sumbawa yang dapat dinikmati dari pulau ini. Dari informasi yang disampaikan Kadis Kelautan dan Perikanan Sumbawa, Ir H Junaidi M.Si, bahwa Pulau Bedil dan Temudong juga memiliki sebaran terumbu karang mengelilingi pulau. Untuk Bedil seluas 55 hektar dan Temudong 126 Ha, ditambah dengan sebaran padang lamun atau angioespermae (tumbuhan berbunga berbiji satu yang hidup di laut dangkal) yang cukup luas dengan keanekaragaman jenis ikan yang hidup di ekosistem terumbu karang. Dengan potensi yang dimiliki, Pulau Kramat, Bedil dan Temudong dapat dikembangkan sebagai Kawasan Minawisata di Kabupaten Sumbawa. Gugusan pulau yang membentuk formasi segitiga ini memiliki nilai pariwisata yang tinggi. Secara eksisting, kegiatan pariwisata belum  berkembang di kawasan tersebut dimana pada saat ini kunjungan wisatawan secara reguler masih terbatas. Namun demikian, kawasan ini mengandung potensi besar bagi pengembangan pariwisata khususnya wisata bahari yang berbasis pada keindahan alam gugusan pulau, perairan dan alam bawah lautnya. Apalagi tiga pulau ini merupakan jalur wisata bahari antara Bali-Lombok-Pulau Moyo dan Komodo.

Kapal INKA MINA terus berlayar menjangkau pulau lainnya yakni Pulau Panjang. Seperti namanya, memang pulau tersebut sangat panjang jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di sekitarnya. Pulau ini berdekatan dengan Pulau Kalong yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sumbawa dan kini dipersengketakan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pulau Panjang juga menjadi bagian yang ingin direbut KSB, yang berusaha menarik garis batas secara sepihak. Selain panorama alam dan keindahan pasir putihnya, Pulau Panjang juga berpotensi untuk pengembangan investasi mutiara. PT Selat Alas yang sudah lama melakukan budidaya mutiara di Pulau Kalong sudah mulai melebarkan sayap wilayah investasinya ke Pulau Panjang. Namun yang menjadi persoalan, di perairan Pulau Panjang kerap terjadi pengeboman ikan yang dikhawatirkan tidak hanya mengancam usaha budidaya mutiara, tapi juga kerusakan terhadap panorama alam bawah lautnya.

Bupati Sumbawa yang mendapat laporan langsung dari Dirut PT Selat Alas, menyatakan praktek illegal tersebut harus segera dihentikan. Bupati meminta pihak perusahaan untuk menggandeng pemerintah kecamatan dan desa, serta aparat kepolisian (Polair) dan TNI AL, untuk bersama-sama menjaga keamanan perairan. “Ini tugas kita bersama. Karena pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil akan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah di masa-masa yang akan datang,” cetus Bupati. Perjalanan sudah menunjuk pukul 12.00 Wita dan sudah saatnya makan siang. Rombongan pun merapat di Pulau Kalong, karena di sana pihak Desa Labuan Mapin, bersama jajaran Kecamatan Alas dan Alas Barat sudah menyediakan santapan nikmat. Menu Samawa seperti sepat, pelu, ikan dan cumi bakar menjadi santapan lezat yang tak boleh terlewati. Apalagi setelah makan, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Pulau Kaung, Pulau Bungin hingga finis di Labuan Alas.

Tancap Bendera di Pulau Kalong
Tancap Bendera di Pulau Kalong

Tancap Bendera di Pulau Kalong

Setelah melewati Pulau Bedil, Pulau Temudong, dan Pulau Panjang, kapal INKA MINA yang mengangkut rombongan Bupati Sumbawa tiba di Pulau Kalong. Diberi nama Pulau Kalong karena sebelumnya di pulau tersebut banyak terdapat kalong (kelelawar). Tipologi pantai pada umumnya berpasir putih, tidak berpenduduk namun terdapat beberapa rumah singgah nelayan. Pulau Kalong berdekatan dengan Pulau Namo yang merupakan salah satu pulau di Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano. Pulau Kalong adalah pulau terakhir yang menjadi tempat persinggahan rombongan Ekspedisi Bahari Sumbawa 2015. Inilah yang menjadi alasan bagi rombongan untuk mengukir sejarah dalam perjalanan selama dua hari, 2-3 Oktober 2015. Sebab Bupati Sumbawa beserta rombongan yang tiba di Pulau Kalong langsung menancapkan bendera berlambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut mempertegas bahwa Pulau Kalong berada di wilayah administratif Kabupaten Sumbawa, kendati saat ini masih berproses terkait adanya klaim Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas pulau dengan sejuta pesona dan kekayaan alamnya. Penegasan ini ditandai dengan bukti sejarah selain tapal batas kecamatan juga nelayan yang kerap singgah di Pulau Kalong berasal dari Desa Labuan Mapin yang menjadi bagian dari Kecamatan Alas Barat. Selain itu di Pulau Kalong dan perairannya, dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya mutiara yang dikelola PT Selat Alas. Ijin pengelolaannya pun dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sumbawa dan hingga kini terus diperpanjang. Perebutan oleh dua kabupaten ini menjadikan nama Pulau Kalong semakin dikenal luas, di samping potensi alam dan sumberdaya yang dimiliki. Menurut Bupati Sumbawa, sebenarnya sengketa Pulau Kalong ini tidak akan terjadi jika dikembalikan pada data dan peta awal. Apalagi dalam UU menegaskan bahwa ketika terjadi pemekaran kabupaten maka batas antara kabupaten induk dan kabupaten yang dimekarkan adalah batas kecamatan terakhir. Demikian jika terjadi pemekaran kecamatan, maka batas kecamatan tersebut adalah batas desa terakhir. “Ini sudah sangat jelas, jadi tidak seharusnya dipersengketakan,” tukasnya.

Baca Juga  Gubernur Pastikan Provinsi NTB Ramah Investasi
Pasir Putih Pulau Kalong
Pasir Putih Pulau Kalong

Beberapa kali sudah digelar pertemuan untuk menyelesaikan tapal batas ini. KSB menginginkan agar garis batas digeser sesuai keinginannya yang konsekwensinya wilayah Sumbawa berkurang ratusan hektar. Bahkan dua pulau milik Sumbawa akan hilang yaitu Pulau Kalong dan Pulau Panjang karena diambil KSB. Menurut versi pemerintah KSB, masuknya Pulau Kalong dalam wilayah administratifnya, sudah mendapat dukungan Pemerintah Provinsi NTB yang ditandai dengan terbitnya SK Gubernur. Selain itu diperkuat dengan sejumlah dokumen antara lain sertifikat, baik itu sertifikat hak milik, sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Terlepas dari sengketa tapal batas ini, Pulau Kalong menyimpan berbagai keindahan, mulai dari perpaduan panorama laut, pantai, bentang pulau, ekosistem darat dan laut, hingga pemandangan alam di sekitarnya. Potensi ini dapat dikembangkan untuk pariwisata berbasis bahari karena bisa memberikan kenyamanan tinggi bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pulau tersebut.

Setelah hampir dua jam bercengkerama dengan keindahan Pulau Kalong sembari santap siang, rombongan pun beranjak untuk menuntaskan rute ekspedisi yakni menuju Pulau Bungin. Rombongan menyempatkan diri singgah di pulau terpadat di dunia yang didiami mayoritas Suku Bajo dari Sulawesi. Pulau itu kini tampak semakin luas dari sebelumnya hanya 8,5 hektar. Ini terlihat dengan mulai bertambahnya gundukan-gundukan batu karang yang menjadi awal pembangunan rumah bagi masyarakat Bungin. Gundukan ini juga yang menjadi tanda lahirnya keluarga baru melalui proses perkawinan.  Pulau yang dikenal dengan banyak keunikannya ini sudah mulai berbenah. Masyarakat yang selama ini mengandalkan profesi nelayan untuk meningkatkan ekonomi keluarga kini sudah mulai melirik pembangunan di bidang pariwisata. Karena itu melalui gerakan pemuda setempat yang diinisiasi Sahabuddin Tyson—pemuda pelopor Tahun 2011, dibangun Museum Bahari tepat di pintu masuk Pulau Bungin. Mereka ingin menjadikan museum ini sebagai pusat studi peradaban maritim dan sebagai media edukasi karakter kebaharian anak bangsa. Di antaranya menyelamatkan berbagai warisan kebaharian multidimensional, menyerap berbagai pusaka kebaharian di berbagai pesisir, pulau-pulau kecil dan seluruh komunitas nelayan di Indonesia dan luar negeri. Museum ini diharapkan akan menjadi salah satu destinasi wisata bahari. Selain itu pemuda setempat juga giat melakukan transplantasi terumbu karang karena Pulau Bungin terkenal dengan budaya dan kearifan lokalnya dalam menjaga ekosistem laut. Hal ini penting karena laut merupakan sumber kehidupan masyarakat.  Upaya ini mendapat dukungan pemerintah daerah. Melalui pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) “Angin Renas” oleh Dinas Pariwisata Senin dan Budaya (Disparsenibud), pembinaan terhadap masyarakat pesisir terus dilakukan. Selama ini wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Bungin, pulang tanpa membawa oleh-oleh atau cindermata. Karena itu Disparsenibud akan menggandeng Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) menggelar pelatihan terhadap kelompok nelayan setempat terkait kerajinan membuat souvenir dari kerang laut, di samping membuat jajanan lokal khas Bungin yang dikemas secara eksklusif dan higienis. “Inilah yang sedang kita inisiasi. Destinasi ada, tapi harus juga didukung dengan produk olahan warga yang bisa dipasarkan dalam rangka mendongkrak peningkatan ekonomi,” ucap Kepala Disparsenibud Sumbawa, H Amri S.Sos.

Pulau Bungin
Pulau Bungin

Disparsenibud juga menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa. Selama ini yang menjadi kendala wisatawan melakukan wisata bahari berkunjung ke sejumlah pulau seperti Pulau Moyo, Dangar Ode, Kramat, Bedil, Temudong dan lainnya,  adalah terbatasnya sarana prasarana pendukung seperti transportasi laut maupun fasilitas penginapan yang ada di pulau-pulau tersebut. Dengan terbatasnya sarana transportasi laut misalnya, akan terjadinya permainan tarif yang cenderung lebih tinggi dari biasanya. Hasil inventarisir dinas kelautan, tercatat 58 kapal nelayan yang layak untuk digunakan dan bersedia bekerjasama mendukung wisata bahari. Dinas terkait juga sudah mengusulkan ke pemerintah pusat melalui propinsi terkait tol laut dalam rangka mempersingkat perjalanan laut. Ada beberapa titik yang diusulkan di antaranya Labuan Alas untuk wilayah barat. Dari titik ini wisatawan dapat mengunjungi pulau-pulau kecil seperti Pulau Bungin,  Panjang, Kramat, Bedil, Temudong, Kalong, bahkan Pulau Kenawa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, yang merupakan daerah tetangga. Selanjutnya Pantai Goa Labuan Badas dan Dermaga Labuan Badas, selain pusat kuliner juga menjadi jalur singkat untuk menjamah Pulau Moyo dan sekitarnya. Titik lainnya adalah Ai Bari–akses penghubung Teluk Saleh yang dikenal sebagai aquarium dunia, maupun Pulau Mariam yang sempat populer karena dikenal dengan kasus penjualan pulaunya sehingga investor, camat dan sejumlah aparat desa harus menjalani proses hukum. Ai Bari juga akses singkat menuju Pulau Dangar Ode dan Pulau Satonda yang sudah mulai mendunia karena keindahan alamnya, serta Gunung Tambora yang letusannya yang sangat bersejarah. “Ini semua kami lakukan secara terpadu. Dinas Pariwisata dengan kelompok sadar wisatanya (Pokdarwis) dan Dinas Kelautan dengan kelompok masyarakat pengawas laut (Pokmawas)  yang menjaga pulau dan perairan dari aksi pengeboman termasuk mengantisipasi penguasaan lahan pulau tanpa ijin,”  ucap H Amri.

Perpaduan lintas sektor ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Karena disadari kunjungan wisatawan pada Tahun 2015 mengalami penurunan, tercatat 43.428 orang terdiri dari 41.888 orang wisatawan lokal dan 1.540 wisatawan mancanegara. Sementara Tahun 2014 lalu wisatawan 45.263 orang meliputi 42.816 wisatawan lokal dan 2.447 orang dari mancanegara. Penurunan jumlah kunjungan ini disebabkan kurang optimalnya promosi wisata, minimnya sarana prasarana pendukung, dan kerjasama pariwisata dengan beberapa daerah seperti Bali, Jogja dan lainnya, belum begitu terjalin. Selain itu pemeliharaan obyek wisata oleh pemerintah dan masyarakat masih belum maksimal.  “Dengan langkah dan program yang kita lakukan diharapkan semua permasalahan ini dapat diretas,” ujar H Amri ketika kapal merapat di Pulau Bungin.

Dari Bungin, rombongan mengakhiri ekspedisinya di Pelabuhan Alas. Di sana sudah menunggu sejumlah mobil dan bus yang telah siap sedia membawa rombongan kembali ke Sumbawa, tentunya dengan membawa sejuta kenangan sekaligus harapan agar potensi kelautan dan pulau-pulau kecil yang terekam dalam Ekspedisi Bahari Sumbawa 2015 ini dapat dikelola secara maksimal dan dikembangkan secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.