JM: Saya Tidak Melanggar, Panwas Jangan Memaksa

oleh -7 views
Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik

SUMBAWA BESAR, SR (04/10/2015)

Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran ijin cuti kampanye untuk pasangan H Asaat Abdullah ST—Chandra Wijaya Rayes ST sebagaimana laporan yang diterima Panwas Kabupaten. Cuti itu menurut JM—akrab Bupati kepada SAMAWAREA saat memimpin Ekspedisi Bahari di Pulau Kramat, Sabtu (3/10), adalah meminta ijin meninggalkan tugas di hari kerja. Sedangkan hari libur seperti Sabtu dan Minggu, tidak perlu meminta ijin. Meski demikian Ia menghargai undangan yang disampaikan Panwas untuk meminta klarifikasi. Karena kesibukan tugas dan kegiatan yang sudah terjadwal, Ia tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Namun demikian saat menerima undangan pertama, JM mengaku telah memberikan klarifikasi secara tertulis, bahkan mengutus Asisten I untuk mempertegas kembali klarifikasi tersebut. Tapi Panwas terkesan memaksa yang mengharuskan dirinya hadir secara fisik dengan bukti adanya undangan kedua. “Jika demikian silakan Panwas minta klarifikasi kepada pemberi ijin cuti selaku atasan saya yaitu Gubernur. Saya tidak perlu menghadap lagi, itu jika mereka terus-terusan memaksa,” tukas JM.

Di bagian lain JM mengesankan Panwas tidak independen. Seharusnya Panwas tidak terlalu cepat mengumbar ke publik mengenai dugaan pelanggaran yang belum tentu kebenarannya. Harusnya diklarifikasi agar semua menjadi jelas. Dan kejelasan mengenai dugaan itu sudah diklarifikasinya meski melalui surat. “Ini yang belum jelas sudah dinampakkan ke permukaan. Sepertinya Panwas tidak independen. Ini saya kira upaya untuk mencari-cari kesalahan,” tandas JM.

Baca Juga  LIRA Gelar Pelantikan DPW dan DPD di NTB

Sebelumnya, Panwas Sumbawa mengundang Bupati terkait dugaan pelanggaran cuti kampanye. Meski sudah melayangkan undangan sebanyak dua kali, Bupati tidak hadir. Padahal Panwas memiliki waktu terbatas yakni hanya 7 hari dalam menangani laporan dugaan pelanggaran tersebut. Dengan ketidakhadiran Bupati ini, Panwas memiliki kewenangan untuk memutuskan hasilnya secara sepihak. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD