Dua Kali Diundang Panwas, Bupati Tidak Hadir

oleh -2 views

Diduga Langgar Ijin Kampanye Pilkada Sumbawa

SUMBAWA BESAR, SR (04/10/2015)

Dugaan pelanggaran ijin kampanye pasangan calon nomor urut 2 di luar masa cuti yang dilakukan Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik, diusut Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Sumbawa. Untuk meminta klarifikasi terhadap dugaan tersebut, Panwas sudah mengundang Bupati. Namun dua kali diundang, Bupati belum menghadirinya. Undangan klarifikasi ini dijadwalkan di kantor Panwas, Jalan Cendrawasih, Kelurahan Brang Biji, Jumat (2/10) kemarin sekitar pukul 09.00 Wita. Hingga pukul 11.45 Wita, Bupati belum memenuhi undangan tersebut. “Kami sudah dua kali mengundang bupati untuk klarifikasi, tapi sampai sekarang belum hadir,” kata Divisi Penindakan Pelanggaran Panwas Kabupaten Sumbawa, Syamsihidayat S.IP kemarin.

Syamsi Hidayat SIP, Anggota Panwas Kabupaten Sumbawa
Syamsi Hidayat SIP, Anggota Panwas Kabupaten Sumbawa

Sejauh ini penanganan temuan tersebut sudah memasuki hari keenam dan pihaknya memiliki batas waktu hanya tujuh hari untuk menuntaskannya. Artinya Sabtu kemarin, adalah batas akhir penanganan dugaan pelanggaran itu. Diakui Syamsi, Bupati memiliki hak untuk tidak hadir dalam undangan klarifikasi itu karena tidak ada unsur paksaan. Namun demikian jika hingga batas waktu yang ditentukan belum juga hadir untuk memberikan klarifikasi, Panwas berhak memutuskan kesimpulan terkait dugaan pelanggaran ini meski tanpa adanya klarifikasi. Dari pengkajian mendalam akan menghasilkan satu kategori dari tiga hal. Bisa saja dugaan tersebut masuk dalam dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik. Selain itu hasil pengkajian juga bisa bukan termasuk dalam pelanggaran.

Baca Juga  Hendak Jambret HP, Dua Pelaku Terjatuh dan Ditangkap Warga

Ketika terbukti masuk kategori pelanggaran pidana, pihaknya akan menggelar perkara bersama Sentra Gakkumdu  yang terdiri dari kejaksaan dan kepolisian. Jika termasuk pelanggaran administrasi, pihaknya bisa melayangkan hasil kajian kepada lembaga yang berwenang, seperti KPU dan instansi terkait lainnya. Apabila termasuk dalam pelanggaran kode etik, tindak lanjutnya dengan cara berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. ‘’Ini proses yang akan kami lakukan nantinya,” imbuhnya.

Bagaimana dengan isteri dari calon wakil bupati dari pasangan nomor dua yang mendampingi suami dalam kampanye di Kecamatan Labuhan Badas 26 September lalu? Syamsi mengaku belum memasuki tahapan pengkajian. Apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran dalam dugaan itu, maka akan dimumumkan kepada publik. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD