Larangan Jual Beras ke Luar Sumbawa Dicabut

oleh -17 views
beras Rastra di gudang Bulog

SUMBAWA BESAR, SR (02/10/2015)

Pengusaha dan para petani di Kabupaten Sumbawa kini dapat bernapas lega. Pasalnya, larangan pengiriman gabah dan beras keluar Sumbawa yang selama ini diberlakukan Bulog dan Dinas Pertanian bekerjasama dengan TNI, dicabut. Pencabutan larangan tersebut disepakati dalam pertemuan yang difasilitasi Komisi II DPRD Sumbawa menghadirkan Dinas Pertanian, Diskoperindag, TNI, Perum Bulog dan Mitra Bulog di DPRD Sumbawa, Kamis (1/10) kemarin. “Sekarang beras dan gabah bebas diperjualbelikan mengikuti harga pasar, apakah dijual di Lombok, Bali, NTT atau kota-kota lain di luar Sumbawa,” kata Salman Al Farizi—anggota Komisi II DPRD Sumbawa kepada SAMAWAREA, kemarin.

Salman AlFarizi, Anggota Komisi II DPRD Sumbawa
Salman AlFarizi, Anggota Komisi II DPRD Sumbawa

Pertemuan itu melahirkan rekomendasi atau kesepakatan bersama. Selain mencabut larangan pengiriman beras/gabah keluar Sumbawa dan membebaskan jual beli mengikuti harga pasar, juga meminta TNI melindungi semua kebutuhan barang yang keluar maupun masuk supaya tetap aman. Tak hanya itu Komisi II mendesak Bulog bersurat ke pusat untuk memenuhi kesepakatan awal harga beras Rp 8.600 per kilogram.

Sebenarnya diakui Salman—akrab politisi PAN ini disapa, munculnya permasalahan dipicu ulah Bulog sendiri. Bulog dinilai ingkar dari kesepakatan awal dengan perusahaan mitranya untuk membeli beras komersil sebesar Rp 8.600/Kg dan gabah Rp 4.600/Kg. Namun secara sepihak Bulog berdasarkan instruksi pusat menurunkan harga beli menjadi Rp 8.250/Kg.

Untuk diketahui larangan pengiriman beras atau gabah keluar daerah karena Sumbawa melalui Perum Bulog di daerah diwajibkan memenuhi target swasembada pangan sebanyak 25 ribu ton beras. Sejauh ini serapan beras/gabah oleh Bulog masih minim. Salah satunya dipicu dari banyaknya pengusaha yang mengirim atau menjual beras dari Sumbawa keluar daerah. Karenanya untuk memenuhi target ini Perum Bulog dan Dinas Pertanian menggandeng polisi dan TNI guna melarang mitra bulog menjualnya keluar daerah. Tentu saja ini merugikan mitra dan petani karena mereka tidak bisa menjual beras atau gabah sesuai harga pasaran. “Semua kita sepakat dan komit untuk memperjuangkan pemenuhan target itu tapi dengan tidak membatasi regulasi jual belinya. Biarkan bahan baku bebas dijual keluar karena ini produk ini bersifat komersil,” tegas Salman.

Baca Juga  Simpan Shabu di Kantor, Oknum PNS Ditangkap

Ia tidak ingin Bulog melakukan tindakan monopoli. Padahal Bulog dan mitra hampir setara. Sebab anggaran untuk pembelian beras yang dilakukan Bulog menggunakan dana pinjaman bank bukan APBN, sama dengan mitra Bulog. “Jadi Bulog harus mengikuti harga pasar sama seperti mitra Bulog,” tandasnya.

Salman mengaku bersyukur karena semua pihak sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya jual beli beras/gabah sesuai mekanisme pasar. Tidak ada lagi larangan untuk menjual beras/gabah keluar daerah. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD