KPU NTB Puji Kolaborasi KPU dan Panwas Sumbawa

oleh -2 views
Anggota KPU NTB, Suhardi Soud SE

SUMBAWA BESAR, SR (01/10/2015)

Anggota KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud SE menilai kolaborasi KPU dan Panwas Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggara Pilkada cukup bagus. KPU melaksanakan tugas dan fungsinya menyediakan data pemilih yang valid, komprehensif dan mutakhir, sedangkan Panwas melakukan audit, memantau dan mengawasi data tersebut. “Saya kira kinerja dua lembaga ini sudah sangat bagus, terlihat dari dinamisnya rapat pleno rekapitulasi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, siang tadi,” kata mantan Ketua KPU Sumbawa yang ditugaskan memantau jalannya rapat pleno di Sumbawa, Kamis (1/10).

KPU dan Panwas Sumbawa memiliki data pemilih dari sumber yang berbeda. Panwas bekerja sangat serius mengkroscek dan mengaudit hasil pendataan yang dilakukan KPU dan jajarannya, sehingga menemukan sejumlah kekeliruan. Dengan temuan ini melahirkan data pemilih yang bagus, dan mutakhir. Sebab rekomendasi Panwas langsung diakomodir KPU yang kemudian memperbaiki kekeliruan tersebut. “Apalagi tadi ada perbedaan data pemilih. Panwas mengatakan sudah meninggal dunia, sedangkan data KPU belum meninggal. Akhirnya dilakukan cek secara langsung dan hasilnya memang pemilih itu sudah meninggal dunia,” ujarnya.

Tradisi kinerja tersebut dinilai Suhardi harus diberlakukan tidak hanya pada rapat pleno DPT melainkan di semua tahapan pemilu. Misalnya di kampanye, tidak hanya KPU saja tapi Panwas harus memberikan masukan ketika ada persoalan yang berkaitan dengan peserta kampanye yang jadwalnya tidak konsisten, visinya tidak jelas, dan lainnya.

Baca Juga  KPU KSB Tetapkan Firin-Fud Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Ia sepakat bahwa salah satu tahapan yang paling krusial di Pilkada maupun Pemilu adalah persoalan pemilih. Ketika pemilihnya aman atau tidak bermasalah, Ia optimis bahwa Pilkada akan berjalan kondusif. Karenanya Suhardi berharap KPU maupun Panwas dan jajarannya di Kabupaten Sumbawa dapat menjalankan tupoksinya sesuai aturan yang berlaku. Tentunya kejujuran, integritas dan netralitas penyelenggara di tingkat lapangan harus diutamakan sehingga Pilkada yang akan digelar ini tidak hanya sukses prosesnya tapi juga sukses hasilnya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD