Masyarakat Adat Talonang: Kami Tetap Bertahan !

oleh -4 views

TALIWANG, SR (30/09/2015)

Masyarakat Adat Talonang, Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, KSB, menyatakan tetap bertahan dan tidak akan beranjak dari lahan Blok Batu Nampar yang merupakan hak dan warisan leluhur adat mereka. Masyarakat tersebut akan melakukan berbagai cara dalam mempertahankan hak-haknya yang ingin dirampas secara sepihak oleh pemerintah daerah. “Kami akan tetap bertahan dan siap melakukan perlawanan, itu adalah hak kami yang kami kuasai sebelum Indonesia merdeka,” tegas Punggawa Adat Talonang, Syaifullah Jamaluddin kepada SAMAWAREA, kemarin.

Sebagai bentuk pertahanan, ungkap Epos—panggilan karibnya, masyarakat telah membangun rumah adat, dan melakukan pemetaan partisipatif yaitu pengukuran lokasi adat untuk membuktikan sejarah bahwa masyarakat adat tersebut benar-benar ada di Blok Batu Nampar. Hasil pemetaan partisipatif ini diperoleh luas lahan adat mencapai sekitar 6.000 hektar.

Adat Talonang 2Ia mengakui berbagai cara dilakukan Pemda KSB untuk merongrong keberadaan masyarakat adat Talonang di lahan miliknya sendiri. Mulai dari pengklaiman sepihak Pemda yang menyatakan lahan di Blok Batu Nampar adalah milik negara dan masuk dalam kawasan hutan lindung. Kemudian Pemda KSB mengeluarkan SK Eksekusi lahan yang ingin mengusir masyarakat adat dari lahan miliknya sendiri, bahkan akan melaporkan secara hukum setiap orang yang menguasai lahan tersebut. Tak hanya itu, masyarakat adat diiming-imingi uang kerohiman atau jasa pembersihan lahan bagi mereka yang bersedia mengembalikan tanah, nilainya sebesar Rp 2,5 juta/hektar. Uang kerohiman itu ternyata berasal dari uang rakyat yang terakomodir di dalam APBD. Semua tawaran maupun sosialisasi pemerintah daerah ini ungkap Epos, mendapat penolakan tegas dari masyarakat.

Baca Juga  Polsek Dompu Hukum Siswa Keluyuran di Luar Sekolah

Dan terakhir kemarin, Epos mengaku mendapat surat panggilan dari Kadis Sosial dan Transmigrasi H Abdul Hamid S.Pd M.Pd. Surat bernomor 595/1240/STKT/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 tersebut berprihal permintaan dokumen tanah Blok Batu Nampar. Saat memenuhi panggilan itu, Kadis tersebut menawarkan tukar guling. Kadis akan menyerahkan data-data mengenai tanah itu dari pemerintah, asalkan pihak adat juga menyerahkan data-data yang mereka kantongi mengenai tanah tersebut.

Sementara itu Ketua AMAN Kabupaten Sumbawa, Jasardi Gunawan S.Ip menyatakan bahwa AMAN akan terus memperjuangkan hak masyarakat adat serta memberikan advokasi atas intimidasi dan arogansi pihak lain yang merongrong keberadaan komunitas masyarakat adat khususnya di Talonang, Kecamatan Sekongkang, KSB.

Dalam mendampingi masyarakat adat ungkap Jasardi, AMAN mendesak Pemda KSB untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM yakni menyelesaikan persoalan lahan masyarakat adat dengan duduk bersama. AMAN juga telah meminta Komnas HAM turun ke KSB. Tak hanya itu AMAN telah menyurati Menteri Desa dan Menteri Kehutanan untuk berdialog sekaligus meminta ijin transmigrasi di lahan itu (jika memang ada) segera dicabut. “Inilah yang sedang kita lakukan sekarang,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Hirawansyah Atta SH MH, menegaskan, Pemda KSB akan melakukan penertiban terhadap tanah yang selama ini diklaim masyarakat. Sesuai Keppres nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Bupati/Walikota berwenang menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada di daerahnya. Sejalan dengan itu, Undang-undang nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 13 ayat satu huruf E menyebutkan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal yang sama ayat (2) huruf d dijelaskan bahwa pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dimana hal tersebut menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat untuk ditangani. “Fakta lapangan menunjukkan potensi konflik yang cukup tinggi, ini merupakan salah satu alasan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban,” terang Hirawansyah Atta. Apabila upaya persuasif tidak tercapai, sambung Hirawansyah Atta, Pemda KSB akan menempuh upaya-upaya hukum dengan melaporkan para pihak terkait kepada polisi karena menguasai tanah tanpa ada landasan hak atau menguasai tanah orang lain tanpa izin.

Baca Juga  Selamat !! Kapolsek Buer Raih IPK Sempurna di Yudisium Pascasarjana UTS

Hingga saat ini kepemilikan tanah di Blok Batu Nampar masih belum final. Masing-masing pihak memiliki argumen dan bukti yang berbeda, salah satunya berupa peta lokasi Blok Batu Nampar. Satu pihak mengklaim peta menunjukkan lokasi tanah adat dan pihak lain mengatakan menunjukkan lokasi tanah negara yang dikeluarkan sejak 1994 lalu. (JEN/SR)

 

bankntb DPRD DPRD