Lahan Blok Batu Nampar Milik Masyarakat Adat Talonang

oleh -47 views

TALIWANG, SR (30/09/2015)

Lahan seluas 674 hektar yang dikuasai masyarakat adat Talonang di lokasi Tongo II Blok Batu Nampar, Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, bukan tanah negara sebagaimana yang diklaim Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB). Hal ini ditegaskan Punggawa Adat Talonang, Syaifullah Jamaluddin saat mendatangi SAMAWAREA di Sumbawa Besar, tadi malam.

Putra dari Jamaluddin M Amin Ketua Adat Talonang ini, mengaku bingung dengan pengklaiman tersebut mengingat tanah yang mereka kuasai adalah warisan dari nenek moyang mereka secara turun temurun. Warisan ini dibuktikan dengan fakta lapangan di antaranya terdapat bekas kampung lama, kuburan, pejalit (aktivitas pengambilan gula pohon nira), kebun kopi, dan pohon kelapa. “Bukti ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan lahan itu sejak dulu sampai sekarang dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat kami untuk menanam padi dan jagung,” ucap Epos—sapaan akrabnya.

Menanggapi pernyataan Pemda KSB bahwa jumlah masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah Blok Batu Nampar cenderung meningkat dari 21 menjadi 68 lalu berkembang 287 orang, Epos memberikan klarifikasi. 21 orang menurutnya merupakan sebutan dari kelompok 21, yang merupakan kepala keluarga belum termasuk ibu dan anak-anaknya. Perkembangan ini juga ungkap Epos memiliki landasan yang jelas. Sebelumnya memang ada pengajuan dari 76 kepala keluarga di Talonang untuk mengikuti program transmigrasi ke Lunyuk pada Tahun 1977. Program ini diluncurkan pemerintah menyusul adanya bencana tsunami terdahsyat di Talonang dan sekitarnya. Tahun 1998, masyarakat trans asal Talonang ini mengajukan kepada Bupati (saat itu Drs H A Latief Majid) untuk kembali membuka lahan di Talonang yang mereka tinggalkan sebelum mengikuti transmigrasi. Permintaan ini direspon Bupati dengan menurunkan tim dari Dinas Kehutanan Sumbawa yang saat itu Kadisnya dijabat Abdul Hakim guna mengecek status lahan dimaksud. Setelah memastikan lahan tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan lindung, Bupati menyetujuinya, sehingga Tahun 2000 terbitlah SPPT atas nama warga yang menguasai dan menggarap lahan tersebut. “Sampai sekarang kami tetap membayar pajak dan tidak pernah menunggaknya,” kata Epos didampingi sejumlah warga adat lainnya.

Peta Blok Batu Nampar, Talonang
Peta Blok Batu Nampar, Talonang

Selanjutnya kepemilikan secara hukum atas lahan tersebut semakin jelas, setelah pemerintah daerah melalui Camat Sekongkang, menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas lahan dimaksud pada Tahun 2003. Masing-masing jiwa mendapat jatah 2 hektar sehingga luas lahan tersebut mencapai sekitar 674 hektar untuk 337 orang. Selama beberapa tahun berjalan, masyarakat Talonang menggarap lahan tersebut dengan tenang dan aman. Tanpa diduga Tahun 2014 muncul pernyataan mengejutkan dari Sekda KSB (saat itu), Ir W Musyafirin bahwa lahan yang mereka tempati adalah tanah negara. Selain itu Sekda juga menuding masyarakat merambah hutan lindung. “Kami kaget dan shok mendengar pernyataan itu yang sangat melukai ini, padahal lahan yang kami tempati secara hukum dan sejarah juga sangat jelas. Mengapa baru sekarang ini dipermasalahkan,” katanya dalam nada tanya.

Baca Juga  Tutup Perdagangan Bursa 2018, Presiden Jokowi: Kinerja IHSG Sesuai Target

Cepatnya pengklaiman Pemda KSB ini, ternyata bermotif pro investor. Lahan yang dikatakan tanah negara dan masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut hendak dijadikan lahan perkebunan Sisal—bahan pembuat karpet. Saat naïf jika memang hutan lindung, mengapa Pemda akan menjadikannya sebagai lahan perkebunan Sisal.

Pernyataan Sekda ini juga diikuti dengan SK eksekusi yang fotocopy suratnyadiberikan kepada masyarakat Talonang. Tentu saja langkah Pemda ini mendapat penolakan dari masyarakat Talonang. Masyarakat adat menolak keras masuknya perusahaan yang merugikan hak-hak komunitas adat yang tidak berpihak bagi peningkatan kesejahteraan. “Kami menilai Pemda telah melakukan intimidasi dan arogansi yang mengarah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi kami selaku komunitas masyarakat adat,” tukas Epos.

Karenanya sebagai bentuk perlawanan, masyarakat adat Talonang meminta bantuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk memasukkan persoalan ini ke Nasional Inkuiri Komnas HAM guna penyelesaian konflik masyarakat adat dalam hutan. Dengan adanya perlawanan ini, langkah eksekusi yang dilakukan Pemda KSB tidak jadi dilaksanakan. Dan April 2015 lalu digelar rapat koordinasi dan asistensi di Kantor Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB dalam rangka membahas penyelesaian kasus Konflik Tanah Talonang di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang, KSB. Hasil rapat ini menelurkan rekomendasi berisi tiga poin. Yakni, pembentukan tim terpadu penyelesaian konflik tersebut terdiri dari Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat, dan Kementerian PDT dan Transmigrasi. Melibatkan masyarakat untuk menyelesaian persoalan konflik dengan langkah-langkah, tim terpadu meneliti kembali hak-hak masyarakat atas tanah tersebut, dan tim terpadu memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat. Poin lainnya, tim terpadu melakukan upaya penegakan hukum.

Namun yang disesalkan warga Talonang, ujar Epos, masyarakat adat tidak dilibatkan sebagaimana isi rekomendasi, justru Pemda mengambil langkah sepihak ingin mengambil hak masyarakatnya. Ironisnya lagi, Pemda KSB bersikap plin plan dan inkonsistensi. Sebelumnya menginginkan lahan milik masyarakat adat ini dijadikan perkebunan sisal, kini telah berubah hendak dijadikan lahan transmigrasi. “Ini saja sudah janggal,” tukasnya.

Ditanya bagaimana dengan hasil temuan Pemda KSB bahwa lahan itu tidak hanya dikuasai masyarakat Talonang, tapi juga tertera nama seorang pejabat di Lombok, mantan pejabat di Sumbawa, dan dokter ? Epos membantah adat yang memberikannya, melainkan individu masyarakat yang memperjualbelikannya. “Silakan tanya ke pejabat bersangkutan darimana mendapat tanah itu, jika memang adat yang memberikannya kami siap diproses secara hukum,” tantangnya.

Baca Juga  Lupa Matikan Kompor, Rumah Seorang Guru Ludes

Seperti diberitakan, sejumlah dokumen, data dan fakta yang dikumpulkan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat menunjukkan bahwa status tanah seluas 1.048,8 hektar di lokasi Tongo II Blok Batu Nampar, Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, adalah tanah bersertifikat dengan Hak Pengelolaan (HPL) milik Departemen Transmigrasi RI. “Dokumen di Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transimigrasi (P2KT) Kementerian Desa, PDT dan Transimigrasi RI menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah tanah bersertifikat dengan HPL sesuai keputusan kepala BPN nomor 88/HPL/BPN/2002,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disosnakertrans) KSB, Abdul Hamid saat ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, belum lama ini.

Ia menjelaskan, sebelum terbitnya sertifikat HPL, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 17 Oktober 1992, mengeluarkan Surat Keputusan nomor 404 tentang Pencadangan Tanah Untuk Keperluan Lokasi Proyek Transimigrasi, meliputi seluas lebih kurang 4.050 hektar untuk wilayah Desa Sekongkang, Kecamatan Jereweh dan seluas lebih kurang 3.000 hektar tanah di Desa Tatebal Kecamatan Ropang Kabupaten TK II Sumbawa. Dalam lampiran SK tersebut, terdapat peta yang memuat lokasi pencadangan transmigrasi dan Desa Talonang menjadi bagian dari lokasi tanah seluas lebih kurang 4.050. “Setelah pengukuran batas areal transmigrasi Tongo II, atas persetujuan Gubernur dan Kadis Kehutanan NTB, Bupati Sumbawa bersama Camat Sekongkang, kepala desa dan beberapa pejabat Pemda Sumbawa, menandatangani berita acara tata batas pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk areal transimigrasi Tongo II,” ulas Abdul Hamid. Data Pemda KSB terkini, tanah seluas 1.048,8 hektar di lokasi Tongo II Blok Batu Nampar Desa Talonang Baru telah dikuasai oleh masyarakat seluas 674 hektar. Penguasaan tanah tersebut diklaim sebagai tanah adat atau tanah hak ulayat masyarakat Desa Talonang oleh beberapa elemen masyarakat dan didukung Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Untuk diketahui, jelas Hamid, lokasi Tongo II Blok Batu Nampar Desa Talonang Baru di Kecamatan Sekongkang, dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa. Sekongkang saat itu terbagi atas dua desa, yakni Sekongkang Atas dan Sekongkang Bawah. Di kedua desa itu, tidak pernah terdapat hukum adat dan hak-hak atas tanah yang bersifat komunal atau milik bersama. “Tidak pernah ditemukan adanya peraturan adat yang dipatuhi, dan Pemda KSB tidak pernah menerbitkan peraturan daerah tentang penagakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di Talonang ataupun di Sekongkang, bahkan di seluruh wilayah KSB,” ujarnya. (JEN/SR)

bankntb DPRD DPRD