Gelar Lokakarya, AMAN Dorong Lahirnya Perda Pengakuan Adat  

oleh -5 views

Sumbawa Besar, SR (20/09/2015)

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan Adat di Kabupaten Sumbawa adalah sebuah keniscayaan. Sebagai bentuk ikhtiar, para pegiat dan pejuang masyarakat adat di daerah ini menggelar seminar dan lokakarya dalam mendorong lahirnya Perda tersebut, belum lama ini. Seminar yang dipusatkan di Hotel Cendrawasih tersebut menghadirkan empat narasumber yang diyakini kepakarannya terkait dengan hukum dan adat khususnya di Kabupaten Sumbawa. Adalah Rektor Intitut Ilmu Sosial, Seni dan Budaya (IISBUD) Sumbawa, Ahmad Yamin SH MH, Dr Salim dari Universitas Mataram (UNRAM), Supratman dari Universitas Samawa (UNSA) dan Eras Nurcahyadi–Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Ketua Panitia, Febrian Anindita SH mengatakan, kegiatan seminar yang dilaksanakan AMAN untuk membantu pemerintah melindungi masyarakat adat. Karena beberapa tahun terakhir ini, intensitas konflik antara masyarakat adat, pemerintah dan perusahaan cukup tinggi. Melalui seminar dan lokakarya ini dapat menyamakan persepsi dan membuka wawasan bahwa masyarakat adat adalah bagian terpenting dari NKRI.

Sementara Ketua AMAN Sumbawa, Jasardi Gunawan S.IP menilai kegiatan ini sangat penting dalam menyikapi beberapa persoalan masyarakat adat. Sejauh ini kepentingan masyarakat adat yang ditransfer ke sejumlah aturan perundang-undangan, masih belum maksimal. Ada yang lupa bahwa negara harus menjalankan amanah konsitusi yakni melindungi masyarakat. Untuk diketahui, sudah ada 33 komunitas yang akomodir dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) termasuk Komunitas Adat Cek Bocek di wilayah Kecamatan Ropang. Keberadaan komunitas ini tidak mudah melalui jalan dan proses yang panjang.

Baca Juga  Genjot PAD dari PLD, Pemprov Gelar Opgab Serentak

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa yang juga Ketua Partai dan Fraksi Nasdem, Chandra Wijaya Rayes ST yang diundang khusus dalam seminar itu, mengatakan, persoalan masyarakat adat ini sudah kerap didiskusikan Fraksi Nasdem bersama AMAN. Dalam hal ini Nasdem sudah se-visi dengan AMAN. Sesuai dengan semangat partai untuk merestorasi di segala bidang, sangat memungkinkan regulasi ini benar-benar terwujud di Kabupaten Sumbawa. Pikirannya sangat sederhana, apapun suku, agama dan bangsa, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Kalau di daerah lain peluang ini ada, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan di daerah-daerah lainnya, Sumbawa pun demikian. “Kami dari Partai Nasdem berkomitmen untuk memperjuangkannya,” cetusnya.

Bupati Sumbawa yang diwakili Kadis Sosial Dr Muhammad Ikhsan Safitri menyampaikan apresiasi dilaksanakannya kegiatan tersebut karena salah satu wujud dari aspirasi masyarakat. Posisi pemerintah, tidak ada opsi lain, selain mendengarkan detak jantung masyarakat. Melalui seminar ini, diyakini semua masalah akan terurai dan menjadi tugas bersama untuk mencari solusinya. Pemerintah Daerah sebagai sebuah sub-sistem dari sistem pemerintah nasional, tentu saja taat azas. Apa yang digariskan secara normatif sebagaimana yang telah disampaikan Ketua AMAN, jika negara saja mengakui eksistensi masyarakat adat, demikian pula pemerintah Kabupaten. Kalau secara normatif dalam pasal 18b ayat 2 UUD 1945, jelas negara mengakui dan menghormati serta melindungi keberadaan masyarakat adat. Namun sejauh ini masih ada masyarakat adat yang akselerasi perkembangannya tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lain. Inilah yang perlu dieksplor karena perkembangan satu wilayah dengan wilayah lain tentu tidak sama. “Itu tugas kita bersama untuk menganalisisnya. Dan saya kira dalam konteks inilah dihadirkan narasumber yang ahli di bidangnya,” ucap Doktor Ikhsan, seraya berharap lokakarya ini menghasilkan butir-butir pemikiran solutif, karena sebuah perjuangan pasti ada outputnya. (Jen/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.