Parkir Ganggu Fungsi Jalan Dapat Dipidana

oleh -8 views
MT Hidayat MT

Sumbawa Besar, SR (16/09/2015)

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui mana titik-titik parkir yang direkomendasikan Dishubkominfo Kabupaten Sumbawa yang sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Selama ini masyarakat hanya mengetahui dimana ada petugas parkir apalagi yang mengenakan atribut Dishub, itulah lokasi yang dilegalkan. Ternyata banyak titik-titik parkir yang illegal atau yang tidak direkomendasikan Dishubkominfo, tapi prakteknya masih terjadi penarikan retribusi parkir. Seperti di sepanjang Jalan Kartini, tepi jalan depan Toko Roberto, depan Sumber Mas, depan Bank Mandiri, depan RSUD Sumbawa, sebagian badan jalan di depan Pasar Seketeng dan lainnya. Padahal penggunaan jalan untuk kepentingan parkir dapat dipidana penjara maupun denda. “Inilah salah satu alasan bagi saya melakukan inventarisasi lokasi atau titik parkir dalam ruang milik jalan/tepi jalan umum yang dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil inventarisir ini terungkap ada 16 titik yang tersebar di sepanjang jalan Diponegoro, Multatuli, Kamboja, Mujair/Dr Cipto, Jalan Sumbawa—Tano, Setia Budi, Urip Sumoharjo, Thamrin, Wahidin dan Jalan Sudirman,” kata MT Hidayat MT—Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Sumbawa, kemarin.

Dari 16 titik tersebut lanjutnya, dikalkulasikan potensi parkir mencapai Rp 110,7 juta. Sebab jika dipaksakan harus Rp 400 juta sesuai target yang ditetapkan DPRD Sumbawa, maka dinasnya akan melakukan berbagai macam cara termasuk pelanggaran hukum dengan melegalkan titik-titik parkir yang sebenarnya melanggar peraturan. Pelanggaran hukum dimaksud tertuang dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan, atau denda paling banyak Rp 1,5 Miliar. Ruang manfaat jalan ini meliputi ruas badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.

Baca Juga  Pakai Jimat "Lintah", Ini Catatan Kriminal Pembunuh Polisi

Sedangkan yang dimaksudkan terganggunya fungsi jalan, jelas Topik, adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalulintas antara lain karena menumpuknya barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. “Inilah mengapa pada pembahasan APBD-P, kami meminta agar terjadi perubahan target dari Rp 400 juta menjadi Rp 110,7 juta sesuai potensi yang ada dan sesuai dengan aturan,” ucapnya.

Lalu siapa yang melakukan tindakan hukum ? dijawab Topik, Pol PP selaku aparat penegak Perda dan kepolisian selaku aparat penegak hukum. Dua institusi tersebut memiliki kewenangan untuk menertibkan atau melakukan tindakan represif.

Disinggung kondisi jalan depan Pasar Seketeng yang sebagian bahkan hampir seluruhnya menggunakan badan jalan sehingga mengganggu lalulintas setempat, Topik menyatakan sebenarnya tidak dibenarkan. Harusnya parkir itu berada di komplek pasar bukan di badan jalan. Tergesernya perparkiran di badan jalan karena ada aktivitas perdagangan yang meluber hingga keluar pasar. “Jadi bukan kami yang bertindak, itu kewenangan polisi dan Pol PP,” tandasnya. (Jen/SR)

CAPTIONMT Hidayat MT, Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Kabupaten Sumbawa.

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.