Larangan Pengiriman Gabah Upaya Monopoli

oleh -8 views

Sumbawa Besar, SR (16/09/2015)

Kebijakan mengenai penetapan harga jual gabah dan larangan pengiriman gabah ke luar Sumbawa ditentang Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula. Pasalnya larangan tersebut dinilai merugikan petani, di samping adanya intervensi pemerintah mengenai harga pasar. Petani diharuskan menjual gabah Rp 4.300 per kilogram di tingkat pengepul, padahal petani bisa menjual hingga Rp 4.800 perkilonya. “Kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada petani,” sesal Jalo—sapaan akrab politisi PKS ini.

Mematok harga gabah menurut Jalo, sangat tidak dibenarkan dan harusnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Bisa saja ini dilakukan asalkan tidak melarang pengiriman gabah atau beras ke luar daerah. HPP merupakan hal yang bagus untuk memberikan proteksi kepada para petani. Namun jika petani bisa menjual gabahnya dengan harga hampir Rp 5.000 perkilogramnya, harus didukung. ‘’Kita berharap petani sejahtera, tapi malah dirugikan,” sesalnya.

Jika pemerintah ingin membeli gabah dari petani seharusnya bersaing di pasar, bukan memaksa harus menurunkan harga gabah. Apalagi dengan melakukan penghadangan dan tidak membiarkan gabah ke luar Sumbawa.

Disinggung mengenai adanya target swasembada pangan yang dibebankan pusat kepada Kabupaten Sumbawa sebanyak 25 ribu ton sehingga muncul larang untuk pengiriman keluar daerah, Jalo menilai larangan itu keliru. Gabah sebutnya adalah barang bebas dan boleh dijual ke mana saja. Dengan tidak keluarnya gabah ini, akan menurunkan daya saing gabah dari Sumbawa. “Larangan ini sama dengan upaya melakukan monopoli. Saya ingatkan jangan hanya untuk pemenuhan stok swasembada pangan tapi mengorbankan rakyat,” pungkasnya. (Jen/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb
Baca Juga  Disnakertrans Belum Tuntaskan 94 Kasus TKI 2013

No More Posts Available.

No more pages to load.