BPKP Hitung kerugian Negara PNPM Lunyuk

oleh -4 views

Sumbawa Besar, SR (15/09/2015)

Meski telah lama menetapkan tersangka, penanganan kasus PNPM GSC Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, masih terkendala perhitungan kerugian negara. Akhirnya Kejaksaan Negeri Sumbawa merasa lega karena permohonan audit kerugian tersebut telah direspon Badan Pembangunan dan Pengawasan Keuangan (BPKP) Provinsi NTB yang menurunkan timnya ke Sumbawa, Selasa (15/9).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH mengakui kedatangan tim BPKP tersebut untuk melakukan audit investigasi guna memastikan besarnya kerugian negara program pemerintah pusat ini. Dari perhitungan kasar yang dilakukan jajarannya, ungkap Kajari, diperoleh gambaran kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar. Namun ada juga sejumlah kerugian negara yang dikembalikan tersangka berinisial TS, salah satunya dengan cara penjualan asetnya. “Kami sudah dua kali memeriksa tersangka yang dalam program itu bertindak sebagai Ketua UPK Tahun 2013,” sebut Kajari.

Kajari Sugeng Hariadi SH MH diwawancarai wartawan
Kajari Sugeng Hariadi SH MH diwawancarai wartawan

Kasus ini muncul awal Tahun 2014, setelah kejaksaan mendapat informasi Pengurus UPK Tahun 2013 membobol dana PNPM Lunyuk sebesar Rp 1,6 miliar. Dana tersebut dicairkan namun tidak dialokasikan untuk pelaksanaan program. Akibat dari penyimpangan ini program PNPM Lunyuk terpaksa dihentikan sementara, dan pemerintah pusat telah menyatakan Lunyuk sebagai kecamatan bermasalah. Untuk menangani kasus ini sejumlah saksi sudah dimintai keterangan termasuk pengurus UPK baru. Selain itu sejumlah dokumen penting telah dikantongi Kejaksaan. (Jen/SR)

bankntb DPRD DPRD
Baca Juga  Kapolres: Harus Diklirkan Hingga Persidangan !