KPU Sumbawa Hanya Butuh SK Pemberhentian

oleh -3 views
Sudirman SIP, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (14/09/2015)

Calon Bupati Sumbawa dari Paket JIWA, Jack Morsa H Abdullah S.Adm telah resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Sumbawa, belum lama ini.

Namun surat pengunduran diri tersebut masih bersifat pribadi karena ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 6000 dan diajukan ke Gubernur NTB melalui Ketua DPRD Sumbawa. Pengunduran diri tersebut dilakukan Jack Morsa menyusul ketentuan PKPU bahwa calon bupati atau wakil bupati dari kalangan anggota DPRD harus mengundurkan diri dibuktikan dengan SK pemberhentiannya dari pejabat berwenang paling lambat 60 hari setelah penetapan sebagai calon. Untuk mendapatkan SK pemberhentian, tentu ada mekanisme yang harus ditempuh, salah satunya pemberhentian diusulkan oleh pimpinan partai politik. Mengingat Jack Morsa adalah anggota fraksi Golkar tentu yang mengusulkan adalah pengurus Partai Golkar Kabupaten Sumbawa. Yang menjadi pembicaraan hangat saat ini adalah pengurus mana yang berhak mengusulkan pemberhentian Jack Morsa apakah Golkar ARB atau AL. Dan sejauh ini keabsahan kedua kubu tersebut masih berproses di tingkat peradilan dan belum ada putusan yang bersifat mengikat. Jika demikian adanya, bagaimana nasib Jack Morsa apakah bisa mengantongi SK pemberhentian atau tidak ? apalagi waktu yang tersedia sangat terbatas bagi terpenuhinya syarat menjadi calon pada Pilkada Sumbawa.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, Sudirman SIP yang dikonfirmasi tadi malam, menyatakan pada prinsipnya KPU hanya membutuhkan SK pemberhentian dari anggota DPRD kabupaten dari pejabat berwenang yakni Gubernur NTB. KPU tidak mempersoalkan apakah yang bersangkutan mengundurkan diri atau dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh partai politik, karena merupakan internal mereka dan KPU tidak ingin mencampurinya. Yang dibutuhkan KPU bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 mendatang, calon harus sudah mengantongi SK Pemberhentian dari pejabat berwenang. Jika SK pemberhentian ini belum dikantongi, maka figure tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon. “Sekarang semua calon masih BMS (belum memenuhi syarat). Jika sudah ada SK pemberhentiannya barulah dikatakan memenuhi syarat. Sebaliknya jika tidak ada SK dimaksud, maka calon itu TMS (tidak memenuhi syarat,” jelas Sudirman.

Baca Juga  Ketua DPRD Sumbawa Dorong Konsolidasi BPR se-Pulau Sumbawa

Untuk diketahui, KPU Sumbawa telah menetapkan tiga pasangan calon pada Pilkada Sumbawa. Mereka adalah Jack Morsa H Abdullah S.Adm—H Irwan Rahadi ST yang dikenal dengan sebutan JIWA. Pasangan bernomor urut 1 ini diusung dan didukung Gerindra, PKS, PBB, PAN, Golkar (ARB). Kemudian H Asaat Abdullah ST—Chandra Wijaya Rayes ST. Pasangan bernomor urut 2 yang populer dengan jargon “Saatnya Sumbawa Jaya” ini diusung Hanura, Nasdem, PKPI dan PPP. Selanjutnya HM Husni Jibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah atau disebut Husni—Mo. Pasangan bernomor urut 3 ini diusung PDIP dan Demokrat. Ketiga pasangan ini telah ditetapkan pada 24 Agustus lalu dan diberikan waktu 60 hari untuk mengantongi SK Pemberhentian mereka jika calon tersebut berasal dari PNS maupun anggota DPR/DPRD. (Jen/SR)

bankntb DPRD DPRD