Kasus DPPK Sumbawa Ditangani KPK, BPK dan Kejagung

oleh -30 views
Asaad Y Sungkar SH, Kuasa Hukum Pemilik Lahan DPPK Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (14/09/2015)

Awaluddin tak mengenal lelah memperjuangkan haknya untuk mendapatkan lahan miliknya yang di atasnya berdiri Kantor DPPK Kabupaten Sumbawa. Mantan Kepala Bandara Brang Biji (kini Sultan Kaharuddin) ini menempuh langkah yang tidak main-main. Dua hari yang lalu bersama pengacaranya, As’ad Y Soengkar SH dari Soengkar & Patners Jakarta, resmi melaporkan kasus tersebut ke tiga institusi besar yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah tersebut ditempuh karena sejauh ini laporan mereka yang dilayangkan ke Polres dan Kejaksaan Negeri Sumbawa belum ada titik terang. “Kami telah resmi melaporkannya ke KPK, Kejagung dan BPK,” tegas As’ad Y Soengkar SH selaku kuasa hukum Awaluddin via telepon seluler, kemarin.

Untuk laporan di KPK, sebutnya, ditujukan Kepada Deputi Penindakan KPK. Dalam laporan indikasi terjadinya kerugian negara ini, pihaknya melampirkan surat kuasa dari pemilik lahan tertanggal 24 Oktober 2014, surat penerimaan laporan dari Kejaksaan Negeri Sumbawa tertanggal 6 Maret 2015, Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari Polres Sumbawa 6 April 2015, Surat Rekomendasi Komisi I DPRD Sumbawa 20 mei 2013, surat somasi kepada Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik 6 November 2014 dan surat somasi kedua kepada Bupati tertanggal 26 November 2014.

Sedangkan di Kejaksaan Agung, laporan ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Laporan berisi permintaan tindaklanjut penanganan kasus tanah Awaluddin ini diterima E Setiawan SH dengan lampiran yang sama seperti laporan di KPK. Demikian dengan BPK, laporan ditujukan kepada Pimpinan BPK Anggota VI yang diterima Eritrina A Putri. Dalam laporannya, Awaluddin meminta surat mengenai aset negara guna memastikan apakah aset lahan DPPK tercatat atau tidak di lembaga tersebut.

Baca Juga  Penanganan Polsek Alas Barat Dinilai Mengecewakan

Sebelumnya diakui As’ad, mereka telah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri, Polres dan DPRD Sumbawa. Sebab hingga kini persoalan yang dilaporkan kepada tiga institusi tersebut belum ada perkembangan. Seperti di DPRD Sumbawa melalui Komisi I setempat, As’ad menyampaikan bahwa Pemda Sumbawa telah melanggar rekomendasi DPRD yang meminta agar pembangunan gedung DPPK saat itu tidak dilanjutkan hingga adanya kejelasan mengenai dokumen kepemilikan lahan. Sebab sejauh ini Pemda belum pernah menunjukkan bukti lahan tempat dibangunnya kantor DPPK tersebut adalah milik negara. Seharusnya sebelum membangun, pihak Pemda harus menyelesaikan persoalan hukum. Karena mereka meminta DPRD dapat bersikap atas rekomendasi yang telah dikeluarkan dan dilanggar Pemda.

As’ad juga mengaku telah mendatangi Polres Sumbawa. Kepada mereka Polres melalui Kasat Reskrim setempat menyatakan telah memanggil seluruh pihak terkait, termasuk pelapor dan keluarga pelapor, saksi lain, BPN, dan DPRD untuk menghimpun keterangan. Namun kendala yang dihadapi penyidik, dokumen yang dibutuhkan polisi belum diserahkan Pemda melalui Bagian Aset. Menurut As’ad, dokumen mengenai lahan ini sangat penting untuk memastikan kebenaran dari persoalan ini. Jika ingin menyelesaikan masalah, harusnya Pemda kooperatif terhadap proses yang sedang dilakukan polisi. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada bukti terjadinya transaksi jual beli tanah dari H Muntaka kepada Pemda Sumbawa. Sebab ada dua versi yang muncul yakni tanah itu dibeli dan tanah itu ditukar guling. “Inilah yang ingin kami ketahui dan Pemda harus transparan. Kalau dibayar kepada siapa, buktinya mana, dan jika dibeli kenapa tidak balik nama. Kalau ini jelas, tidak ada lagi yang bertanya-tanya apalagi mengklaim sesuatu yang bukan haknya,” tukasnya.

Baca Juga  Pembunuhan Batu Lanteh Terungkap, Polisi Ringkus Tiga Tersangka

Sementara di kejaksaan ungkap As’ad, pihaknya menemui Kasi Pidsus untuk menanyakan pengaduan yang diajukan beberapa bulan yang lalu. Dari kejaksaan menyatakan bahwa hasil kajian sementara jika kasus ini masuk dalam ranah perdata. Karenanya Ia melaporkan persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi agar perkara ini bisa dieksaminasi di Kejagung.

Sebelumnya Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH mengatakan, sudah melakukan kajian dan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan Awaluddin. Untuk sementara hasilnya masih ranah perdata karena harus dibuktikan status kepemilikan terlebih dahulu. Caranya yaitu melakukan gugatan secara perdata di pengadilan. Ketika putusannya adalah sah milik Awaluddin, maka proses pidananya dapat diproses karena Pemda membangun gedung di atas lahan milik orang lain. Selain itu lanjut Kajari, kejaksaan juga menunggu proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian atas persoalan yang sama. Karena dalam penanganan kasus ini, penyidik kepolisian tetap mengkoordinasikannya dengan pihak kejaksaan. (Jen/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.