Diindikasikan Kebocoran Anggaran di Dishubkominfo Cukup Tinggi

oleh -1 views
Agus Salim Okak, Sekretaris Golkar Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (15/09/2015)

Komisi III DPRD Sumbawa terpaksa menskor pembahasan anggaran untuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumbawa, Senin kemarin. Hal ini diduga terjadi kebocoran anggaran yang tinggi di instansi tersebut mengingat hasil yang dicapai hingga saat ini masih rendah. Padahal potensi pendapatan daerah di dinas tersebut cukup besar. “Terpaksa kami skor karena mereka tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan terkait dengan pendapatan dan potensi daerah yang belum tergali secara maksimal,” kata Sekretaris Komisi III Agus Salim saat dicegat SAMAWAREA, usai pembahasan RAPBD Perubahan 2015 dengan instansi mitra salah satunya Dishubkominfo.

Agus Okak—sapaan karibnya mencontohkan pendapatan dari retribusi menara telekomunikasi (tower). Dari target Rp 2 miliar lebih, namun hingga triwulan ketiga Tahun 2015 ini baru terealisasi sekitar Rp 400 juta. Minimnya realisasi tersebut, sempat menjadi pertanyaan mengingat provider pengguna tower tersebut sudah mengoperasikan fasilitasnya di Kabupaten Sumbawa. “Yang kami pertanyakan retribusi Tahun 2014 bukan yang sekarang. Mereka hanya menjawab siap melakukan penagihan. Tapi penagihan itu tidak berjalan karena kalau berjalan pasti mencapai target,” tukasnya.

Demikian dengan retribusi parkir yang potensi tak kalah besar. Hampir di tiap sudut Kota Sumbawa terlihat petugas parkir yang melakukan penarikan. Dari target Rp 403 juta yang baru terealisasi hanya Rp 85 juta atau sekitar 21,3 persen. Kondisi ini dinilai Agus Okak karena kurang jelinya Bupati menempatkan orang yang memimpin suatu dinas instansi. Harusnya sebelum menempatkan orang yang dilihat adalah komitmennya apakah memihak kepada pemerintah untuk membangun daerah, ataukah untuk kepentingan dirinya sendiri.

Baca Juga  Lima Organisasi Islam di NTB Minta Ahok Ditangkap

Untuk diketahui ungkap Agus, pada APBD Perubahan 2015 Dishubkominfo mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp 630 juta. Karena belum ada kejelasan soal pendapatan yang diberikan, Komisi III terpaksa menskor pembahasan RAPBD Perubahannya. Dalam pembahasan tersebut yang dicari Komisi adalah pendapatannya sudah berapa banyak yang bisa diberikan dinas tersebut. “Bagaimana kami mau memberikan tambahan anggaran, sementara dinas itu sendiri tidak mampu menggarap potensi sesuai target yang ditetapkan,” demikian politisi yang sangat vokal ini. (Jen/SR)

dukacita dukacita bankntb