Pemda Sumbawa Optimis Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

oleh -19 views

Sumbawa Besar, SR (11/09/2015)

Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan melampaui asumsi dasar dalam APBN Perubahan 2015, berdampak pada ketidakpastian asumsi-asumsi dasar lainnya, terutama pertumbuhan ekonomi nasional. Ketidak pastian perkembangan perekonomian ini, memberikan dampak baik langsung maupun tak langsung terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Karenanya harus tetap mewaspadai keadaan tersebut melalui antisipasi kebijakan dan merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan secara cepat, tepat dan terukur. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan saat menyampaikan Penjelasan Bupati Sumbawa terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Tahun 2015 dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumbawa, belum lama ini.

Disebutkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu 2012, 2013 dan 2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa rata-rata 6,71 persen. Hal ini menunjukkan perekonomian daerah mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya. Hanya tumbuh rata-rata 6,42 persen.

Salah satu komponen yang cukup besar memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, selain tingkat konsumsi masyarakat, juga nilai investasi dan ekspor netto adalah semakin besarnya belanja pemerintah dari tahun ke tahunnya. Pada perubahan APBD 2015, belanja pemerintah daerah sudah mampu menembus nominal Rp 1,45 Triliun. Karenanya Ia optimis pertumbuhan ekonomi Sumbawa Tahun 2015 saat ini akan mampu dicapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 6,82 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, salah satu strategi belanja daerah pada 2015 ini, tetap diarahkan pada upaya mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang tinggi.

Baca Juga  Diusulkan 3 Dusun di 2 Desa Wilayah Batu Lanteh untuk KAT 2021

Momentum pertumbuhan ekonomi tentunya diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta percepatan dan penurunan tingkat kemiskinan di daerah. Berdasarkan data sementara BPS sampai Agustus 2014, tingkat pengangguran terbuka di kabupaten sumbawa sebesar 4,27 persen dan Tahun 2015 ditargetkan menurun sekitar 3,75 – 4,07 persen. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan, Tahun 2010 sebesar 21,75 persen dan ditargetkan turun pada Tahun 2015 menjadi 14,73 persen.

Untuk menyikapi hal tersebut maka pembangunan daerah akan tetap diarahkan untuk pengembangan masyarakat yang religius, beriman, berbudaya, menghargai pluralitas serta kesetaraan gender, dan sadar hukum. Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, mempercepat perkembangan ekonomi daerah berbasis agribisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, dan peningkatan investasi, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkunagn hidup secara berkelanjutan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Pertama, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Yaitu terjadinya perubahan target pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan yang sah. Kedua, terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit tahun organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sebagai konsekuensi dari perubahan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya sehingga harus digunakan pada tahun berjalan.

Baca Juga  Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan KEK Mandalika

Lebih jauh dilaporkan Wabup, pembahasan terhadap kebijakan umum anggaran perubahan dan PPAS Perubahan oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dalam rangka memadukan rancangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan pokok-pokok pikiran DPRD dihajatkan untuk menghasilkan persamaan persepsi yang dituangkan dalam nota kesepakatan antar kedua lembaga penyelenggara pemeritahan daerah. Untuk kemudian menjadi acuan dalam pembahasan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. (Jen/SR)

bankntb DPRD DPRD