KPU Surati Pasangan Calon Soal Penertiban Alat Peraga

oleh -4 views

Sumbawa Besar, SR (24/08/2015)

Setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, KPU memastikan seluruh alat peraga diturunkan dan ditertibkan. “Mulai hari ini tidak ada lagi alat peraga pasangan calon yang terpasang,” tegas Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat S.Ag dalam jumpa persnya di kantornya, siang tadi.

Untuk penertiban alat peraga ini, Syukri yang didampingi anggotanya Sudirman SIP, Dr Yuyun Nurul Azmi, Aryati S.P.d.I dan Nurkholis SAP mengaku telah bersurat ke seluruh pasangan calon yang telah tetapkan tadi siang agar semua alat peraga yang terpasang ditertibkan. Secara internal struktur penyelenggara, KPU juga sudah bersurat ke seluruh PPK untuk melakukan hal yang sama. “PPK berkoordinasi dengan Panwascam dan Kasi Trantib di semua kecamatan untuk membantu penertiban alat peraga,” ungkap Syukri.

Larangan pemasangan alat peraga, terang Syukri, telah diatur dalam  Peraturan KPU No. 7. Dalam PKPU ini menyatakan bahwa alat peraga kampanye hanya boleh dipasang oleh KPU baik di lapangan maupun alat kampanye dalam bentuk iklan. “Kami berharap kepada media massa untuk tidak memasang iklan dari pasangan calon. Apapun bentuknya karena sangat tidak dibenarkan,” tandasnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin SE bahwa pihaknya telah menyurati PPK agar berkoordinasi dengan Panwascam untuk melakukan penurunan atau pembongkaran alat peraga yang dipasang oleh bakal pasangan calon. Sebab nant ketika KPU memasang alat peraga yang menjadi bagian dari tugasnya, kondisi sudah dalam posisi nol. Demikian dengan pemasangan iklan pasangan calon di media massa harus muncul dari KPU.

Baca Juga  DPR RI Siap Bantu Gubernur NTB Desak Pempus Turunkan Dana 3,5 T

Mengenai jumlah alat peraga kampanye berupa spanduk, hanya satu perdesa per pasangan calon. Karena calonnya sudah ditetapkan tiga pasangan, maka akan ada tiga spanduk di tiap desa, sehingga memudahkan pengawasan ketika muncul spanduk lain. “Spanduk lain selain tiga spanduk yang dipasang KPU di tiap desa adalah spanduk palsu atau bagian dari permainan yang tidak baik,” tukas pria yang akrab disapa Judas.

Kemudian untuk umbul-umbul ditetapkan 10 per pasangan calon per kecamatan. Setiap kecamatan ada 10 titik umbul-umbul yang terpasang. Karena ini tiga pasangan, maka di satu titik akan ada tiga umbul-umbul berdempetan. “Tidak boleh terpisah antara satu dengan lainnya. Misalnya satu di dalam gang, satunya lagi di luar gang,” jelas penggemar berat Raja Dangdut Rhoma Irama ini. Demikian juga dengan baliho, berjumlah lima per kabupaten untuk tiap pasangan calon. Artinya ada 15 baliho se Kabupaten Sumbawa yang terpasang. Dan salah satu dari balliho itu yang juga dipakai untuk mereka melaksanakan rapat umum dan pertemuan terbatas. Karena pada prinsipnya mereka tidak boleh mencetak lagi baliho lainnya. “Kalau cetak lagi maka dinyatakan palsu, dan tentu ada sanksi yang diberikan. Begitu juga iklan di media massa, konsepnya sama,” ujarnya.

Ditambahkan Dr Yuyun Nurul Azmi—Ketua Divisi Hukum KPU Sumbawa, lokasi mana saja yang diperbolehkan memasang alat peraga sudah ditentukan sebagai hasil koordinasi antara KPU dengan pemerintah daerah. Yuyun juga menyebutkan masa kampanye pasangan calon yang mulai berlaku tiga hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Artinya tiga hari kedepan sudah mulai tahapan masa kampanye. “Jadwal kampanye sudah ditetapkan KPU,” sebutnya.

Baca Juga  Sidang Pembahasan APBD Diskor 3 Hari

Bagi yang melakukan pelanggaran terhadap semua ketentuan ini akan menjadi kewenangan Panwas untuk mengambil tindakan dan berkoordinasi aktif dengan KPU. Di bagian lain wanita berkaca mata ini mengingatkan pasangan calon dan timnya untuk menyampaikan laporan dana awal kampanye dalam tiga hari ke depan. “Kami sudah mulai menerima laporan dana awal kampanye setelah pembukaan rekening kemarin,” akunya.

Sementara Ketua Divisi Keuangan dan Logistik, Nurkholis SAP Kholis, mengatakan baliho yang menjadi bagian logistik sudah dapat dipasang di zona yang telah ditetapkan sesuai SK. “Kami sudah koordinasikan dengan Pemda dimana tempat yang ditentukan untuk pemasangan alat peraga. Dan kami pastikan berada di tempat netral dan mudah diakses oleh masyarakat selaku pemilih,” imbuhnya.

Aryati S.Pd.I—Anggota KPU lainnya berharap informasi yang disampaikan KPU mengenai semua tahapan Pilkada maupun ketentuan yang memperbolehkan dan melarang pasangan calon menjadi informasi penting dalam suksesnya Pilkada. “Ini bisa menjadi pendidikan pencerdasan, dan pendidikan politik bagi warga negara, sehingga benar-benar tidak ada satu tahapan pun yang terlewatkan dari pantauan masyarakat,” pungkasnya. (Jen/SR)

bankntb DPRD DPRD