Ditetapkan KPU Sumbawa, Tiga Pasangan Calon Siap Bertarung

oleh -8 views

Sumbawa Besar, SR (24/08/2015)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa telah menetapkan tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember mendatang. Penetapan yang dilakukan di Kantor KPU setempat, Senin (24/8) telah melalui berbagai proses mulai pendaftaran calon, verifikasi syarat pencalonan, syarat calon, perbaikan dan lainnya. Tiga pasangan calon ini adalah H Asaat Abdullah ST—Chandra Wijaya Rayes ST yang dikenal dengan jargon “Saatnya Sumbawa Jaya”. Pasangan beda generasi ini diusung Partai Hanura, Nasdem, PPP dan PKPI. Kemudian HM Husni Jibril B.Sc—Drs H Mahmud Abdullah atau populer dengan sebutan Husni-Mo, yang diusung PDIP dan Demokrat. Selanjutnya pasangan Jack Morsa H Abdullah S.Adm—H Irwan Rahadi ST. Pasangan politisi-politisi ini diusung dan didukung Gerindra, PKS, PBB, PPP (Djan Fariz), dan Golkar ARB. Meski situasi berlangsung aman, namun prosesi penetapan pasangan calon ini mendapat pengamanan standar dari aparat kepolisian Polres Sumbawa. “Proses penetapan pasangan calon ini berlangsung lancar, tertib, aman dan damai. Semoga suasana seperti ini dapat terus terjalin sampai akhir hayat,” ucap Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat S.Ag dalam jumpa persnya kepada sejumlah wartawan.

Didampingi keempat anggotanya, Syukri menjelaskan, setelah penetapan calon, akan dilaksanakan penarikan dan penentuan nomor urut, bertempat di Gedung Organisasi, Selasa (25/8) besok sekitar pukul 09.00 Wita. Dilanjutkan pada 27 Agustus lusa, deklarasi kampanye damai. KPU telah membuat prasasti dokumen penandatanganan, termasuk memberi ruang kepada kepolisian untuk menyatakan komitmennya dalam rangka mengamankan Pilkada di Sumbawa.

Baca Juga  Tidak Lolos Verifikasi, Legislator PBB Tunggu Hasil Gugatan Hukum

Calon Bisa Digugurkan

Menjawab pertanyaan, Syukri tidak menampik jika pasangan calon dapat digugurkan. Ini apabila 60 hari setelah penetapan tersebut para calon terutama yang berstatus sebagai anggota DPRD Sumbawa belum mengantongi atau menyerahkan SK pengunduran diri dan pemberhentian dari pejabat berwenang. “Tanpa ini calon bisa digugurkan,” kata Syukri.

Ditambahkan Sudirman S.IP, anggota KPU, sesuai Peraturan KPU No. 9 dan PKPU Perubahan nomor 12, terkait dengan proses pencalonan wajib hukumnya menyampaikan surat pengunduran diri, dilampirkan SK pemberhentian dari pihak yang berwenang. Ketika di tingkat kabupaten di SK-kan Gubernur maka Gubernur yang mengeluarkan SK pemberhentian. Kemudian di tingkat provinsi, SK-nya dari Mendagri. “Tanggal 22 Oktober batas terakhir untuk menyerahkan SK Pemberhentiannya. Tanpa SK ini kami pastikan akan dicoret karena tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu,” demikian Sudirman. (Jen/SR)

bankntb DPRD DPRD