Dana Aspirasi Terpending, Dewan Bakal Boikot Pembahasan APBD-P

oleh -2 views

Haji Ilham: Tidak Boikot, Pembahasan Jalan Terus

Sumbawa Besar, SR (24/08/2015)

Defisitnya anggaran daerah Kabupaten Sumbawa karena tersedot untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menyebabkan sejumlah kepentingan rakyat melalui dana aspirasi wakilnya di DPRD, bakal terpending untuk tahun berikutnya. Kondisi ini kabarnya membuat anggota DPRD meradang. Informasinya mereka mengancam akan memboikot pelaksanaan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2015 hingga Pemda Sumbawa mampu menggenjot pendapatan dari potensi yang masih belum tergarap maksimal. Namun ancaman boikot tersebut dibantah dengan tegas Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag yang dijkonfirmasi SAMAWAREA, Senin (24/8).

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag saat diwawancarai wartawan
Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H Ilham Mustami S.Ag saat diwawancarai wartawan

Ia menegaskan tidak ada aksi boikot dan tidak ada dana aspirasi yang dipangkas. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD seharusnya telah dianggarkan di APBD Murni sesuai amanat UU. Karena adanya beberapa permasalahan aspirasi ini terpending dan diupayakan untuk dimasukkan ke dalam APBD-P. Tentu ini juga menggunakan skala prioritas. Misalnya ada bronjong untuk mengantisipasi banjir di musim hujan. Aspirasi ini wajib karena bersifat darurat dan sangat urgen.

Untuk diketahui ungkap Haji Ilham—akrab politisi Hanura ini disapa, APBD Perubahan masih dalam pembahasan di Badan Anggaran. Pembahasan ini terkait dengan pendapatan yang sangat memungkinkan terjadi perubahan berubah apakah ada kenaikan ataupun penurunan. Tapi besar peluang terjadinya kenaikan pendapatan. Sebab masih banyak potensi pendapatan yang belum masuk. Seperti pendapatan daerah dari bukan pajak di antarana deviden PTNNT melalui PTDMB yang sudah 4 tahun belum diperoleh daerah sehingga belum menjadi pendapatan daerah. Padahal komitmen dan perjanjiannya, beroperasi atau tidak PTNNT, PTDMB wajib menyetorkan deviden ke pemerintah daerah sebesar Rp 6,4 M.

Baca Juga  PKH, Cara Penanggulangan Kemiskinan di Sumbawa

Ditanya apakah optimis deviden PTNNT dapat diperoleh daerah untuk saat ini mengingat setiap tahun dan beberapa kali ditagih belum terealisasi ? Haji Ilham mengatakan inilah upaya yang harus dilakukan. Sebab deviden PTNNT wajib dimasukkan dalam pendapatan daerah karena merupakan hak daerah. Ketika pendapatan dari deviden tidak memasukkan ke dalam APBD maka statusnya menjadi tidak jelas. Dengan dimasukkan item penerimaan dari deviden ke dalam APBD ketika itu tidak tertagih maka menjadi catatan piutang. “Ini yang harus dimasukkan ke dalam APBD, masalah terealisasi itu upaya pemerintah daerah bersama DPRD bagaimana bergandengan tangan dengan Propinsi dan KSB untuk melakukan langkah-langkah strategis ‘memaksa’ PTDMB melaksanakan kewajibannya,” tukas Haji Ilham.

Demikian dengan retribusi tower, parkir, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan TNBKB, perlu disingkronkan menyusul adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor. Potensi lainnya dari pajak hotel, yang harus ditinjau kembali untuk dinaikkan. Pasalnya Pemda Sumbawa telah rutin setiap tahun menyelenggarakan Festival Moyo yang tentunya berimplikasi terhadap pendapatan daerah.

Tidak hanya pendapatan yang dibahas dalam APBD-P. Beberapa belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD-P pun harus dibahas urgensinya. Ada belanja yang terpending di APBD murni menjadi prioritas di APBD Perubahan. “Minggu depan Badan Anggaran kembali menggelar pembahasan mengenai potensi-potensi pendapatan dan permasalahan belanja yang dianggarkan di dalam APBD Perubahan,” pungkasnya. (Jen/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.