Janji Naikkan Tunjangan Pegawai Tiga Kali Lipat Tak Rasional

oleh -5 views

Sumbawa Besar, SR (23/08/2015)

Banyak cara untuk menarik simpatik rakyat dalam upaya mendulang suara pada Pilkada Sumbawa, Desember 2015 mendatang. Beragam strategi dijalankan apakah itu masuk akal atau tidak asalkan mampu mempengaruhi opini masyarakat. Seperti meniadakan hasil karya pemerintahan saat ini, meski banyak yang mengetahui beragam prestasi baik regional, nasional bahkan internasional telah diraih. Ada juga yang menjanjikan akan menaikkan tunjangan pegawai daerah beberapa kali lipat dengan harapan agar kalangan birokrasi dapat berpihak dan mendukungnya. Sebab disadari menguasai kalangan birokrasi dapat menjadi salah satu penentu kemenangan. Namun hal tersebut diluruskan Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Tim Pasangan Saat-Jaya pada kegiatan Silaturrahim dan Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan di Kecamatan Empang, Sabtu (22/8) malam.

JM—sapaan akrab Ketua DPC Hanura Kabupaten Sumbawa ini, mengakui banyak keberhasilan yang telah diraih di antaranya menempati rangking 16 nasional dari ratusan kabupaten/kota se Indonesia dalam tata kelola pemerintahan, meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  dalam pengelolaan keuangan, dan berada di tiga besar nasional dalam tata ruang. Semua penghargaan tersebut memberikan dampak positif salah satunya perhatian pemerintah pusat dalam menggelontorkan anggaran dan program bagi pembangunan daerah ini. Namun demikian masih banyak yang perlu dikembangkan dan dibenahi untuk terus meningkatkan pembangunan. Karenanya pondasi yang telah dibangun dengan baik ini dapat terus dilanjutkan. Ketika pondasi ini tidak dilanjutkan, akan kembali ke titik nol. “Saya berusaha agar pondasi yang baik ini bisa terjaga dan dilanjutkan. Harapan satu-satunya hanya kepada pasangan Saat-Jaya,” ucapnya.

Baca Juga  Invisible Hand dan Takdir Politik Mewarnai Pilgub NTB

Pihaknya menginginkan pemerintahan ke depan adalah yang memiliki jaringan yang luas. Sebab sebagian besar APBD Sumbawa ditopang dana pusat. Ketika tidak memiliki jaringan maka akan sulit mendatangkan dana pusat, sementara APBD sangat terbatas yang membuat pembangunan berjalan lambat bahkan terpuruk. “Pemerintahan ini harus punya jaringan. Ini ada dalam diri Haji Saat,” tandasnya.

Di bagian lain JM juga menyentil janji politik pasangan lain, yang akan menaikkan tunjangan pegawai tiga kali lipat dari yang ada sekarang. Janji ini dinilai tidak rasional mengingat APBD yang ada saat ini belum mencukupi. Untuk diketahui ada komitmen bersama anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam empat tahun terakhir ini yaitu membuat format APBD lebih tinggi belanja langsung (publik) daripada belanja tak langsung (aparatur) sebagaimana yang diamanatkan UU. Sejauh ini perjuangan komitmen ini belum bisa terealisasi, karena sampai pada Tahun Anggaran 2015 ini belanja langsung hanya 38 persen sedangkan tidak langsung 62 persen. Dampaknya semakin minimnya dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. “Amanat UU minimal format APBD 50:50 persen. Sampai sekarang belum bisa tercapai,” katanya.

Apalagi lanjut JM, ada keinginan dan janji pasangan tertentu untuk menaikkan tunjangan pegawai yang justru menambah kesenjangan yang semakin jauh antara belanja publik dan belanja aparatur. “Ini sangat tidak rasional,” pungkasnya. (Jen/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.