Komisi I Dorong Penegak Hukum Percepat Tangani Lahan DPPK

oleh -16 views
Adizul Sahabuddin SP M.Si

Sumbawa Besar, SR (18/08/2015)

Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan kasus dugaan penyerobotan lahan Kantor DPPK Kabupaten Sumbawa yang dilaporkan Awaluddin yang mengaku sebagai pemilik lahan. Hal ini sesuai dengan salah satu isi rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Sumbawa yang berharap persoalan lahan tersebut dapat diselesaikan secara hukum apakah pidana maupun perdata. “Tinggal kita mendorong polisi dan kejaksaan untuk lebih cepat menangani laporan kasus ini,” kata Adizul Sahabuddin SP, Anggota Komisi I DPRD Sumbawa, kemarin.

Selain mendesak penyelesaian secara hukum, ungkap Asep—panggilan beken politisi PKS ini, dalam rekomendasi tersebut juga meminta Pemda Sumbawa ketika itu untuk tidak membangun kantor DPPK sebelum Pemda dapat memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan. Namun permintaan ini tidak digubris pemda sehingga pembangunan kantor yang menelan anggaran sebesar Rp 8  Milyar ini tetap dilaksanakan. “Sikap Pemda dalam menanggapi rekomendasi itu yang sangat kami sayangkan,” tukas Asep.

Namun demikian Asep menilai sikap Pemda yang seperti itu kemungkinan memiliki pertimbangan lain baik dari sisi hukum maupun tekhnis sehingga tetap melanjutkan pembangunan gedung DPPK di lahan yang dipermasalahkan Awaluddin. Dan Pemda juga telah memberikan ruang kepada Awaluddin untuk melakukan upaya hukum.

Sebelumnya Awaluddin–pemilik lahan Kantor DPPK Sumbawa didampingi pengacaranya Asaad Y Sungkar SH mendatangi kantor Kejaksaan Negeri, Polres dan DPRD Sumbawa. Upaya ini dilakukan untuk memperjuangkan haknya yang dinilai ‘dirampas’ oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Sebab hingga kini persoalan yang dilaporkan kepada tiga institusi tersebut belum ada perkembangan.

Baca Juga  Air Belum Surut, Rumah Zakat Sigap Salurkan Bantuan

Saat mendatangi DPRD Sumbawa melalui Komisi I, Asaad menyampaikan bahwa Pemda Sumbawa telah melanggar rekomendasi DPRD yang meminta agar pembangunan gedung DPPK saat itu tidak dilanjutkan hingga adanya kejelasan mengenai dokumen kepemilikan lahan. Sebab sejauh ini Pemda belum pernah menunjukkan bukti lahan tempat dibangunnya kantor DPPK tersebut adalah milik negara. Seharusnya sebelum membangun pihak Pemda harus menyelesaikan persoalan hukum.

Kemudian di Polres Sumbawa, mereka selaku pelapor mendapat penjelasan bahwa kepolisian telah memanggil seluruh pihak terkait, termasuk pelapor dan keluarga pelapor, saksi lain, BPN, dan DPRD untuk menghimpun keterangan. Namun kendala yang dihadapi penyidik, dokumen yang dibutuhkan belum diserahkan Pemda melalui Bagian Aset. Meski sudah dilayangkan surat berkali-kali, permintaan polisi belum juga dipenuhi. Menurut Asaad, dokumen mengenai lahan ini sangat penting untuk memastikan kebenaran dari persoalan ini. Jika ingin menyelesaikan masalah, harusnya Pemda kooperatif terhadap proses yang sedang dilakukan polisi. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada bukti terjadinya transaksi jual beli tanah dari H Muntaka kepada Pemda Sumbawa. Sebab ada dua versi yang muncul yakni tanah itu dibeli dan tanah itu ditukar guling.

Sementara di kejaksaan mendapat penjelasan jika pengaduan Awaluddin telah dikaji dan ditelaah. Untuk sementara hasilnya masih ranah perdata untuk membuktikan status kepemilikan lahan. Caranya yaitu melakukan gugatan secara perdata di pengadilan. Ketika putusannya adalah sah milik Awaluddin, maka proses pidananya dapat diproses karena Pemda membangun gedung di atas lahan milik orang lain. Selain itu kejaksaan juga menunggu proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian atas persoalan yang sama. Karena dalam penanganan kasus ini, penyidik kepolisian tetap mengkoordinasikannya dengan pihak kejaksaan. (Jen/SR)

CAPTIONAdizul Sahabuddin SP, Anggota Komisi I DPRD Sumbawa.

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.