Polisi Usut Dugaan Penyelewengan Insentif Bidan dan Dokter PTT

oleh -16 views

3 Pejabat dan 19 Bidan Telah Dimintai Klarifikasi

Sumbawa Besar, SR (13/08/2015)

Sedikitnya 19 orang bidan desa Pegawai  Tidak Tetap (PTT) dimintai klarifikasi di ruang Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa, Kamis (13/8). Ini dilakukan polisi untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan penyimpangan dana insentif 90 orang bidan dan 20 dokter PTT di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2014.

Dana insentif yang diduga diselewengkan oknum bendahara PTT berinisial KH ini mencapai Rp 128,5 juta. Namun belakangan uang insentif yang digunakan untuk kepentingan pribadi itu telah dikembalikan dan semua bidan maupun dokter telah menerimanya. Meski demikian karena proses telah berjalan, maka kasus itu tetap ditangani polisi dengan melakukan pemanggilan sejumlah pihak terkait. Selain bidan, sebelumnya tiga pejabat Dikes termasuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) telah dimintai klarifikasinya. Dan menurut rencana polisi akan mengundang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo, mengakui menangani kasus itu. Tapi mengenai beberapa pihak yang telah diundang untuk dimintai klarifikasi dan seperti apa hasilnya, Ia mengaku belum mengeceknya lebih jauh.

Zulkarnaen SKM, Kasubag Kepegawaian Dikes Sumbawa
Zulkarnaen SKM, Kasubag Kepegawaian Dikes Sumbawa

Sementara itu Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Junaidi A.Pt M.Si yang dikonfirmasi melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Zulkarnaen SKM, siang tadi, membenarkan adanya kasus tersebut. Hal ini terungkap ketika oknum bendahara PTT itu membuat pengakuan telah menggunakan secara sepihak uang insentif yang seharusnya diterima bidan dan dokter PTT per triwulan. Masing-masing bidan mendapat insentif alokasi dari APBD Sumbawa Tahun 2014, sebesar Rp 200 ribu per bulan, dan dokter Rp 500 ribu per bulan. “Ada 90 bidan dan 20 dokter (umum dan gigi) yang uang insentifnya diduga digelapkan oknum bendahara ini tanpa sepengetahuan saya selaku atasannya,” kata Zulkarnaen yang ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya.

Baca Juga  HIV/AIDS di NTB Didominasi Usia Produktif, Ibu Rumah Tangga Tertinggi Kedua

Mengetahui adanya kasus ini, oknum bendahara sempat diperiksa secara internal. Terungkap dana insentif yang ada pada oknum bendahara PTT tidak didistribusikan kepada bidan dan dokter PTT. Selain itu dalam pemeriksaan itu juga oknum bendahara sepakat untuk mengganti dan mengembalikan insentif tersebut kepada yang berhak menerimanya. “Dia membuat kesepakatan di atas materai mengenai kesanggupan membayar dalam tempo dua bulan. Tapi sampai deadline waktu yang bersangkutan belum merealisasikannya, hingga terdengar informasi kasus ini telah dipolisikan,” kata Naen—sapaan akrab birokrat ramah ini.

Naen tidak membantah jika belum lama ini KH sudah mengembalikan insentif tersebut kepada bidan dan dokter PTT. Meski demikian pihaknya tetap mengambil tindakan secara administrasi dengan menonjobkan oknum tersebut dari jabatannya sebagai bendahara PTT. Ini juga seiring dengan tidak berlanjutnya insentif bidan dan dokter PTT dari APBD Sumbawa untuk Tahun 2015 ini karena keterbatasan anggaran di samping sebagiannya telah tersedot untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, 9 Desember 2015 mendatang. (Jen/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.