Siapa Cabup-Cawabup Sumbawa Terkaya ?

oleh -111 views
Sudirman SIP, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sumbawa

Harta Kekayaan Sedang Diverifikasi KPK

Sumbawa Besar, SR (12/08/2015)

Siapa calon bupati dan wakil bupati Sumbawa yang paling banyak dan paling sedikit harta kekayaannya, hingga kini masih menjadi tanda tanya. Sebab sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa masih merahasiakannya, mengingat Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diajukan para bakal calon tersebut dalam verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi para calon untuk bisa berkompetisi di Pilkada Desember 2015 mendatang. “Kami sudah sampaikan LHKPN para calon secara langsung ke KPK belum lama ini,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sumbawa, Sudirman SIP yang ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Rabu (12/8).

Saat ini KPU Sumbawa sedang menunggu hasil verifikasi KPK tentang jumlah kekayaan para bakal calon. Meski diakui Sudirman, harta kekayaan sementara para bakal calon sudah tertera dalam laporan yang disampaikan ke KPK melalui KPU, namun tidak etis disampaikan sebelum ada hasil verifikasi KPK. “Sekarang masih diverifikasi, jadi belum bisa kami publikasikan. Pada waktunya nanti akan kita umumkan,” janji komisioner low profil ini.

Untuk diketahui ada beberapa calon yang pernah menyampaikan LHKPN ke KPK. Bagi yang sudah pernah melaporkannya akan menggunakan form B (formulir laporan B) sehingga laporan yang disampaikan ke KPK bagian dari proses penyampaian sebelumnya. Para bakal calon ini adalah H Asaat Abdullah ST, HM Husni Djibril B.Sc, Drs H Mahmud Abdullah dan H Irwan Rahadi ST. Sedangkan Chandra Wijaya Rayes ST dan Jack Morsa S.Adm menggunakan formulir laporan A (form A) karena baru kali ini menyampaikan LHKPN sebagai persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. (Jen/SR)

CAPTION: Sudirman SIP, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu  KPU Kabupaten Sumbawa.

bankntb DPRD DPRD
Baca Juga  Arian: Musdalub KNPI Sumbawa Legal, Tidak Ada Dualisme KNPI