Protes Pemberlakuan Bunga Flat, BRI Sumbawa Didemo Aliansi LSM

oleh -7 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (10/08/2015)

Sekitar 20-an massa yang tergabung dalam Aliansi LSM Pemerhati Kebijakan menggelar aksi demo di Kantor BRI Cabang Sumbawa Besar, Senin (10/8). Aksi yang cukup mengejutkan para nasabah setempat ini dikawal ketat aparat kepolisian Polres Sumbawa. Meski tidak mengganggu pelayanan, namun aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut sempat menutup arus lalulintas di depan kantor perbankan ini karena massa melakukan pembakaran ban bekas. Secara pergantian pentolan aksi melakukan orasi mempersoalkan tentang kebijakan BRI dalam pemberian kredit dengan memberlakukan bunga flat.

iklan bapenda

Haris Munandar dalam orasinya menilai kebijakan itu memberatkan para nasabah terutama peminjam kredit yang akan melakukan pelunasan awal. Nasabah dipaksa selain membayar pokok juga membayar bunga yang dihitung hingga masa akhir kredit. Tidak mengherankan nasabah selaku debitur kaget dan mengeluh karena sisa kredit dan bunga yang harus dibayar saat penutupan kredit justru hampir sama besar dengan kredit yang dipinjam atau lebih besar dari cicilan kredit yang sudah terbayar. Keluhan tersebut cukup beralasan karena menurut Haris, BRI tidak transparan dalam mengungkap metode bunga flat ini saat perjanjian dengan debitur.

BRI didemo 1Sementara Khairil Anwar Uban dari LSM Kamita, mensiyalir adanya kecurangan bank dalam pemberian kredit KPR. Ia mencontohkan pinjaman Rp 200 juta dengan bunga 10 persen setahun untuk masa 15 tahun. Cicilan bunga yang harus dibayarkan setiap bulan adalah Rp 1.660.000, dengan pokok sebesar Rp 1.111.000 sehingga total cicilan Rp 2.771.000. Saat memasuki tahun keenam atau bulan ke 72, terhitung debitur sudah menyetor pada bank sebesar Rp 199,5 juta termasuk pokoknya Rp 80 juta. Artinya hutang debitur sudah berkurang Rp 80 juta. Ternyata tidak, karena ketika debitur ingin melakukan pelunasan awal justru nilainya bertambah lebih besar beberapa kali lipat. Selain itu seharusnya bunga yang diterapkan BRI disesuaikan dengan ‘bunga pasar’. Kenyataannya bank ini menetapkan bunga secara sepihak yang membuat debitur mulai menemukan kesulitan dalam kehidupan finansialnya yang akhirnya tidak kuat membayar cicilan. Debitur ‘dipaksa’ menjalani kredit untuk jangka panjang. Ketika debitur ingin melunasi hutangnya di tengah jalan, debitur ini akan terkejut. Sebab hutangnya ternyata hanya berkurang sedikit.

Baca Juga  Jual Bayi, Sang Pengasuh Dipolisikan

Ditambahkan Hamzah Ketua LSM Gempur, menjelaskan metode baku perhitungan bunga di bank sesungguhnya hanya ada dua yakni bunga efektif dan bunga flat. Bunga efektif adalah bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Dengan bunga efektif ini cicilan hutang setiap bulan makin berkurang, seiring berkurangnya pokok pinjaman. Karena metode ini dianggap kurang menguntungkan bank, diterapkan Bunga Flat yang besar bunganya sama setiap bulan karena dihitung dari prosentasi bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Meski pokok pinjamannya berkurang banyak, tapi bunganya tetap berdasarkan jumlah pinjaman awal. Metode ini menguntungkan bank karena memberi hasil bunga berbunga bagi perusahaan, sebaliknya membuat debitur gigit jari. Sudah menerapkan flat, masih saja BRI menawarkan metode baru yang lebih memberatkan, yakni metode anuitas. Metode ini, dilakukan pengurangan pokok dengan memperbesar bunga yang membuat bank mendapat untung besar. Ini dilakukan ketika menyetujui kredit seorang debitur, bank sudah menghitung berapa pemasukan yang akan mereka peroleh selama masa tersebut. Pemasukan ini terdiri dari bunga plus pokok termasuk administrasi, fee asuransi, fee notaries dan lainnya. Pemasukan dari bunga selama 15 tahun inilah yang kemudian dikonversikan oleh pihak bank dalam skema cicilan debiturnya. “Inilah yang tidak dijelaskan secara transparan kepada para calon debitur. Selain itu masyarakat selaku peminjam dalam posisi yang lemah karena sangat membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” sesal Hamzah seraya menyatakan aksi yang dilakukan Aliansi LSM karena berharap ada pertimbangan kemanusiaan dari pihak bank.

 

Pimpinan BRi Sumbawa, Anis Abdul Hakim saat menerima perwakilan pendemo
Pimpinan BRi Sumbawa, Anis Abdul Hakim saat menerima perwakilan pendemo

BRI Sumbawa Terapkan Kebijakan Pusat

Menanggapi hal itu, Pimpinan BRI Cabang Sumbawa, Anis Abdul Hakim di hadapan perwakilan aliansi LSM, membantah bahwa BRI tidak berlaku transparan terhadap para nasabah. Transparansi BRI ini terlihat dari realisasi kredit yang berdasarkan adanya kesepakatan antara bank dan calon debitur. BRI menawarkan berbagai produk kepada calon debitur dengan suku bunga flat. Dan sebelum menerima realisasi kredit, segala aturan yang ada termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak dibaca atau dibacakan untuk memberikan pemahaman kepada calon debitur. Ketika telah paham barulah dilakukan akad dalam bentuk perjanjian kredit.

Baca Juga  Dipolisikan, Andis Siap Ikuti Proses Hukum

Dalam akad kredit semua sudah diatur dan tidak benar anggapan yang tidak mencantumkan adanya kebijakan baru tersebut. Dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditandatangani seluruh kreditur BRI terutama pasal 8 ayat (1) ungkap Anis, intinya menyatakan bahwa nasabah tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh bank terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman. Apa yang telah diterapkan BRI semua sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dan BRI selalu mengedepankan pelayanan prima demi menjaga hubungan baik dengan nasabahnya.

Mengenai pelunasan kredit yang dikeluhkan, Anis—sapaan akrab bankir ramah ini menyatakan aturannya sudah menjadi kebijakan secara nasional. Pihaknya mengacu pada Perhitungan Standar Akuntansi (PSAK) 50/55 sebagaimana ketentuan Bank Indonesia (BI). Ia mencontohkan, jika jatuh tempo pinjaman dalam waktu 36 bulan, tapi dilunasi pada bulan ke-25, tentunya ada perbedaan perhitungan akuntansi. Menurut standar akuntansi, ada beban bunga yang masih belum dibayarkan oleh nasabah. Tapi jika dilunasi secara normal hingga jatuh tempo, tidak ada perbedaan suku bunga. “Kadang-kadang di tengah jalan nasabah minta untuk melunaskan atau menambah kreditnya. Dalam opsi pertama jika tidak melunasi maka tidak dikenakan rekalkulasi. Hanya pertambahan kredit saja yang bisa diperhitungkan kembali sesuai repayment capacity. Semua yang diperjanjikan dilakukan oleh pihak bank. Tidak ada yang menyimpang karena yang diterapkan BRI sesuai dengan apa yang diimplementasikan terhadap para debitur,” paparnya.

Anis pun tidak keberatan terhadap adanya keinginan para LSM tersebut untuk mengadukan permasalahan itu kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Anis juga menerima masukan dari LSM agar mengintensifkan dan menjelaskan secara lebih detail lagi kepada debitur mengenai produk yang ditawarkan BRI termasuk jumlah kredit dan bunga yang menjadi kewajiban debitur baik dalam pelunasan awal maupun hingga akhir masa kredit. “Kami memiliki tim marketing untuk mensosialisasikan mengenai produk yang ditawarkan. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan secara individu bagi setiap calon debitur yang datang untuk mengajukan permohonan kredit tapi juga melalui bendahara dinas instansi pemerintah dengan sasaran PNS yang dikemas dalam kegiatan gathering,” demikian Anis Abdul Hakim. (Jen/SR)

iklan bapenda