Pembayaran Lahan Samota Capai 85 Persen

oleh -5 views

Usulkan Tambahan Dana 2,5 M

Sumbawa Besar, SR (05/08/2015)

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan pembebasan lahan bagi pembangunan jalan lingkar Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora) sekitar 85 persen. Dari 210 pemilik lahan yang terkena dampak, sebagian besar pembayarannya telah dituntaskan sesuai dengan hasil perhitungan Aprisal—lembaga independen yang ditunjuk pemerintah. Bahkan hingga kini pembayaran masih terus berlangsung. “Realisasinya sudah sekitar 85 persen, dan masih ada beberapa pemilik lahan yang sampai sekarang dalam tahap negosiasi,” kata Kabag Aset Setda Sumbawa, Varian Bintoro S.Sos didampingi Kasubag Program, Surbini SE saat ditemui SAMAWAREA di ruang kerjanya, Rabu (5/8).

Diungkapkan Varian—sapaan akrab birokrat muda ini, pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Samota sepanjang 24 kilometer tersebut diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 31 miliar lebih sesuai hasil perhitungan Aprisal. Sementara anggaran yang tersedia dari alokasi APBD 2015 hanya Rp 24,6 M. Namun dari hasil kalkulasi yang dibayarkan secara tunai kepada masyarakat sekitar Rp 26,5 miliar, karena dikurangi Rp 4 miliar lebih yang merupakan nilai lahan aset Pemda yang berada di sepanjang alur Samota. Artinya, masih terjadi kekurangan anggaran dalam pembebasan lahan Samota. Karenanya Bagian Aset mengusulkan tambahan dana ini melalui APBD-Perubahan sebesar Rp 2,5 miliar.

Untuk diketahui sebut Varian, ada lima desa 1 kelurahan yang dilalui jalan Samota ini yakni Desa Labuan, Desa Penyaring, Desa Kukin, Desa Pungkit, Desa Batu Bangka dan Kelurahan Brang Biji. Yang tuntas 100 persen adalah Desa Labuan, Batu Bangka dan Brang Biji. Untuk Ai Bari (Kukin) masih ada sekitar 20-an orang yang menolak harga lahan yang ditawarkan pemerintah sesuai perhitungan Aprisal. Mereka ingin agar harga lahan dinaikkan. Kemudian Pungkit ada 4 orang yang juga terkait persoalan harga tanah. Sementara Penyaring yang belum setuju adalah PT Labu (Ladang Artha Buana) dan PT Dani Tamalen. Dua perusahaan ini adalah satu pemilik. Dari luas lahan hak guna usaha (HGU) 1.170 hektar milik perusahaan, yang terkena dampak Samota hanya 12,6 Ha dengan ganti rugi berdasarkan perhitungan Aprisal sebesar Rp 4,8 miliar. Tapi bukan harga lahan yang dipermasalahkan pihak perusahaan. Mereka menginginkan agar jalur jalan dirubah dan dialihkan ke tempat lain. “Sekarang sudah tidak ada lagi perubahan jalur karena sudah masuk tahap pelaksanaan, jadi sudah tahap pembayaran ganti rugi,” jelas Varian.

Baca Juga  Pesan Presiden dari Lombok pada Penutupan Asian Games

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah akan menggelar pertemuan dengan perusahaan dan berharap ada titik terang sehingga program pembangunan dapat berjalan lancar sesuai target. “Kami harap Oktober mendatang pembayaran pembebasan lahan Samota ini sudah tuntas, tentunya semua pihak terutama pemilik lahan dapat mendukung keberlangsungan program ini,” demikian Varian. (Jen/SR)

CAPTION: Disaksikan Kabag Aset Varian Bintoro, H Ubid–salah seorang pemilik lahan di Ai Bari menerima ganti rugi pembebasan lahan Samota. (foto/SR)

dukacita dukacita bankntb