Kepolisian, Kejaksaan dan DPRD Didatangi Pemilik Lahan

oleh -1 views

Terkait Alotnya Penanganan Lahan DPPK Sumbawa

Sumbawa Besar, SR (04/08/2015)

Didampingi pengacaranya, Awaluddin–pemilik lahan Kantor DPPK Sumbawa mendatangi kantor Kejaksaan Negeri, Polres dan DPRD Sumbawa. Upaya ini dilakukan untuk memperjuangkan haknya yang dinilai ‘dirampas’ oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Sebab hingga kini persoalan yang dilaporkan kepada tiga institusi tersebut belum ada perkembangan.

Dalam jumpa persnya, Selasa (4/8), pengacaranya, Asaad Y Sungkar SH mengatakan persoalan ini sudah lama dilaporkan. Seperti di DPRD Sumbawa melalui Komisi I setempat, Asaad menyampaikan bahwa Pemda Sumbawa telah melanggar rekomendasi DPRD yang meminta agar pembangunan gedung DPPK saat itu tidak dilanjutkan hingga adanya kejelasan mengenai dokumen kepemilikan lahan. Sebab sejauh ini Pemda belum pernah menunjukkan bukti lahan tempat dibangunnya kantor DPPK tersebut adalah milik negara. Seharusnya sebelum membangun pihak Pemda harus menyelesaikan persoalan hukum. “Ini yang kami minta agar DPRD dapat bersikap atas rekom yang telah dikeluarkan dan dilanggar Pemda,” kata Asaad Sungkar.

Asaad Y Sungkar SH, Kuasa Hukum Pemilik Lahan DPPK Sumbawa
Asaad Y Sungkar SH, Kuasa Hukum Pemilik Lahan DPPK Sumbawa

Terhadap hal ini Komisi I akan berkonsultasi dengan pimpinan dewan terkait langkah dewan menyikapi persoalan tersebut. Asaad juga mengaku telah mendatangi Polres Sumbawa. kepada mereka Polres melalui Kasat Reskrim setempat menyatakan telah memanggil seluruh pihak terkait, termasuk pelapor dan keluarga pelapor, saksi lain, BPN, dan DPRD untuk menghimpun keterangan. Namun kendala yang dihadapi penyidik, dokumen yang dibutuhkan polisi belum diserahkan Pemda melalui Bagian Aset. Meski sudah dilayangkan surat berkali-kali, permintaan polisi belum juga dipenuhi. “Kita tunggu saja karena keterangan dari penyidik kepolisian, Pemda akan menyerahkan dokumen itu dalam minggu ini,” ucapnya.

Baca Juga  Usai Apel Pagi Anggota Polres Bangli Dites Urine

Menurut Asaad, dokumen mengenai lahan ini sangat penting untuk memastikan kebenaran dari persoalan ini. Jika ingin menyelesaikan masalah, harusnya Pemda kooperatif terhadap proses yang sedang dilakukan polisi. Yang menjadi pertanyaan, apaklah ada bukti terjadinya transaksi jual beli tanah dari H Muntaka kepada Pemda Sumbawa. Sebab ada dua versi yang muncul yakni tanah itu dibeli dan tanah itu ditukar guling. “Inilah yang ingin kami ketahui dan Pemda harus transparan. Kalau dibayar kepada siap, buktinya mana, dan jika dibeli kenapa tidak balik nama. Kalau ini jelas, tidak ada lagi yang bertanya-tanya apalagi mengklaim sesuatu yang bukan haknya,” tukasnya.

Sementara di kejaksaan ungkap Asaad, pihaknya menemui Kasi Pidsus untuk menanyakan pengaduan yang diajukan beberapa bulan yang lalu. Dari kejaksaan menyatakan bahwa hasil kajian sementara jika kasus ini masuk dalam ranah perdata. Karenanya Ia akan menyampaikan persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi agar perkara ini bisa dieksaminasi di Kejagung.

Selain ke Kejagung, Asaad berencana akan bersurat ke BPK RI untuk mengecek apakah aset lahan DPPK tercatat atau tidak di lembaga tersebut. “Kami ingin kasus ini menjadi terang benderang, tentunya penanganan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat segera tuntas,” pintanya.

Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo
Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo

Secara terpisah, Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, IPTU Tri Prasetiyo, mengakui adanya laporan mengenai lahan kantor DPPK. Sejumlah saksi telah diperiksa, namun yang menjadi kendala adalah dokumen mengenai kepemilikan lahan sekaligus dokumen pendukung lainnya hingga kini belum diberikan Pemda Sumbawa. “Kami sudah bersurat ke Pemda untuk meminta dokumen mengenai pengalihan tanah dan lainnya ke bagian aset. Kami diminta menunggu karena bagian aset beralasan menunggu jawaban dari Bupati Sumbawa,” aku IPTU Tri. Namun hasil komunikasi pihaknya dengan bagian aset belum lama ini, dokumen itu akan diserahkan dalam minggu ini. “Dari keterangan dan dokumen yang ada akan kami nilai melalui gelar perkara apakah ada dan tidaknya unsur pidana,” tandasnya.

Baca Juga  Angka Pernikahan Tinggi, Jomblo Kian Menyusut
Kajari Sumbawa Sugeng Hariadi SH MH
Kajari Sumbawa Sugeng Hariadi SH MH

Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH yang ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, sudah melakukan kajian dan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan Awaluddin. Untuk sementara hasilnya masih ranah perdata. Harus dibuktikan status kepemilikan terlebih dahulu. Caranya yaitu melakukan gugatan secara perdata di pengadilan. Ketika putusannya adalah sah milik Awaluddin, maka proses pidananya dapat diproses karena Pemda membangun gedung di atas lahan milik orang lain.

Selain itu lanjut Kajari, kejaksaan juga menunggu proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian atas persoalan yang sama. Karena dalam penanganan kasus ini, penyidik kepolisian tetap mengkoordinasikannya dengan pihak kejaksaan. “Kami akan menangani setiap laporan secara professional dan proporsional, tidak ada kepentingan sedikitpun,” pungkasnya. (Jen/SR)

bankntb DPRD DPRD