SMPN 1 Lopok dan SMAN 2 Sumbawa Wakili NTB ke Kongres Anak Nasional

oleh -12 views
bankntb

Sumbawa Besar, SR (03/08/2015)

Aisyah Yasmin Zafira—Ketua OSIS SMPN 1 Lopok dan Farhan dari SMAN 2 Sumbawa Besar, terpilih mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti Kongres Anak Nasional di Batu, Malang, Jawa Timur. Kedua duta Sumbawa yang mewakili NTB ini akan bergabung dengan 9 anak dari kabupaten/kota di NTB untuk mengikuti kegiatan tersebut selama seminggu, 3—9 Agustus 2015. Sebelum berangkat, didampingi Fitriatul–pendamping dari P2TP2A Kabupaten Sumbawa, sejumlah anak membanggakan ini diterima Gubernur NTB, TGB M Zainul Majdi untuk beraudiensi sekaligus melepas keberangkatan mereka, Senin (3/8).

Muhammad Ikraman S.Pt, Ketua LPA Sumbawa
Muhammad Ikraman S.Pt, Ketua LPA Sumbawa

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Ikraman S.Pt, mengatakan, keikutsertaan dua anak Sumbawa ini karena dinilai aktif mengikuti kongres anak tingkat kabupaten dan propinsi yang diselenggarakan di Sembalun, Lombok Timur, belum lama ini. Selain itu mereka harus memiliki kemampuan berkomunikasi baik menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah maupun Bahasa Inggris, serta memahami kebudayaan lokal dan persoalan anak pada saat ini. Seperti UU Perlindungan Anak, dan merespon persoalan anak yang menjadi korban maupun pelaku kriminal, putus sekolah dan lainnya.

Disinggung pembekalan yang diberikan LPA Sumbawa terhadap dua orang duta Sumbawa ini, Ikraman telah meminta mereka untuk menyuarakan agar dibangun perguruan tinggi negeri di Kabupaten Sumbawa, mengharapkan gubernur dan kepala daerah di kabupaten/kota memiliki kesempatan berdialog dengan anak minimal tiga bulan sekali sehingga para pejabat penentu kebijkan di daerah dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak. Seba tak dipungkiri saat ini ada jarak yang cukup jauh antara pemimpin dengan anak-anak.

Baca Juga  Ini Hadiah Gubernur NTB untuk Syamsuri Firdaus Juara Qori Internasional di Turki

Aspirasi lainnya lanjut Ikraman, meminta kepada duta Sumbawa perwakilan NTB ini dapat menyuarakannya di Kongres Anak Nasional, adanya kebijakan pemberlakuan jam malam bagi anak dengan dibuatkannya Perda. Dengan Perda ini tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran di atas jam 21.00 (jam 9 malam) kecuali untuk kepentingan tertentu. Selama ini dengan kebebasan yang ada menjadi salah satu factor penyebab munculnya kekerasan seksual terhadap anak, serta kekerasan lainnya tidak hanya pada posisi menjadi korban namun bisa juga anak-anak menjadi pelakunya. “Ini keprihatinan kita karena angka kriminalitas yang melibatkan anak baik sebagai korban dan pelaku mengalami peningkatan cukup signifikan,” ucap Ikraman.

Selanjutnya mendesak pemerintah membangun fasilitas publik yang berdimensi anak. Misalnya dibuatkan RPH khusus anak, karena taman (RPH) yang ada anak-anak bergabung dengan orang dewasa. “Taman kerap dijadikan sebagai tempat merokok, bahkan minum-minuman keras. Ini memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak bukan hanya prilaku tapi juga kesehatan,” jelasnya.

Terakhir mendesak pemerintah pusat membuat rumah aman bagi anak-anak yang mengalami persoalan hukum, dan seluruh anak di NTB harus bersekolah. Banyak sekolah yang menerapkan kebijakan yang justru menimbulkan keengganan bagi anak untuk sekolah atau orang tua menyekolahkan anaknya hanya karena pakaian seragam. Sebab hampir semua sekolah memberlakukan agar buku, sepatu dan peralatan sekolah lainnya harus seragam. Ironisnya semua ini harus dibeli di sekolah, sehingga sebelum masuk sekolah orang tua harus mengeluarkan uang untuk membelinya. “Sebenarnya ini tidak boleh diberlakukan yang membuat anak tidak skolah hanya karena seragam. Apapun keadaannya harus bisa sekolah karena memperoleh pendidikan apalagi pendidikan yang layak merupakan hak dasar masyarakat. jadi jangan sekolah menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah,” tandas Ikraman.

Baca Juga  Saat—Jaya Jadi Idola Pelajar Sumbawa

Sejauh ini Ikraman juga menilai minim perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak terutama di Kabupaten Sumbawa. Sampai sekarang belum tersedianya rumah aman untuk anak, di samping anggaran yang minim dalam memberikan advokasi terhadap anak-anak yang bermasalah. Tidak jarang dalam menangani persoalan, tim advokasi yang tergabung dalam LPA menggunakan dana swadaya, terkadang mendapat suntikan dana yang terbatas dari P2TP2A dan LK3. “Untung ada adik-adik yang ‘alumni’ Kongres Anak yang tergabung dalam Forum Anak membantu kami dalam menyelesaikan persoalan anak. Semoga ini ke depan menjadi perhatian pemerintah,” pintanya, seraya LPA merencanakan membentuk dewan anak di seluruh kecamatan Kabupaten Sumbawa agar persoalan anak dapat tertangani secara cepat dan tepat, di samping aspirasi anak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih memihak kepada anak. (Jen/SR)

CAPTION:  Aisyah Yasmin Zafira (kedua dari kanan Jilbab Orange) dan Farhan (paling kiri)

iklan bapenda