Sumbawa Besar, SR (31/07/2015)
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung hingga kini belum ditetapkan pemerintah. Akibatnya harga jagung di tingkat lapangan khususnya di Kabupaten Sumbawa masih belum stabil. Karenanya Komisi II DPRD Sumbawa terus mengusahakan HPP tersebut dalam upaya menjaga terus meningkatnya produksi jagung di daerah ini.
Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq menyatakan, sejak digulirkan pada April lalu, HPP jagung belum juga terealiasi. Padahal ini sangat penting untuk menjaga perekonomian petani mengingat harga pasaran jagung di tingkat petani begitu minim, hanya sekitar Rp 1.400 perkilogram.
Rafiq mengaku khawatir apabila HPP belum juga jelas memberikan ruang kepada para spekulan untuk bermain. Tak hanya itu munculnya keengganan petani menanam jagung karena harga yang tidak menentu. “HPP adalah bentuk proteksi pemerintah terhadap kestabilan harga jagung,” ucapnya.
Untuk memperjuangkan HPP ini, Komisi II mendatangi Kementieran Pertanian RI dan bertemu dengan Kasubbid Analisis Harga Pangan Produsen Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Kementan mengaku telah mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian terhadap HPP jagung yang mencapai Rp 2.900 perkilogram. Menurutnya, usulan HPP jagung Rp 2.900 perkilogram tersebut sudah bagus. Sebelum diajukan, Kementan terlebih dahulu melakukan penghitungan dan pengkajian terhadap berapa biaya produksi, inflasi, dan keuntungan dari besaran harga tersebut. ‘’Kenapa saya kejar ini, karena jangan sampai masyarakat trauma menanam jagung,’’ tuturnya.
Rafiq juga mengingatkan Dinas Pertanian Sumbawa untuk mengantisipasi produksi jagung di daerah. Karena informasi yang diterima dari Kementerian Pertanian, kalau pusat berencana menghilangkan anggaran DAK tiap kabupaten yang dinilai gagal dalam meningkatkan produksi jagung. “Ada 26 kabupaten yang gagal meningkatkan produksinya,” sebutnya.
Dana DAK yang turun per kabupaten untuk meningkatkan perhatian mencapai Rp 200-400 miliar. Tapi masih diberikan ruang untuk musim tanam April-September, jika gagal ditingkatkan lagi musim tanam tahun ini maka dana itu akan diarahkan ke daerah lain yang berhasil meningkatkan produksinya.
Sebagai Komisi teknis, Komisi II DPRD sumbawa nantinya akan mendorong Pemerintahan yang baru untuk menyediakan dana komoditi pertanian, baik untuk padi, jagung, dan kedelai, seperti yang dilakukan Pemprov Gorontalo saat ini. Karena kalau terjadi ketidakstabilan harga di pasaran, maka pemerintah bisa melakukan intervensi. (Jen/SR)
