GMNI Dukung Kejari Sumbawa Dalam Penegakan Hukum

oleh -18 views

Sumbawa Besar, SR (29/07/2015)

Penegakan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa terhadap sejumlah kasus di wilayah Sumbawa dan KSB mendapat apresiasi dari elemen masyarakat. Apresiasi ini salah satunya disampaikan langsung DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sumbawa dalam dialog dan diskusi di ruang kerja Kajari Sumbawa, Rabu (29/7).

Ketua DPC GMNI Sumbawa, Jayadi didampingi pengurus lainnya menyatakan mendukung sepenuhnya penegakan supremasi hukum yang dilakukan Kejari Sumbawa. Mereka tidak ingin ada pihak-pihak yang mengintervensi apalagi mempolitisir proses hukum yang sedang berjalan. GMNI akan terus mengawal proses yang sedang berjalan, tidak hanya mencegah adanya intervensi tapi mendorong kejaksaan untuk mengembangkan dan mengungkap kasus-kasus lain yang sejatinya merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah. Indikasi korupsi telah terjadi hampir di semua sector termasuk sector pendidikan. Untuk itu kejaksaan dapat mengusutnya secara tuntas.

Di bagian lain diskusi itu, GMNI menyinggung keterlibatan PNS dalam politik. Disinyalir ada PNS yang menggunakan aset pemerintah untuk politik praktis terutama menjelang Pilkada Sumbawa. Pihaknya berharap kejaksaan ikut mengambil peran dalam masalah ini mengingat aparat penegak hukum ini menjadi bagian dalam memproses tindak pidana pemilu.

Menanggapi hal itu Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi SH MH menyampaikan terima kasih atas dukungan sejumlah elemen terhadap kinerjanya dalam memberantas korupsi. Pasalnya menyelamatkan uang negara bukan hanya tugas penegak hukum semata tapi seluruh elemen masyarakat harus ikut berperan. Siapapun yang memberikan informasi dan laporan kejaksaan siap menerimanya lalu dikaji dan telaah untuk memastikan ada dan tidaknya unsur pidana. Dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan dan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pihaknya berhadapan dengan orang pintar, memiliki kekuasaan dan massa. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap percepatan proses penegakan hukum.

Baca Juga  Fahrizal: Cegah Siswa Berbuat Onar, Perlu Intensifkan Pembinaan Karakter

Selanjutnya soal keterlibatan PNS dalam politik, menurut Kajari, ada koridor dan mekanismenya. Dalam penanganan PNS yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana pemilu akan diproses awal di Gakumdu (penegakan hukum terpadu) terdiri dari unsur Panwas dan kejaksaan. Namun dia berharap PNS dan aparat terkait lainnya dapat bersikap netral dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. “Silakan sampaikan kritik asal konstruktif dan tidak saling menghujat. Dan silakan sampaikan laporan dan informasi tentang dugaan korupsi dengan data yang akurat,” demikian Kajari low profil ini. (Jen/SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb

No More Posts Available.

No more pages to load.