Catut Nama Instansi, Kadis Sosial Polisikan Janda

oleh -123 Dilihat

Sumbawa Besar, SR (23/07/2015)

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Dr H Muhammad Ikhsan Safitri M.Sc membantah dengan tegas bahwa Dewi Wulandari adalah pegawai Dinas Sosial Sumbawa. “Tidak ada nama (Dewi Wulandari) itu di dinas kami dan kami tidak mengenalnya apalagi pernah berhubungan dengannya,” kata Doktor Can—akrab pejabat berjanggut putih ini disapa.

Ia menyesalkan perbuatan oknum itu yang mencatut nama institusinya untuk memperdayai masyarakat dan melakukan praktek dugaan tindak pidana penipuan. Apalagi sampai membawa-bawa nama Kadis Sosial untuk meminjam uang. “Yang jelas semua perbuatan oknum itu tidak ada sangkut pautnya dengan dinas sosial,” ucap Doktor Can didampingi Sekdisnya, Ir Irine Wahyu Indarmi.

Doktor Can mengaku sangat prihatin dengan adanya kejadian ini. Selain mencemarkan nama instansinya, juga mengorbankan banyak orang. Karenanya ia menghimbau masyarakat ketika ada yang mengatasnamakan dinas sosial atau menyampaikan program yang menyangkut instansinya, agar dapat menghubungi langsung dinasnya untuk meminta klarifikasi. Ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kasus serupa, di samping memperoleh informasi yang utuh mengenai program yang dikelola dinasnya.

Baca Juga  Pantau Harga Sembako Jelang Lebaran, Komisi II DPRD KSB: Cegah Lonjakan Harga yang Berlebihan

Ditambahkan Kepala Bidang (Kabid) Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Disos Sumbawa, Syarifah M.Si bahwa dinasnya mengakui memiliki beberapa program bantuan dana bansos. Adalah bantuan dana Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBe FM) dan KUBe PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk mendapatkan dana KUBe FM, prosesnya cukup panjang dan lengkap, tanpa dipungut biaya sepeserpun. Karena itu ketika ada yang memungut biaya dengan dalih apapun, dapat diindikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Sejauh ini dana KUBe FM belum cair dan masih dalam proses. Dana ini dialokasikan di 5 kecamatan yang telah ditetapkan berdasarkan usulan masyarakat, lalu ditindaklanjuti Disos kabupaten untuk melakukan verifikasi. Hasil verifikasi ini dijadikan rujukan oleh propinsi untuk menentukan berapa kuotanya. “Dari 11 usulan kecamatan, hanya 5 kecamatan terdiri dari 35 kelompok yang diakomodir,” jelasnya, seraya menandaskan kembali bahwa penerima bantuan KUBe FM ini sudah ada, tinggal menunggu realisasi pencairan dana. Dan lima kecamatan itu adalah Moyo Hilir, Moyo Hulu, Unter Iwis, Lunyuk dan Lantung.

Baca Juga  Doro Na’e Terbakar Diduga Akibat Puntung Rokok  

Sedangkan untuk KUBe PKH lanjut Ipok—sapaan pejabat ini, lokasinya ditentukan pemerintah pusat. Ada 139 kelompok yang tersebar di Kecamatan Lunyuk, Batu Lanteh dan Rhee yang mendapat program tersebut. Saat ini proses masih tahap verifikasi di pusat, dan dalam waktu akan digelar bintek kelompok. Sama seperti KUBe FM, Disos tidak akan memungut dana kepada penerima KUBe PKH. “Jika ada pungutan itu adalah penipuan dan harus diwaspadai,” pungkasnya. (Jen/SR)

CAPTION: Kadis Sosial, Dr Ikhsan Safitri Didampingi Sekdis  Ir Irine Wahyu Indarmi dan Kabid Banjamsos, Syarifah M.Si serta beberapa korban, melaporkan kasus dugaan penipuan. Mereka diterima Kepala SKPT Polres Sumbawa, AIPTU M Yusuf. (foto: Jen/SR)

 

pilkada mahkota rokok NU
Azzam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *