Minim Sosialisasi Program BPJS di Daerah Terpencil

oleh -7 views
ABDUL RAFIQ, Ketua Komisi II DPRd Sumbawa dari Fraksi PDIP
bankntb

Kegiatan Reses Abdul Rafiq, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa di Dapil IV

Sumbawa Besar, SR (12/07/2015)

amdal

Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil IV Abdul Rafiq meminta BPJS dan Dinas Kesehatan untuk lebih intens melakukan sosialisasi terkait program BPJS terutama kepada masyarakat di daerah terpencil. Dalam kegiatan reses yang dilakukan di sejumlah daerah di Kecamatan Alas dan Alas Barat ditemukan masih ada masyarakat yang belum mengerti dan terdaftar dalam program BPJS. ‘’Saya lihat Dikes dan BPJS belum maksimal menjangkau daerah-daerah terpencil, salah satunya Pulau Kaung tempat saya melakukan reses pertama,” kata Rafiq—akrab politisi yang juga Ketua DPC PDIP Sumbawa, Minggu (12/7).

Cukup banyak warga Pulau Kaung yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS, karena belum mendapat pencerahan dari Pemerintah. Ia mengaku dalam reses itu sempat menjelaskan sedikit tentang BPJS, dan menyarankan masyarakat segera mendaftarkan diri. “Jangan menunggu pas sakit, karena aturan BPJS ketika sekarang mendaftar 14 hari kemudian baru berlaku. Ketika ada yang  sakit dan masuk puskesmas atau rumah sakit belum mengantongi BPJS masuk kategori pasien umum,’’ jelasnya.

Selain soal BPJS, resesnya juga mengakomodir aspirasi mengenai infrastruktur. Masyarakat Pulau Kaung meminta dilakukan hotmix jalan sepanjang 2 kilometer sekaligus pembangunan tebing pantai untuk penahan abrasi sepanjang 3 kilometer. “Kami akan usulkan aspirasi ini melalui APBD 2016 mendatang,” janjinya. Selanjutnya soal bantuan 60 unit mesin ketinting untuk nelayan setempat yang dimasukkan melalui aspirasinya, menurut Rafiq, akan terealisasi September mendatang.

Baca Juga  ASN Malas dan Sering Mengeluh Siap-siap Dievaluasi

Resespun bergeser ke Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat. Di tempat ini masyarakat meminta segera dibangun posko pengamanan laut, mengingat maraknya aksi pengeboman ikan dan aksi ilegal lainnya di perairan sekitar. Terkait hal ini, Rafiq selaku Ketua Komisi II yang menangani langsung masalah itu berencana membuat Perda Pengamanan Teritorial Laut. “Sebagai bahan kami akan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang sudah menerapkan Perda itu,’’ pungkasnya. (Jen/SR)

iklan bapenda