Bupati Sumbawa Jawab Tanggapan Fraksi Atas Raperda APBD 2014

oleh -4 views
bankntb

PARLEMENTARIA, Kerjasama SAMAWAREA dengan DPRD Kabupaten Sumbawa

APBD 2014, Saldo Awal 68,1 M, Saldo Akhir 151,5 M

Sumbawa Besar, SR (03/07/15)

Rapat Paripurna kembali berlanjut, Kamis (2/7) malam. Setelah fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pemandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2014, kini Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik memberikan jawabannya.

Dalam laporannya Bupati menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilaksanakan selama 33 hari kalender sejak 30 Maret hingga 1 Mei 2015. Hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah mengeluarkan opini bahwa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP dari BPK untuk ketiga kalinya ini sekaligus merupakan penegasan akan hasil kerja keras kita semua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada sidang dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP didampingi tiga pimpinan lainnya, Drs A Rahman Alamudy SH M.Si, Kamaluddin ST M.Si dan H Ilham Mustami S.Ag serta dihadiri seluruh anggota DPRD, FKPD dan para pimpinan SKPD ini,  Bupati juga memberikan laporan keuangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Paripurna bupati 2REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Disebutkan, realisasi pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari ketiganya, pada tahun 2014 terealisasi Rp 1.154.656.071.636,99 atau 101,16 % dari target Rp 1.141.445.044.842,19. Rinciannya adalah kelompok  pendapatan  terhadap  total  pendapatan yakni pendapatan asli daerah (PAD). PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, seluruhnya dianggarkan dalam APBD Tahun 2014 Rp 124.678.209.107,77 dan terealisasi Rp 126.129.383.069,28 atau 101,16 %.

Kemudian pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, dengan obyek penerimaan dari dana Bagi Hasil Pajak, dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya Alam), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Dana Transfer Provinsi, dalam APBD Tahun 2014 dianggarkan Rp 1.014.459.284.734,42 terealisasi Rp 1.026.346.434.467,71 atau 101,17 %. Selanjutnya pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah dalam APBD Tahun 2014 dianggarkan Rp 2.307.551.000,00 terealisasi Rp 2.180.254.100,00 atau 94,48 %.

Di bagian lain dijelaskan jenis pendapatan terhadap kelompok pendapatan. Adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah. Pada APBD 2014, dari target Rp 19.383.250.000,00 terealisasi Rp 19.863.145.383,00 atau 102,48 %. Retribusi daerah ditargetkan Rp 58.530.315.564,00 terealisasi Rp 61.500.525.704,00 atau 105,07 %. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 23.032.194.941,00 terealisasi Rp 16.729.894.041,00 atau 72,64 %. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan dari pengembalian dan dana kapitasi JKN pada FKTP, dalam APBD Tahun 2014 dianggarkan Rp 23.732.448.602,77 terealisasi Rp 28.035.817.941,28 atau 118,13 %.

Bupati juga melaporkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi NTB yang terdiri atas beberapa komponen pendapatan. Yaitu bersumber dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil PPH Pasal 21, 25 dan 29 dan bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau. Dari ketiganya dianggarkan Rp 27.179.033.940,00 terealisasi Rp 29.362.515.167,00 atau 108,03 %. Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) bersumber dari Bagi Hasil Provisi Sumberdaya Hutan, Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, Iuran Tetap (Land-rent), Iuran eksplorasi dan Iuran eksploitasi (royalti), pungutan hasil perikanan dan bagi hasil dari pertambangan panas bumi, dianggarkan sebesar Rp 12.999.697.369,00 terealisasi Rp 9.588.061.402,00 atau 73,76 %. Selanjutnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang pada Tahun 2014 dianggarkan Rp 724.963.659.000,00 terealisasi Rp 724.963.659.000,00 atau 100,00 %.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan pendapatan dari pemerintah pusat secara khusus untuk membiayai bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup, bidang kependudukan, bidang prasarana perdesaan, bidang sanitasi, bidang kehutanan, bidang perdagangan, bidang keselamatan transportasi darat dan bidang energi perdesaan. Pada Tahun 2014 dianggarkan Rp 81.244.790.000,00 berhasil terealisasi 100 %. Pendapatan dana penyesuaian, yang merupakan pendapatan dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNS Daerah, tambahan penghasilan guru PNS Daerah dan dana insentif daerah, pada Tahun 2014 dianggarkan Rp 139.327.926.000,00 terealisasi 100 %.

Pendapatan Transfer Provinsi, dalam APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014,  pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dianggarkan Rp 28.744.178.425,42 terealisasi Rp 41.859.482.898,71 atau 145,63 %. Pendapatan dari lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari hibah WISMP dalam APBD Tahun 2014 dianggarkan Rp 2.307.551.000,00 terealisasi Rp 2.180.254.100,00 atau 94,48 %.

Baca Juga  Horeee...PT AMNT Bangun Smelter di Sumbawa

REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa. Pada APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 dianggarkan Rp 1.203.040.306.863,04 terealisasi Rp 1.064.752.018.739,00 atau 88,51%. Rinciannya, Belanja Operasi dianggarkan Rp 931.988.159.424,37 terealisasi Rp 824.441.025.132,00 atau 88,46 %. Belanja Modal dianggarkan Rp 229.770.308.934,64 direalisasikan Rp 203.901.420.955,00 atau 88,74 %.

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp 1.500.000.000,00 terealisasi Rp 37.020.000,00 atau 2,47 %. Transfer/Bagi Hasil ke Desa terdiri dari bagi hasil retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya dianggarkan Rp 39.781.838.504,03 terealisasi Rp 36.372.552.652,00 atau 91,43 %.

Untuk diketahui Belanja Operasi dibagi menjadi beberapa komponen yaitu Belanja Pegawai dianggarkan dalam APBD 2014 Rp 650.380.344.574,36 terealisasi Rp 605.017.683.840,00 atau 93,03 %. Belanja Barang dianggarkan Rp 194.698.716.354,00 direalisasikan Rp 164.852.318.955,00 atau 84,67 %.

Belanja Hibah dianggarkan Rp 71.510.323.745,00 terealisasi sebesar Rp 46.015.516.889,00 atau 64,35 %. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp 13.284.603.088,74 direalisasikan Rp 6.496.643.764,00 atau 48,90 %. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan Rp 2.114.171.662,27 terealisasi Rp 2.058.861.684,00 atau 97,38 %. Demikian dengan Belanja Modal juga dibagi beberapa komponen yaitu Belanja Tanah dianggarkan Rp 10.446.907.800,00 terealisasi Rp 3.244.389.881,00 atau 31,06 %.

Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan Rp 27.785.554.760,00 terealisasi Rp 25.918.582.640,00 atau 93,28 %. Belanja Gedung dan Bangunan Rp 60.954.010.215,00 terealisasi Rp 55.971.314.171,00 atau 91,83 %. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 119.117.214.305,64 terealisasi Rp 117.579.107.246,00 atau 98,71 %. Belanja Aset Tetap lainnya dianggarkan Rp 11.466.621.854,00 terealisasi Rp 1.188.027.017,00 atau 10,36 %. Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp 1.500.000.000,00 terealisasi Rp 37.020.000,00 atau 2,47%. Transfer bagi hasil retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya dianggarkan Rp 39.781.838.504,03 terealisasi sebesar Rp 36.372.552.652,00 atau 91,43%.

REALISASI PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan bagian dari APBD yang mempunyai fungsi untuk menutupi defisit anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto pada APBD 2014 dianggarkan Rp 61.595.262.020,85 terealisasi Rp 61.599.262.086,19 atau 100,01 %. Elemen-elemen pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah terdiri dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dianggarkan Rp 68.190.794.545,19 terealisasi Rp 68.190.794.545,19 atau 100,00 %. Kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan Rp 9.574.500,00 terealisasi Rp 13.574.500,00 atau 141,78 %. Demikian dengan elemen pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pada APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 dianggarkan Rp 6.605.107.024,34 terealisasi Rp 6.605.106.959,00 atau 100,00 %.

NERACA TAHUN 2014

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, hutang atau kewajiban dan ekuitas dana pada suatu periode tertentu. Pergeseran neraca awal per 1 Januari 2014 menjadi neraca akhir per 31 Desember 2014 adalah Aset Lancar. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di kas dana kapitasi JKN pada FKTP, kas di kas bendahara pengeluaran, kas di kas bendahara penerimaan, piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, piutang lainnya, dan persediaan, per 31 Desember 2014 seluruhnya Rp 220.167.579.099,90.

Rinciannya, Kas di Kas Daerah yang ada pada PT BANK NTB Cabang Sumbawa dan PT BNI (Persero) Cabang Sumbawa per 31 Desember 2014 sebesar Rp 149.133.956.059,18. Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP. Saldo kas daerah yang berada pada bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2014 Rp 2.367.788.525,00. Saldo kas daerah yang berada pada masing-masing bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2014 Rp 3.960.398,00. Saldo kas daerah yang berada pada masing-masing bendahara penerimaan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2014 sebesar Rp 14.332.315,00. Saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2014 Rp 16.641.575.808,80.

PIUTANG

Selanjutnya piutang pajak daerah yang terdiri dari piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan  dengan total nilai sebesar Rp 2.997.624.258,00. Piutang retribusi Rp 4.883.891.808,40, piutang dana bagi hasil Rp 8.567.487.305,50, bagian lancar tagihan penjualan angsuran Rp 70.344.823,00, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah Rp 46.673.879,00, piutang lainnya Rp 35.439.943.920,02.

Baca Juga  Tanggulangi Kemiskinan, BPS Sumbawa Gelar PBDT

INVESTASI JANGKA PANJANG

Dalam kesempatan yang sama Bupati Jamaluddin Malik menjelaskan investasi jangka panjang yang merupakan nilai investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sumbawa pada BUMD. Yakni PT Bank NTB Cabang Sumbawa, PD BPR NTB Sumbawa, PD BPR NTB Sumbawa Barat, PDAM, PERUSDA dan PT Daerah Maju Bersaing, seluruhnya Rp 96.489.500.795,49.

Dijelaskan juga mengenai nilai aset. Nilai aset tetap berupa aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 seluruhnya Rp 2.276.363.473.010,90. Terdiri dari aset tetap tanah Rp 370.868.988.367,00, aset tetap peralatan dan mesin Rp 286.700.682.791,00, aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 622.795.310.296,90, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 954.934.347.109,00 dan aset tetap lainnya Rp 28.149.549.943,00, serta konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 12.914.594.504,00. Kemudian nilai aset lainnya pemerintah Kabupaten Sumbawa berupa aset tak berwujud dan aset lain-lain per 31 Desember 2014 secara keseluruhan Rp 28.342.900.111,00.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pembayaran utang kepada pihak ketiga baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2014 hanya memiliki kewajiban jangka pendek Rp 1.875.209.288,65.

Namun demikian pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki kekayaan bersih berupa ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi per 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.619.488.243.728,64. Jumlah dari kewajiban jangka pendek ditambah ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, seluruhnya sebesar Rp 2.621.363.453.017,29.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2014 yang diklasifikasi berdasarkan Arus Kas dari aktivitas operasi, Arus Kas dari aktivitas investasi non keuangan, Arus Kas dari aktivitas pembiayaan dan Arus Kas dari aktivitas non anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintahan yang terdiri atas arus masuk kas Rp 1.155.748.213.034,99, arus keluar kas Rp 861.957.782.123,00 dan arus kas bersih dari aktivitas operasi surplus Rp 293.790.430.911,99.

Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang yang terdiri atas, arus masuk kas dari aktivitas investasi non keuangan. Ini merupakan pendapatan dari hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, penjualan kendaraan dinas roda dua dan empat, penjualan bahan-bahan bekas bangunan, dan penerimaan/setoran dari bendahara pengeluaran selama tahun 2014 sebesar Rp 24.365.279,00. Arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan adalah merupakan belanja modal pengadaan aset tetap sebesar Rp 203.910.743.293,00. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan defisit Rp 203.886.378.014,00.

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan adanya penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang terdiri dari arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp 13.574.500,00. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan adalah merupakan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 6.605.106.959,00. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan defisit Rp 6.591.532.459,00.

Dijelaskan juga mengenai Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Adalah arus masuk kas dari aktivitas non anggaran yang merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga dan penerimaan setoran sisa kas di bendahara pengeluaran Rp 39.620.974.180,00, arus keluar kas dari aktivitas non anggaran yang merupakan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Rp 39.574.304.900,00. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran surplus Rp 46.669.280,00. Bagian lain dalam laporan Bupati ini menerangkan soal Kenaikan (Penurunan) Kas. Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode merupakan total nilai kas dari penjumlahan arus kas bersih aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi non keuangan, arus kas bersih aktivitas pembiayaan dan arus kas bersih aktivitas non anggaran per 31 Desember 2014 dengan kenaikan sebesar Rp 83.359.189.718,99.

Di penghujung laporannya, Bupati membeberkan Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2014 sebesar Rp 68.142.554.865,19. Dan Saldo akhir kas kas per 31 Desember 2014 Rp 151.520.037.297,18. Ini terdiri atas kas di BUD Rp 151.501.744.584,18, kas di Bendahara Pengeluaran Rp 3.960.398,00 dan kas di Bendahara Penerimaan Rp 14.332.315,00. (Jen/SR)

 

iklan bapenda